Kaleidoskop Politik 2020

Pemerintah Lebih Prioritaskan Ekonomi, tapi Malu-Malu Mengakuinya

Oleh: Felix Nathaniel - 31 Desember 2020
Dibaca Normal 5 menit
Pemerintah tak pernah secara tegas menomorsatukan kesehatan rakyat sejak pandemi merebak.
tirto.id - Pada 7 September 2020 Presiden Jokowi memberi pernyataan yang dianggap publik "mengejutkan".

"Kunci ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan," kata Jokowi melalui akun YouTube Sekretariat Presiden.

Pernyataan itu dianggap "mengejutkan" karena setelah enam bulan sejak wabah corona menjangkiti Indonesia, baru kali itu Jokowi terang-terangan menyatakan bahwa kesehatan adalah prioritas pertama.

Jokowi siuman—itu yang ada dalam benak sebagian orang. Selama itu Jokowi dianggap hanya fokus pada ekonomi dan mengesampingkan kesehatan. Ini salah satunya tampak dari pernyataan Jokowi pada medio Mei 2020. Di tengah situasi belum ada vaksin COVID-19, Jokowi berharap masyarakat beraktivitas ekonomi seperti biasa.

“Ya beraktivitas iya. Dan kita memang harus berkompromi dengan Covid. bisa hidup berdampingan dengan Covid,” kata Jokowi. “Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima, meskipun kurvanya sudah melandai atau menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang.”

Ketika Jokowi memaparkan pandangannya, kurva penyebaran COVID-19 di Indonesia tidak kunjung melandai, apalagi dikatakan berkurang drastis. Satu kali turun, besok bisa jadi naik lebih banyak lagi. Penurunan dan kenaikannya tidak pernah stabil seiring terbatasnya pengujian COVID-19 yang dilakukan. Di akhir bulan Mei, pengujian baru dilakukan kepada 216.769 orang dengan total kasus 25.773. Itu belum ditambah dengan hasil terbaru karena hasil tes membutuhkan waktu 3-5 hari.

Namun Jokowi tetap berjalan dengan kebijakannya. Dia menyebut situasi hidup berdampingan dengan COVID-19 adalah new normal atau kenormalan baru.

“Saya tekankan, keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi krisis wabah ini. Itu keniscayaan,” ucapnya lagi.

Setelah new normal berlaku di beberapa daerah, Jokowi kembali mencuatkan pentingnya perekonomian berjalan beriringan. Di antaranya adalah melalui unggahan di akun Instagram @Jokowi pada 14 Juni 2020 dan saat memberi pengarahan di Posko Penanganan dan Penanggulangan COVID-19 Jawa Tengah pada 30 Juni 2020.

“Ini bukan masalah urusan kesehatan, tapi juga masalah ekonomi. Manajemen krisis kesehatan dan ekonomi harus bisa berjalan beriringan,” kata mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Di tengah keterbatasan alat pengujian, pembukaan keran aktivitas publik, dan buruknya kepatuhan pada protokol kesehatan, ia juga meminta kementerian/lembaga pemerintah bekerja lebih keras untuk “menjaga jangan sampai muncul gelombang kedua (COVID-19)”.

Menteri Pentingkan Ekonomi

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto adalah salah satu menteri yang paling ngotot keran aktivitas ekonomi publik harus dibuka dengan konsep new normal semasa pandemi. Dengan geliat ekonomi yang babak belur, Airlangga memandang new normal tidak bisa menunggu vaksin.

"Tentu kita menginginkan agar pandemi COVID-19 ini tidak merembet atau merembes pada pandemi PHK, sehingga salah satunya adalah melakukan restart, produktif tapi aman dari COVID-19. Oleh karena itu protokol-protokolnya baru, cara protokol baru ini diberlakukan sampai ditemukannya vaksin. Kalau kita menunggu vaksin sampai tahun depan. Kelihatannya dengan protokol kesehatan yang harus uji klinis dan yang lain, tidak dalam waktu dekat," ujar Airlangga kepada Detik.

Airlangga kemudian menyamakan kondisi Indonesia saat itu dengan negara lain yang sudah memperbolehkan aktivitas publik di tengah pandemi. Mau tidak mau, sampai vaksin ditemukan, new normal adalah pilihan terbaik.

“Dengan kriteria-kriteria yang ada, apakah itu kesiapan terhadap kesehatan, jumlah tesnya, kemudian juga kesiapan masyarakatnya, kesiapan sektor dan kesiapan lain itu mungkin bisa turun lagi dari 110. Kalau dari segi provinsi tentu ini tidak bisa secara keseluruhan provinsi itu secara bulat kabupaten/kotanya tetapi bertahap juga. Kami yang sekarang dilihat oleh pemerintah lebih mikro lagi, level kabupaten kota, bahkan di kecamatan," tutur Airlangga.

Menanggapi wacana pemerintah, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kemudian memutuskan menerapkan PSBB transisi pada awal Juni 2020. Sebenarnya, ini juga termasuk new normal yang diubah namanya hanya demi memasukkan nilai filosofis bahwa pandemi belum berakhir dan masyarat tidak bisa bersantai-santai.

Pada akhir Juli 2020 Anies memutuskan untuk memperpanjang PSBB transisi dengan pertimbangan angka positivity rate 6,5 persen dan Rt berada di posisi 1. Positivity rate adalah persentase orang hasil tes positif COVID-19 dengan jumlah pengetesan. Sedangkan Rt atau reproduksi efektif memperkirakan penularan yang terjadi di daerah tersebut. Semakin kecil keduanya, maka semakin bagus dalam mencegah penyebaran virus COVID-19.

Lalu pada September 2020 Anies menarik rem darurat. Dia akhirnya menyadari bahwa penyebaran kasus COVID-19 di Jakarta kembali marak, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Saat pemberlakukan PSBB transisi, ada 7.684 kasus selama tiga bulan terhitung sejak kasus pertama di bulan Maret 2020. Sedangkan dari Juni hingga 9 September 2020, kasus di Jakarta mencapai angka 49.837. Positivity rate juga meningkat menjadi 7,0.

Anies akhirnya mengambil keputusan: PSBB harus diberlakukan lagi secara utuh.

Pengumuman ini kemudian menyulut pernyataan dari sejumlah menteri Jokowi. Bukan hanya memaparkan dampak buruk dari keputusan Anies, para menteri sebenarnya sedang menyinggung narasi Jokowi tentang prioritas kesehatan itu sendiri.

Airlangga, misalnya, menjelaskan bahwa Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung anjlok karena pengumuman itu. Dia juga protes bahwa gara-gara rem darurat itu, pemerintah sulit menjaga kepercayaan publik.

Protes kedua Airlangga adalah soal pembatasan aktivitas perkantoran. Anies menerapkan karyawan yang boleh masuk kantor maksimal hanya 25 persen dari jumlah pegawai. Airlangga sendiri ngotot agar persentase pekerja di kantor-rumah sebanyak 50-50.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang juga menyerang keputusan Anies dengan narasi ekonomi. Dia mengaku khawatir dengan pengumuman Anies tersebut. Beberapa bulan terakhir, tren kinerja industri sudah relatif membaik. PMI manufaktur sudah kembali menyentuh angka 50,8 alias di atas ambang batas minimum 50 pada Agustus 2020.

“DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali memengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di RI, apalagi kalau diikuti provinsi lain yang kembali menerapkan PSBB ketat. Kami melihat industri yang sudah menggeliat ini, kami khawatir mendapat tekanan,” ucap Agus dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Kadin, Kamis (10/9/2020).

Infografik Pandemi COVID yang Tak Akan Berakhir
Infografik Pandemi COVID-19 yang Tak Akan Berakhir. tirto.id/Rangga


Pejabat Mengabaikan Sains & Prokes

Tenaga kesehatan dan akademisi memandang penerapan new normal sebenarnya mengkhawatirkan. Di Indonesia, pemerintah perlu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Masalahnya, hal itu bisa dilakukan hanya dengan pengujian dan pelacakan yang ketat agar tidak ada klaster baru penularan COVID-19, seperti perkantoran dan sekolah.

Ketika new normal diberlakukan selama kurang lebih tiga bulan, kasus meningkat secara drastis. Total kasus mencapai 172.053 sampai 30 Agustus 2020. Dalam Juni-Agusus, pada satu hari, kasus bisa saja bertambah hingga 3.308. Pengujian baru dilakukan kepada 1.282.618 orang dan jika dibuat perbandingan maka besarannya 7 banding 1. Artinya, di antara 7 orang yang dites COVID-19, 1 di antaranya pasti terdeteksi positif. Angka ini lebih besar daripada sebelum new normal dengan perbandingan 8 banding 1.

Dampak buruk new normal juga bisa terlihat dari catatan data perkembangan kasus COVID-19 di Jawa Barat.

Jawa Barat adalah provinsi yang pertama kali menerapkan new normal. Awalnya, periode tiga bulan penyebaran COVID-19 di Jawa Barat sampai Mei 2020 tidak begitu mencengangkan. Perkembangan kasus terdeteksi per hari paling banyak hanya mencapai 196 kasus. Dalam penerapan new normal, kasus tedeteksi dalam satu hari melonjak. Dalam satu hari, jumlah tertinggi kasus yang dicatat pemerintah mencapai 965.

Di era new normal, elite politik juga tak memberi contoh baik kepada masyarakat. Jokowi mencuit pada 8 Agustus 2020 bahwa “sebaik apa pun imbauan dan larangan, takkan berguna jika kita tak patuh.” Cuitan itu demi mencegah pelanggaran protokol kesehatan.

Namun dalam Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) di Nusa Dua pada 21-22 Agustus 2020, misalnya, tujuh menteri dalam foto yang terpampang di akun @laporcovid tidak memakai masker ataupun jaga jarak. Di foto itu setidaknya tergambar 28 orang. Airlangga termasuk di antaranya.

Selain itu ada juga Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang diduga terjangkit COVID-19. Bukannya melakukan klarifikasi pada kepublik untuk mempermudah pelacakan, KKP dan pemerintah justru bungkam soal kabar ini yang menambah risiko penyebaran.

Jokowi juga sempat meminta menteri agar berhati-hati bicara soal COVID-19 tanpa data yang valid. Ucapan Jokowi ini sebelumnya dilanggar sendiri oleh menterinya, Syahrul Yasin Limpo. Menteri Pertanian ini mempromosikan kalung antivirus Corona yang terbuat dari bahan eucalyptus. Kendati tidak ada hasil riset yang memadai, Kementan dan Syahrul menyebut kalung itu sebagai obat corona.

Lembaga seperti TNI AD dan Badan Intelijen Negara (BIN) juga seperti tak peduli dengan imbauan Jokowi. Kepada publik, TNI AD, bekerja sama dengan Universitas Airlangga, mengumumkan mereka menemukan obat COVID-19. Setelah begitu yakinnya, obat itu kemudian ditolak oleh Badan Pengurus Obat dan Makanan (BPOM) karena hasil uji kliniknya meragukan.

Dengan klaim penemuan tak berdasar dari pejabat publik ini, Kepala Departemen Epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono menganggap hal ini justru bisa menambah parah risiko penyebaran COVID-19. Dia khawatir akan banyak muncul pihak-pihak yang abai pada protokol kesehatan.

"Masyarakat yang tidak tahu bisa berpikir seperti itu (obat COVID-19) sudah ditemukan," ujar Yunis seperti dilansir Tempo.

Sementara sosiolog Universitas Nasional, Nia Elvina, memperkirakan, sikap pemerintah selama itu bisa memicu ketidakpercayaan masyarakat. Orang-orang akhirnya memilih sikap masa bodoh dan tidak menghiraukan protokol kesehatan.

"Saya kira masyarakat bukan mengabaikan adanya COVID-19. Realitas yang berkembang dalam masyarakat yaitu minimnya kepercayaan kepada imbauan pemerintah atau pengelola negara saat ini," tutur Nia sebagaimana dilaporkan Liputan6.



==========

Redaksi Tirto menayangkan Kaleidoskop Politik sebagai ulasan dan analisis atas peristiwa-peristiwa sosial-politik penting sepanjang 2020. Sajian khusus ini diampu oleh penulis politik Felix Nathaniel.

Baca juga artikel terkait KALEIDOSKOP 2020 atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight