Menuju konten utama

Pemerintah Bentuk Satgas Atasi Masalah Garuda Indonesia

“Kami ingin agar dalam periode peak season ini tidak akan ada pemogokan," kata Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala Mansury.

Pemerintah Bentuk Satgas Atasi Masalah Garuda Indonesia
Ilustrasi Garuda Indonesia. Antara Foto/M Agung Rajasa

tirto.id - Direktur Utama Garuda Indonesia, Pahala Mansury mengatakan bakal ada satuan tugas (satgas) yang dibentuk guna menyelesaikan konflik yang terjadi antara manajemen Garuda Indonesia dengan pilot dan karyawannya.

Menurut Pahala, rencana pembentukan satgas itu tercetus saat dirinya bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, hari ini Selasa (5/6/2018).

“Kami ingin agar dalam periode peak season ini tidak akan ada pemogokan. Ke depannya akan difasilitasi juga, dengan bagaimana kita membangun komunikasi yang baik. Nanti akan dibentuk sebuah task force (satgas),” ungkap Pahala di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta pada Selasa (5/6/2018).

Adapun satgas tersebut akan terdiri dari manajemen Garuda Indonesia, sejumlah kementerian terkait, seperti Kementerian BUMN, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Perhubungan, serta Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG). Menurut rencana, pembahasan lebih lanjut mengenai satgas itu bakal dilakukan besok (6/6/2018).

Pahala sendiri menyayangkan adanya wacana mogok kerja oleh para pilot dan karyawan Garuda Indonesia yang sempat muncul.

Menurut Pahala, mogok kerja saat peak season bukanlah langkah yang tepat untuk menyelesaikan masalah. Pahala pun lantas meminta agar para pekerja dan manajemen saling bersinergi guna memperbaiki kinerja perusahaan pelat merah tersebut.

“Kita selalu terbuka dan mari kita yakini adanya keinginan untuk bisa melakukan diskusi. Jadi apapun permasalahan yang ada, mari kita bicarakan karena yang paling penting bagaimana kepentingan masyarakat umum tidak dikorbankan,” ujar Pahala.

Saat disinggung mengenai tuntutan para pekerja Garuda Indonesia, Pahala hanya menyebutkan bahwa manajemen bakal terus memperbaiki kinerja perseroan. Sementara untuk tuntutan yang mendesak adanya perombakan jajaran direksi, Pahala menyerahkan kewenangan tersebut kepada Kementerian BUMN.

Baca juga artikel terkait PILOT MOGOK atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Bisnis
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yantina Debora