Menuju konten utama

Pemerintah akan Terjunkan Personel TNI-Polri Sekat RT Zona Merah

Pemerintah akan menyekat suatu daerah dengan bantuan TNI-Polri jika sudah ada lebih dari 5 rumah diketahui terinfeksi COVID dalam satu RT.

Pemerintah akan Terjunkan Personel TNI-Polri Sekat RT Zona Merah
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memberikan paparan saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi IX DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (13/1/2021). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/aww.

tirto.id - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan pemerintah akan menerjunkan TNI-Polri jika ada suatu daerah yang RT/RW memiliki kasus COVID-19 lebih dari 5 rumah. Selain itu, pemerintah juga mendorong pembangunan isolasi terpusat di tingkat kecamatan.

Usai rapat terbatas secara daring, Senin (21/6/2021), Budi menyebut pemerintah akan memperketat pelaksanaan implementasi PPKM Mikro dengan penekanan pengurangan mobilitas sesuai arahan presiden. Pemerintah berencana menekan mobilitas hingga 100 persen untuk daerah zona merah. Pemerintah pun tidak menutup kemungkinan untuk menyekat suatu daerah dengan TNI-Polri jika sudah ada lebih dari 5 rumah diketahui terinfeksi COVID di satu rukun tetangga (RT).

"Karena banyak klaster keluarga, satu RT dites saja semua untuk kita bisa memastikan siapa yg terkena siapa yang tidak. Kalau sudah lebih dari 5 rumah yang terkena kita melakukan penyekatan secara spesifik untuk di level RT tersebut dengan bantuan TNI dan Polri supaya selalu lagi bisa membatasi pergerakan dan mobilitas di mulai dari level terkecil," kata Budi usai rapat terbatas secara daring, Senin.

Kedua, pemerintah mewacanakan pembangunan isolasi terpusat di tingkat kecamatan. Hal tersebut berdasarkan ide Presiden Jokowi jika daerah tersebut padat penduduk dan sulit isolasi mandiri. Selain itu, gagasan Jokowi ini juga sebagai upaya menekan beban isolasi terpusat seperti Wisma Atlet.

"Beliau juga memberikan arahan Isolasi terpusat itu harus tersebar sebanyak mungkin ke daerah-daerah tersebut baik kecamatan maupun kelurahan sehingga meringankan beban yang ada di isolasi terpusat yang besar-besar seperti wisma atlet," kata Budi.

Di saat yang sama, Jokowi juga ingin pelaku isolasi ini menerima bantuan dari pemerintah selama menjalankan isolasi mandiri dalam 2 minggu. Ia ingin penerapan gotong royong bisa dilakukan dalam penanganan pandemi.

"Beliau juga menyampaikan bahwa dipastikan orang yang diisolasi ini selama 2 minggu kita cukupi dengan droping makanan yg diutamakan menggunakan mekanisme gotong royong dari masyarakat sekitar yg merupakan kekuatan rakyat indonesia yaitu modal sosial untuk saling membantu dengan pemerintah akan mensupport sekali lagi ini akan diawasi oleh TNI dan Polri," kata Budi.

Kemudian, pasien dengan gejala komorbid, khusus saturasi di bawah 95 persen dan mengalami sesak akan langsung dibawa ke rumah sakit. Pihak rumah sakit diberikan kebebasan untuk menentukan perawatan orang yang sedang dan gawat.

"Kami nanti akan atur bekerja sama dengan TNI Polri untuk bisa memastikan mana yg dialokasikan diisolasi mandiri atau isolasi terpusat atau memang dibawa ke RS. Dan kita akan pastikan koordinasi dari rujukan ke seluruh RS akan kami atur sehingga seminimal mungkin membuat orang tidak bisa menemukan kamar. Itu nanti akan kami atur," kata Budi.

Terakhir, Jokowi ingin agar 4 pilar daerah, yakni pemerintah desa, babinsa, babinkamtibnas dan kepala puskesmas untuk bersinergi dalam penanganan pandemi. Budi lantas menyebut, sinergi 4 pilar terbukti mampu mengendalikan kasus di daerah lonjakan kasus seperti Bangkalan dan Kudus.

"Kita yakin kalau keempat komponen ini bisa bekerja sama mendisiplinkan mobilitas kemudian mendisiplinkan pelaksanaan PPKM mikro di DKI Jakarta dan daerah lain yg memang lagi melonjak harusnya bisa kita jalankan," kata Budi.

Baca juga artikel terkait ZONA MERAH COVID-19 atau tulisan lainnya dari Andrian Pratama Taher

tirto.id - Kesehatan
Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Restu Diantina Putri