tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan pemerintah belum pasti akan membuka pemblokiran layanan internet dan menarik pasukan dari Papua dan Papua Barat. Ia menuturkan hal itu tergantung situasi keamanan di sana.
"Tidak ada yang pasti. Kalau sudah kondusif maka pasukan ditarik dan (layanan) internet dipulihkan. Ukuran kondusif yang tahu aparat keamanan," kata Wiranto di kantor Kemenkopolhukam, Rabu (4/9/2019).
Menurut Wiranto, pontensi ancaman keamanan tidak bisa dipublikasikan lantaran bisa memunculkan ketakutan di tengah masyarakat.
"Serahkan kepada aparat keamanan untuk menyimpulkan keadaan sudah kondusif. Pasukan juga tidak mau berlama-lama di Papua, kangen anak-istri, biaya [operasional] juga tidak murah," ujarnya.
Padahal, Wiranto sebelumnya mengatakan pemerintah berencana memulihkan layanan internet di Papua per 5 September. Mantan Penglima TNI itu juga berujar kondisi di Papua dan Papua Barat mulai kondusif.
"Pelayanan publik khususnya di perkotaan seperti transportasi di terminal, pelabuhan, bandara. Distribusi BBM juga berjalan, pemerintahan, perbankan, PDAM sudah berfungsi. Aktivitas di pasar tradisional juga normal," jelas Wiranto.
Bangunan dan fasilitas umum yang rusak karena kericuhan massa juga akan diperbaiki Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Pemerintah menganggarkan Rp100 miliar untuk rekonstruksi gedung-gedung pemerintah yang rusak di Papua. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, dana itu akan diambil dari APBN.
"Mudah mudahan kalau sudah diiventarisasikan dan diidentifikasi bisa cepat ditangani," kata Basuki, Selasa (3/9/2019).
Pemerintah mencatat Kantor Majelis Rakyat Papua, Kantor Bea Cukai Jayapura, Kantor GraPari Telkomsel, Kantor Komisi Pemilihan Umum Papua, Kantor Perum LKBN ANTARA dan Lapas Kelas II Abepura, Jayapura rusak akibat kerusuhan.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Gilang Ramadhan
