Pemerintah Kucurkan Modal untuk Kurangi Ketimpangan Sosial

tirto.id - Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi salah satunya dengan cara memberikan modal kepada rakyat guna mengurangi ketimpangan sosial.

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dalam Rakernas XVI Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta, Senin (27/3/2017).

Lebih lanjut Darmin menjelaskan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi itu akan menjadi pendukung dari berbagai paket kebijakan yang telah dikeluarkan, baik untuk pertumbuhan infrastruktur maupun industri nasional.

"Yang sudah ada selama ini infrastruktur, industri, itu adalah untuk pertumbuhan. Harus ada pasangannya untuk pemerataan yang intinya memberi dukungan, memberi modal kepada rakyat dan memberi kesempatan," kata Darmin usai menghadiri Rakernas HIPMI.

Ia menyampaikan bahwa kebijakan pemerataan ekonomi itu di antaranya juga akan mengatur redistribusi lahan dan reforma agraria.

Pemerintah, kata dia, akan memberikan lahan seluas 12,7 juta hektare yang tersebar di berbagai provinsi untuk dikelola masyarakat yang akan digunakan untuk budi daya tanaman kebun atau hortikultura.

"Ada lagi nanti kelompok lain 12,7 juta hektar itu bukan untuk dibagikan, tetapi untuk diberi izin masyarakat dan mengolahnya selama sekian tahun," kata Darmin dikutip dari Antara.

Darmin menambahkan lahan tersebut akan dikelola dengan sistem klaster oleh rakyat dengan pemberian konsesi selama lima atau 10 tahun.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan 12,7 juta hektare lahan dan akan diberikan mulai dari koperasi hingga masyarakat adat.

"Sekarang sudah siap 12,7 juta hektare lahan yang akan kita berikan pada rakyat dan akan kita berikan kepada koperasi, kepada pondok pesantren dan kepada masyarakat adat yang arahnya sebuah pemerataan," kata Presiden Jokowi.

Presiden menegaskan pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi guna mengurangi ketimpangan sosial, meskipun terjadi penurunan tingkat ketimpangan atau rasio gini.