Pemerintah Didesak Kaji Ulang Proyek Strategis yang Rawan Bencana

Oleh: Mohammad Bernie - 13 Agustus 2019
Dibaca Normal 1 menit
Walhi mendesak pemerintah mengkaji kembali daftar Proyek Strategis Nasional karena sebagian lokasinya berada di kawasan rawan bencana.
tirto.id - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati menilai pemerintah belum memperhatikan potensi bencana dalam penyusunan rencana pembangunan.

Oleh karena itu, dia mendesak pemerintah mengkaji ulang daftar Proyek Strategis Nasional serta memasukkan pertimbangan tentang kerawanan bencana dalam perencanaannya.

"Kalau kita overlay wilayah-wilayah yang rawan bencana dengan proyek-proyek yang ada, itu masih overlapping dan menyebabkan potensi terjadinya bencana di masa yang akan datang," kata Hidayati kantor Walhi, Jakarta pada Selasa (13/8/2019).

Dia mencatat masyarakat Kalimantan Selatan dan Bali sudah pernah mengirim surat ke Presiden Joko Widodo guna mengingatkan hal ini.

Misalnya, Forum Rakyat Bali Tolak Reklamasi Teluk Benoa (ForBali) menuntut pemerintah pusat dan pemda Bali mengkaji ulang 4 proyek infrastruktur yang dinilai rawan bencana.

Empat proyek di Bali Selatan tersebut adalah reklamasi Teluk Benoa, perluasan pelabuhan Benoa, perluasan Bandara Ngurah Rai dan pembangunan Bali Sport Hub.

Perencanaan proyek-proyek itu dinilai mengabaikan kondisi lokasinya yang berada di dekat zona subduksi yang menyimpan potensi gempa bumi berkekuatan hingga 9 Skala Richter (SR).

Apalagi, Bali pernah dilanda gempa 6,4 SR pada 22 Maret 2017. Pada tahun ini, Bali juga sudah beberapa kali diguncang gempa dengan kekuatan di atas 5 SR.

"Berdasarkan analisa BMKG mereka mengilustrasikan diduga ini sebagai gempa permulaan," kata aktivis ForBALI Suriadi Darmoko di kantor Walhi pada hari ini.

Menurut Suriadi, sejumlah kawasan di Bali juga berpotensi terkena tsunami. BNPB mendata 175 desa di pesisir Bali berpotensi tinggi serta sedang terpapar tsunami. Dia mencatat, dari data itu, 19 desa di antaranya terletak di pesisir Teluk Benoa dan sekitarnya.

"Jika pemerintah membiarkan proyek ini berjalan, pemerintah sedang menyiapkan kuburan massal di Teluk Benoa," kata Suriadi.

Oleh sebab itu, ia mendesak Presiden Jokowi mencabut Perpres 51 tahun 2014 sehingga Teluk Benoa bisa kembali menjadi kawasan konservasi. Menurut Suriadi, Perpres itu mengakomodir pembangunan di kawasan rawan bencana.








Baca juga artikel terkait BENCANA atau tulisan menarik lainnya Mohammad Bernie
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Addi M Idhom
DarkLight