Pemblokiran Internet Papua, Wiranto: Ada "Komunikasi yang Merusak"

Oleh: Haris Prabowo - 30 Agustus 2019
Wiranto tak menjelaskan "komunikasi yang merusak" seperti apa yang dimaksudnya.
tirto.id - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto merespons pelambatan (throttling) dan pemblokiran jaringan internet di Papua dan Papua Barat selama sepekan lebih terakhir.

Saat ditanya oleh wartawan apakah pemblokiran internet dapat meredam kerusuhan di Papua, Wiranto hanya berkomentar sedikit.

"Lah, kamu mau dilepas [akses internetnya] lalu ada komunikasi yang merusak bagaimana?," kata Wiranto usai konferensi pers di Kemenkopolhukam, Jumat (30/8/2019).

Namun, Wiranto tak menjelaskan "komunikasi yang merusak" seperti apa yang dimaksudnya.

Wiranto mengklaim telah mendapat laporan dari Pangdam dan Kapolda Papua mengenai situasi terkini di sana. Ia mengatakan Papua Barat sudah berjalan kondusif, termasuk di daerah Sorong dan Manokwari.

"Sedangkan di Papua masih tetap berlangsung, negosiasi penenangan dan pasukan kita menambah ke sana. Bukan untuk melawan rakyat tapi mengamankan objek-objek vital, jangan sampai dirusak oleh masyarakat yang tidak sadar," ujarnya.


Jaringan internet Indihome di sebagian wilayah di Papua resmi diblokir sejak Minggu (25/8) kemarin. Pemblokiran menyusul throttling(perlambatan) internet yang dilakukan pemerintah sebelumnya.

Langkah ini diklaim pemerintah bertujuan menangkal “informasi hoaks” di media sosial selepas protes besar-besaran masyarakat Papua yang menolak rasisme terhadap mahasiswa asal Papua di Surabaya, Jawa Timur.

Saat dihubungi Tirto via telepon, Direktur Lembaga Bantuan Hukum Papua, Emanuel Gobay, menyatakan beberapa daerah yang terkena dampak pemblokiran antara lain Jayapura, Mimika, Manokwari, Biak, Nabire, Wamena, hingga Sorong.

Unggahan akun Twitter manajemen Indihome mengonfirmasi pemblokiran tersebut. Katanya, pemblokiran terjadi sesuai “dengan instruksi dari Kominfo.”

Pelambatan dan pemblokiran internet dikritik pelbagai pihak. Salah satunya disampaikan Damar Junianto, koordinator SafeNET, LSM yang berfokus pada isu hak-hak digital di Asia Tenggara. Damar menyebut penghentian akses internet di Papua memberikan banyak efek negatif. Dua hal yang ia contohkan yakni terganggunya sektor perekonomian serta turunnya pesanan pariwisata.


Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan menarik lainnya Haris Prabowo
(tirto.id - Politik)

Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight