tirto.id - Pemerintah memutuskan defisit RAPBN 2021 naik menjadi 5,2 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan pelebaran defisit ini diputuskan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa (28/7/2020).
“Dalam catatan kesimpulan DPR mengindikasikan defisit tahun depan bisa dinaikan 4,7 persen dari PDB. Dalam sidang kabinet hari ini, presiden memutuskan kami akan memperlebar defisit menjadi 5,2 persen dari PDB,” ucap Sri Mulyani dalam konferensi pers daring.
Angka defisit terbaru ini melebar dari kesepakatan pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI di kisaran 4,7 persen per 7 Juli 2020. Lalu defisit juga jauh melebar dari asumsi awal sesuai dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan pemerintah Juni 2020 di kisaran 3,05-4,01 persen.
Sri Mulyani menyatakan dengan pelebaran defisit itu, pemerintah memiliki cadangan belanja senilai Rp179 triliun. Nantinya ada prioritas-prioritas khusus yang harus diikuti untuk membelanjakan tambahan anggaran tersebut.
Antara lain, ketahanan pangan, pembangunan kawasan industri yang didukung infrastruktur, ICT untuk meningkatkan konektivitas dan pemerataan digital di seluruh Indonesia.
Dalam belanja 2021, Jokowi memberi penekanan pada pendidikan dan kesehatan sekaligus penanganan COVID-19, di dalamnya termasuk dukungan biaya untuk vaksin.
“Belanja itu betul-betul bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi kemiskinan- pengangguran, memberikan dampak ekonomi paling tinggi,” ucap Sri Mulyani.
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
