Menuju konten utama

Pemerintah Bakal Atur Skema CPNS yang Kuotanya Belum Terpenuhi

Menpan RB Syafruddin mengatakan, pihaknya akan menyiapkan skema untuk mengatasi persoalan formasi CPNS yang belum terpenuhi.

Pemerintah Bakal Atur Skema CPNS yang Kuotanya Belum Terpenuhi
Ilustrasi. Hari kedua pelaksanaan pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil tahun anggaran 2018 di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. FOTO/jakarta.kemenkumham.go.id

tirto.id - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Men-PANRB) Syafruddin mengakui masih ada sejumlah formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang belum terpenuhi. Untuk itu, pihaknya bakal segera mengatur skema untuk mengatasi persoalan tersebut.

"Formasi [CPNS] yang belum [terpenuhi] sedang diatur. Sekarang sedang dirapatkan [oleh] BKN [Badan Kepegawaian Negara]," kata dia di Yogyakarta, Selasa (23/10/2010).

Salah satu kuota yang belum terpenuhi misalnya adalah formasi untuk dokter spesialis di sejumlah instansi. Untuk itu Syafruddin mengatakan bahwa hal itu akan segera diatur oleh tim panitia seleksi (Pansel) CPNS.

Namun demikian pihaknya belum dapat memberikan penjelasan secara rinci perihal skema yang bakal diterapkan untuk mengatasi persoalan tersebut. Saat ditanya apakah akan ada pendaftaran kembali khusus bagi formasi yang belum terpenuhi, Syafruddin pun belum dapat menjawab.

"Nanti akan kita lihat hasil keputusan rapat seperti apa," kata mantan Wakapolri ini.

Pastikan Tidak Ada CPNS Terindikasi Radikalisme

Di sisi lain, Syafruddin memastikan tidak ada peserta seleksi CPNS 2018 yang terindikasi radikal. "Tidak akan ada [peserta CPNS] terindikasi radikal. Kan ada persyaratan," katanya.

Syafruddin menjelaskan seleksi CPNS telah berjalan dengan jumlah pendaftar lebih dari 3 juta orang. Sementara dari jumlah tersebut 2,3 juta pelamar di antaranya sudah dinyatakan lolos seleksi administrasi.

Dalam proses seleksi ini, pihaknya telah melakukan upaya untuk memperkuat sistem keamanan, sehingga tidak akan terjadi pelanggaran ataupun kecurangan.

"Jadi Polri akan membantu memback up masalah-masalah keamanan, fisik, kemudian operasi cyber pungli bagi penunggang kuda yang mau membodohi rakyat. Jadi alatnya Polri akan mem-back up sistem yang ada di BKN, supaya jangan ada hacker, jangan ada permainan. Nanti [kalau ada kecurangan] pasti akan ketahuan semuanya," jelasnya.

Baca juga artikel terkait CPNS 2018 atau tulisan lainnya dari Irwan Syambudi

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Yandri Daniel Damaledo