tirto.id - Pemerintah menyatakan akan fokus dalam penanganan stunting di tengah pandemi Covid-19 dengan menerapkan protokol kesehatan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Terawan Agus Putranto dalam rangka memenuhi target penurunan kasus stunting hingga 14 persen di tahun 2024.
"Ini [stunting] menjadi skala prioritas di tengah-tengah pandemi COVID-19. Jadi akan digerakkan untuk semua tetap bekerja dengan protokol kesehatan di dalam mengatasi pandemi COVID-19," kata Terawan usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Terawan mengatakan, langkah pertama adalah penurunan angka stunting di 10 provinsi penyumbang angka stunting. Kemudian, Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan Kementerian Sosial untuk memberdayakan peran kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta integrasi program keluarga harapan (PKH).
"Pada hakikatnya ditujukan untuk mencapai penurunan angka stunting di 2024 menjadi 14 persen," kata Terawan.
Menteri Sosial Juliari Batubara menambahkan, Kementerian/Lembaga akan terus menjalankan program penanganan stunting di kementerian/lembaga. Presiden pun memberikan arahan spesifik kepada Kementerian Sosial agar bersinergi dengan Kementerian Kesehatan dalam penanganan stunting.
"Bapak presiden juga spesifik menyampaikan khususnya kepada Kemensos bahwa apa yang sudah dijalankan di program-program Kemensos seperti di program PKH, di mana memang ada komponen kesehatan yang terkait dengan stunting yaitu komponen ibu hamil dan komponen anak usia dini bisa terus disinergikan khususnya dengan Kementerian Kesehatan," Kata Juliari usai rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (5/8/2020).
Juliari mencontohkan, Kementerian Sosial akan meminta bantuan terhadap Kementerian Kesehatan tentang modul pembelajaran untuk para pendamping PKH.
Selain itu, Juliari mengatakan, pemerintah akan menambah unsur susu dalam bantuan pangan nontunai maupun program kartu sembako demi menekan angka stunting.
"Kami juga mengusulkan antara lain menambah susu untuk di salah satu bahan makanan di program kartu sembako atau BPNT tersebut yg kami yakini bisa memberikan tambahan gizi, khususnya bagi keluarga penerima manfaat yang ada komponen ibu hamil dan anak usia dini," Kata Juliari.
Terakhir, Presiden juga telah menginstruksikan kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk mengonsolidasikan anggaran maupun program kerja penanganan stunting. Sinergi tersebut diharapkan mempermudah penilaian efektivitas program stunting dan mudah mengukur dampak yang dirasakan publik.
Presiden Jokowi sebelumnya menargetkan angka stunting di Indonesia mencapai 14 persen di tahun 2024. Salah satu cara adalah berfokus menangani 10 provinsi pemberi angka prevalensi stunting tertinggi, yakni NTT, Sulbar, NTB, Gorontalo, Aceh, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
