Menuju konten utama

Pemerintah Dukung Penghapusan Dikotomi Gula Rafinasi dan Konsumsi

"Setuju, sudah saatnya untuk meninjau dikotomi gula supaya ada kepastian bagi industri gula nasional," ucap Nurwan.

Pemerintah Dukung Penghapusan Dikotomi Gula Rafinasi dan Konsumsi
Satuan Tugas Ketahanan Pangan Sulawesi Selatan memeriksa garis polisi yang terpasang di tumpukan gula rafinasi ilegal milik UD Benteng Baru, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin (22/5). ANTARA FOTO/Dewi Fajriani

tirto.id - Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian, Bambang Sugiharto menyarankan agar Indonesia menerapkan satu harga untuk gula. Pasalnya, saat ini komoditas gula masih dibedakan menjadi rafinasi untuk industri makanan minuman (mamin) dan gula pasir putih (GKP) untuk konsumsi.

Menurut Bambang, saat ini harga gula rafinasi terpaut relatif lebih murah dibanding GKP asal tebu petani. Dalam sejumlah kasus, kehadiran gula rafinasi juga merembes di pasaran sehingga menekan harga GKP yang merugikan petani.

"Saya menyarankan agar kita diskusikan bagaimana harga gula cukup satu. Gula industri dan konsumsi disamakan saja," ucap Bambang saat dihubungi reporter Tirto pada Rabu (16/1).

Bambang menjelaskan, penyatuan harga itu memang dapat berdampak pada kenaikan harga gula rafinasi yang bisa menghambat pertumbuhan industri makanan minuman. Namun, ia memastikan bahwa penyesuaian harga tersebut tidak akan membebani keuangan perusahaan akibat membengkaknya biaya produksi.

Sama halnya dengan dampak penurunan harga gula yang akan diterima petani. Ia mengatakan, pemerintah akan memberi kompensasi berupa bantuan pupuk, bibit, hingga peralatan tani. Dengan demikian, penurunan harga yang terjadi tidak akan membuat petani berteriak.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (Kemendag), Oke Nurwan pun mendukung langkah itu. Menurutnya hal itu akan memberikan arah pengembangan industri gula yang lebih jelas.

"Setuju, sudah saatnya untuk meninjau dikotomi gula supaya ada kepastian bagi industri gula nasional," ucap Nurwan.

Sebelumnya, Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri meminta pemerintah menghapuskan pembeda antara gula rafinasi dan GKP.

Selain sudah dihapus dunia internasional, Faisal menilai dikotomi itu membuka pintu masuk kepada mereka yang mengambil renten dalam impor gula nasional yang bermasalah.

“Jangan bedakan gula rafinasi dengan GKP. Kami tidak ingin ada uang haram yang masuk ke politik yang makin kotor,” ucap Faisal dalam konferensi pers bertajuk "Manisnya Renten Impor Gula” di ITS Tower pada Senin (14/1/2019).

Baca juga artikel terkait GULA RAFINASI atau tulisan lainnya dari Mohammad Bernie

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Alexander Haryanto