Menuju konten utama

Pemerintah Belum Tentukan Tanggal Groundbreaking IKN Nusantara

Pemerintah masih mendalami pembentukan struktur organisasi badan otorita sebelum melaksanakan peletakan batu pertama proyek IKN Nusantara.

Pemerintah Belum Tentukan Tanggal Groundbreaking IKN Nusantara
Maket Ibu Kota Baru. tirto.id/Selfie Miftahul

tirto.id - Pemerintah belum memastikan tanggal pasti peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) Wandy Tuturoong mengaku belum ada kepastian pelaksanaan tanggal peletakan batu pertama atau groundbreaking, tetapi ia memastikan akan dilaksanakan setelah peraturan presiden (Perpres) soal struktur dan wewenang Badan Otorita IKN Nusantara selesai.

"Belum tahu tanggalnya. Tunggu Perpres jadi dulu di pertengahan April, sesuai tenggat waktunya," kata Wandy kepada wartawan, Kamis (10/3/2022).

Ia mengatakan, groundbreaking juga ikut dipengaruhi kehadiran kepala dan wakil badan otorita yang dilantik hari ini, Kamis (10/3/2022). Wandy mengatakan kepala dan wakil kepala badan otorita akan mempengaruhi proses pembentukan perpres sebelum menuju groundbreaking, apalagi Presiden Joko Widodo dikabarkan berencana mengajak kepala dan wakil kepala otorita untuk berkemah di titik 0 pada pekan depan.

"Jadi dengan pelantikan kepala dan wakil kepala bisa turut serta memberi masukan untuk perpres otoritanya. Jadi bisa disesuaikan," kata Wandy.

Wandy mengaku pemerintah masih mendalami pembentukan struktur organisasi badan otorita. Kemudian akan melihat juga pada peraturan pemerintah soal pendanaan dan refocussing anggaran dari Kementerian Keuangan untuk pelaksanaan awal badan otorita. Pengerjaan ini kira-kira memakan waktu sekitar 6 bulan.

"Kalaupun dia punya waktu konsolidasi organisasi, pada saat itu kita sudah masuk Pembahasan APBN 2023, ada juga prioritas untuk ke depan yang harus kita putuskan ke depan, maksudnya otoritanya," kata Wandy.

Wandy pun memastikan bahwa pembangunan kawasan pemerintahan IKN akan menggunakan dana APBN.

"Harus APBN, kan kawasan inti pusat pemerintahan, sebaiknya dari negara," tutur Wandy.

Selain itu, Wandy juga memastikan bahwa kepala dan wakil kepala badan otorita yang dilantik hari ini bisa saja mempengaruhi bentuk kedeputian. Mereka akan membantu finalisasi soal perpres otorita IKN hingga kelengkapan organisasi.

"Mereka punya waktu untuk ikut melakukan finalisasi Perpres. Struktur otorita IKN, termasuk kedeputian itu kan diatur di Perpres tentang Otorita IKN," kata Wandy.

Presiden Joko Widodo pada Kamis (10/3/2022) akan melantik Bambang Susantono dan Donny Rahajoe sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Negara Nusantara. Pemerintah berharap keduanya bisa mewujudkan IKN baru.

Sebelum ditunjuk Jokowi menjadi CEO IKN, Bambang pernah menjabat Wakil Menteri Perhubungan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bambang memiliki kapasitas pada bidang transportasi, infrastruktur dan perhubungan.

Sementara, Dhony merupakan Managing Director President Office Sinar Mas Land. Dhony dianggap memiliki pengalaman dalam pengelolaan BSD City di Tangerang Selatan, Banten.

Baca juga artikel terkait IKN NUSANTARA atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Politik
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Bayu Septianto