Menuju konten utama

Pemerintah Petakan Daerah Aman Likuifaksi di Palu

4 lokasi yang berpotensi menjadi alternatif relokasi dari area likuifaksi di Palu, yaitu Duyu, Talise, Sidera, dan Balaroa

Pemerintah Petakan Daerah Aman Likuifaksi di Palu
Sebuah mobil tertimbun lumpur akibat pencairan (likuifaksi) tanah yang terjadi di Desa Jono Oge, Sigi, Sulawesi Tengah, Kamis (4/10/2018). ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

tirto.id - Pemerintah pusat bersama dengan Gubernur Sulawesi Tengah tengah memetakan daerah yang aman likuifaksi untuk relokasi wilayah yang terdampak gempa dan tsunami di Palu, Donggala, dan sekitarnya pada Jumat (28/9/2018).

Perhitungan sementara ini, menurut Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rudy Suhendar, ada 4 lokasi yang berpotensi menjadi alternatif relokasi, yaitu Duyu, Talise, Sidera, dan Balaroa.

"Itu masih alternatif, belum ditetapkan, baru ditunjukin, kami baru start hari ini tim geologi mengidentifikasi dari keamanannya. Tim badan geologi (Kementerian ESDM) terus masih mencari lagi supaya nanti alternatifnya banyak, kami mencari alternatif yang ideal," ujar Rudy di Kementerian ESDM Jakarta pada Jumat (12/10/2018).

Proses pemetaan itu juga melibatkan pemerintah daerah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang mengkajinya bersama Badan Geologi Kementerian ESDM.

"Bersama-sama akan menggodok untuk diberikan diimplementasikan di Palu baik itu berupa tata ruang maupun termasuk rehabilitasi, rekonstruksi, termasuk kontruksi apa yang nanti dibangun di Palu. Itu yang akan menjadi penting karena wilayah kita itu sering tidak stabil, ada gempa, tsunami, gunung merapi, kita tidak bisa menghindar, hanya bisa berusaha beradaptasi dari sisi manusianya maupun infrastrukturnya," ujarnya.

Kajian geologi akan dilakukan dalam waktu paling lama satu bulan. Kemudian, hasilnya diserahkan kepada Kementerian PUPR untuk proses konstruksi.

"Rekonstruksi butuh dana berapa? Saya enggak tahu itu urusan Kementerian PUPR, mau bangunan seperti apa, itu mereka. Kami badan geologi hanya menyebutkan lahan saja, saat pembangunan kami tidak ikut. Kami hanya mengantarkan ini lahannya sepeti ini dan lain-lain yang bisa disetujui dan tidak," ujarnya.

Sementara itu, wilayah yang mengalami rusak parah akibat gempa, tsunami serta likuifaksi, ia katakan masih dapat dibangun kembali. Namun ada syaratnya.

"Sebagian masih bisa dibangun asalkan tentunya bangunannya yang tahan gempa, likuifaksi. Wilayah itu sementara ini direncanakan akan dijadikan semacam memorial park untuk menjadi kenangan," ujarnya.

Baca juga artikel terkait GEMPA PALU DAN DONGGALA atau tulisan lainnya dari Shintaloka Pradita Sicca

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Shintaloka Pradita Sicca
Penulis: Shintaloka Pradita Sicca
Editor: Yantina Debora