Pemerintah Minta Freeport Perbaiki Sekolah & Faskes di Tembagapura

Reporter: Antara - 12 Februari 2021
Dibaca Normal 1 menit
Menurut Wetipo, alokasi pemerintah untuk pembangunan di Banti, Optiawak, dan Kembeli tak sepenuhnya bisa diharapkan.
tirto.id - Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) John Wempi Wetipo mengatakan, kondisi infrastruktur dasar di Kampung Banti, Opitawak, dan Kembeli, Tembagapura, Papua banyak yang rusak. Di antaranya seperti rumah-rumah penduduk, sekolah, fasilitas kesehatan yang tidak tersedia karena sudah dibakar, demikian pun dengan sarana air bersih, penerangan, dan lainnya.

Penyebabnya, konflik antara gerakan pro kemerdekaan Papua dan pemerintah yang menyebabkan warga mengungsi ke Timika sekitar delapan bulan.

"Gangguan keamanan beberapa waktu lalu menyebabkan semua fasilitas baik sekolah, rumah masyarakat, rumah sakit dan lainnya sudah hancur," kata Wetipo dalam kunjungan ke Banti, Kamis (11/2/2021).


Untuk memperbaiki berbagai fasilitas yang rusak tersebut, pemerintah Indonesia berharap bantuan dari PT Freeport Indonesia. Dia berharap perusahaan tambang emas tersebut bekerja sama dengan Pemkab Mimika.

"Saya mengajak Pak Wakil Bupati Mimika Johannes Rettob untuk pergi melihat langsung masyarakat yang ada di Banti. Kemudian kami berdiskusi dengan manajemen PT Freeport untuk mencarikan solusi penanganan jangka pendeknya seperti apa, lalu penanganan jangka panjangnya seperti apa," tuturnya.

Kementerian PUPR, kata Wetipo, bisa saja ikut terlibat membangun kembali kawasan dekat pertambangan PT Freeport itu. Misalnya pembangunan jalan maupun rumah penduduk melalui program rumah khusus. Hanya saja alokasi anggaran untuk mendukung program itu, kata John Wempi Wetipo, tidak bisa mengharapkan sepenuhnya kepada Kementerian PUPR lantaran memiliki tanggung jawab yang besar untuk membangun infrastruktur di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke.

"Saya sudah mendapatkan banyak masukan dari manajemen Freeport bahwa mereka sudah melakukan kewajiban-kewajiban kepada negara, Provinsi Papua dan Pemkab Mimika. Perlu ada sinergitas untuk membangun kembali Banti, tidak bisa seakan-akan ini menjadi tanggung jawab penuh PT Freeport. Yang punya rakyat kan Pemkab Mimika, jadi harus juga mengambil peran untuk membangun kembali Banti," ujarnya.

Baca juga artikel terkait PAPUA atau tulisan menarik lainnya
(tirto.id - Politik)

Reporter: Antara
Editor: Dieqy Hasbi Widhana
DarkLight