Pemerintah Sebut Penerimaan Sektor Perikanan Kalah dari Cukai Rokok

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan penerimaan negara dari sektor perikanan masih tergolong minim dan kalah dari penerimaan cukai rokok.

Reporter: Vincent Fabian Thomas

Terbit 29 May 2019 09:38 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Sejumlah pekerja membongkar muatan ikan dari kapal nelayan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Kamis (14/3/2019). ANTARA FOTO/Yogi Rachman.

tirto.id - Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman mengatakan penerimaan negara dari sektor perikanan masih tergolong minim.

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Kemaritiman, Agung Kuswandono mengatakan jumlah penerimaan sektor perikanan pun kalah dari penerimaan cukai dari penjualan produk tembakau.

Padahal, menurut Agung, Indonesia memiliki sumber daya alam kelautan yang cukup besar, tetapi hal itu tidak sebanding dengan sumbangsih sektor perikanan di APBN.

Menurutnya, hal ini perlu menjadi perhatian bagi pengembangan industri perikanan ke depannya.

“Lihat perikanan dan kehutanan berapa besar penerimaan negaranya. Masih kalah sama asap rokok. Dulu saya mengurusi penerimaan cukai, rokok bisa Rp 200 triliun per tahun,” ucap Agung dalam diskusi bertajuk “Efisiensi Energi Melalui Pemanfaatan Sumber Daya Energi Baru dan Terbarukan” di Kemenko Kemaritiman pada Selasa (28/5/2019).

“Dari perikanan saja gak sampai Rp1 triliun per tahun. Padahal perikanan kita luar biasa,” tambah Agung.

Dari data Direktorat Jenderal Bea Cukai, selama 2018 cukai rokok memang mendominasi salah satu pos penerimaan. Jumlahnya mencapai Rp153 triliun dari total penerimaan cukai negara di angka Rp159,7 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor perikanan per Oktober 2018 hanya mencapai Rp57,7 miliar. Lalu penerimaan pajaknya pun hanya mencapai Rp1 triliun per November 2018.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan saat ini budi daya perikanan Indonesia masih terbelit oleh banyaknya masalah perizinan. Menurutnya, persoalan perizinan itu menyebabkan budi daya perikanan Indonesia cenderung lambat dan mungkin stagnan.

Luhut menyebutkan dalam rapat terbatas yang digelar di Istana Negara pada Senin (27/5/2019), Presiden Jokowi telah menginstruksikan agar segera dilakukan percepatan untuk mendorong industri ini.

“Tadi presiden minta budi daya perikanan segera didorong. Ada masalah izin-izin. Sekarang kami mau percepat saja,” ucap Luhut kepada wartawan saat ditemui di Aula Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada Senin (27/5/2019) usai acara bertajuk “Buka Bersama Kemenko Maritim”.