Menuju konten utama

Pemerintah Daerah Harus Sadar Potensi Bencana di Wilayahnya

Terkendalanya persoalan tata ruang dengan perspektif kebencanaan ini terjadi lantaran kebijakan pemerintah yang masih tumpang tindih dan adanya ego sektoral di dalamnya.

Pemerintah Daerah Harus Sadar Potensi Bencana di Wilayahnya
Warga berada di sekitar warung yang dibangun di areal fasilitas umum Komplek Rusun Petamburan, Jakarta, Senin (25/9/2017). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

tirto.id - Direktur Perkumpulan SKALA Rini Tri Nirmala Ningrum menilai kepala pemerintahan daerah harus memiliki kesadaran akan potensi bencana pada wilayahnya masing-masing.

Sebab menurut Rini, saat ini pemerintah belum sepenuhnya memasukan perspektif kebencanaan dalam penyusunan tata ruang suatu wilayah.

"Harusnya karena Indonesia dikeliling 295 sesar aktif. Kita juga punya gunung api aktif. Artinya kalau pemerintah daerah tidak paham wilayahnya masing-masing memiliki potensi bencana dan resikonya. Mending tidak usah dipilih," ujarnya ketika ditemui di kawasan Jakarta Pusat, pada Minggu (6/1/2019)

Rini menambahkan, sebab hal tersebut berkenaan dengan kenyamanan dan keamanan penduduk di suatu wilayah. Karena menurutnya rasa aman adalah hak semua masyarakat.

Rini juga memberikan contoh, apa yang telah terjadi di Sukabumi. Daerah yang memiliki bukit dengan kemiringan terjal justru berada dekat dengan wilayah permukiman penduduk. Hasilnya ketika terjadi longsoran, korban jiwa dan infrasturktur tidak terelakan lagi.

"Itu yang sebenarnya perlu didiskusikan bersama, di review lagi tata ruang dan peta bencana di mana saja. Sehingga kita tahu persis di mana wilayah mau dikembangan, di sana ada potensi bencananya juga. Dan apa yang harus dilakukan," ujarnya.

Ia menambahkan, terkendalanya persoalan tata ruang dengan perspektif kebencanaan ini terjadi lantaran kebijakan pemerintah yang masih tumpang tindih dan adanya ego sektoral di dalamnya.

"Itu yang harus dibongkar. Harus terintegrasi bersama-sama, tidak bisa PUPR sendiri, BNPB sendiri, BMKG sendiri, mereka harus duduk bersama," ujarnya.

Lebih lanjut lagi, Rini menilai perspektif pemerintah dalam kelola tata ruang masih mengacu pada nilai ekonomi. Meski demikian, Rini tak mau menyalahkan hal tersebut. Menurutnya, boleh suatu wilayah dikembangkan berdasarkan perspektif ekonomi namun harus dipertimbangkan juga sisi potensi kebencanaannya.

"Contoh saja Ancol, kalau ada tsunami di sana, orang mau lari kemana? Jalannya ditutup bangunan-bangunan. Harus dibuka, biar orang bisa menyelamatkan diri. Tsunami itu cepat, hitungan detik. Minimal ada titik aman evakuasi," imbuhnya.

Baca juga artikel terkait TATA RUANG atau tulisan lainnya dari Alfian Putra Abdi

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Alfian Putra Abdi
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari