tirto.id - “Ada pers yang mengeruhkan situasi dan mengadu domba. Ini gangguan pada stabilitas politik dan nasional. Kalau tak bisa diperingatkan, akan kita ambil tindakan,” kata Soeharto pada 9 Juni 1994.
Omongan Soeharto itu melanjutkan pidatonya soal pembelian kapal perang bekas armada Jerman Timur. Orang nomor 1 di Indonesia kala itu mengaku pembelian kapal tersebut adalah inisiatifnya sendiri.
Fikri Jufri, Wakil Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, seketika menepuk jidatnya. Jakarta geger karena pidato Soeharto. Jelas saja Fikri kalang-kabut. Tidak ada satu pun media di Indonesia kala itu yang memberitakan pembelian kapal perang eks Jerman Timur. Fikri mafhum, yang dimaksud Soeharto saat itu adalah Tempo—dan ketika diincar Soeharto, tentu media tidak akan bernasib baik.
Sebelumnya Tempo sudah pernah diberedel pemerintah yaitu pada 1982. Pemberedalan ini dilakukan Menteri Penerangan Ali Moertopo melalui Departemen Penerangan. Secara normatif, seperti dicatat Janet Steele dalam Wars Within: Pergulatan Tempo, Majalah Berita sejak Zaman Orde Baru (2007), keterangan dalam surat keputusan Departemen Penerangan hanya menyebut Tempo telah melanggar kode etik jurnalistik tentang "pers yang bebas dan bertanggung jawab" (hlm. 92).
Pemberedelan itu ditengarai gara-gara liputan Tempo soal kampanye Golkar di Lapangan Banteng, Jakarta. Kampanye yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba menjadi ricuh. Sejumlah massa Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendatangi lokasi dan menyerang anggota Golkar, termasuk membakar podium. Dengan liputan itu, Tempo dianggap telah melanggar larangan memberitakan konflik dalam pemilihan umum.
Sebagaimana dicatat Steele, Pemimpin Redaksi Tempo Goenawan Mohamad (GM), meski tak punya bukti, memercayai pemberedelan 1982 diusulkan Harmoko, yang saat itu menjabat ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
"Menurut Goenawan, sangat masuk akal Harmoko punya kepentingan bisnis sehingga ingin Tempo ditutup," urai Steele.
Tapi saat itu Tempo berhasil selamat. Beberapa minggu kemudian majalah ini terbit kembali lewat serangkaian lobi para redakturnya kepada beberapa pejabat Orde Baru.
Bayang-bayang pemberedelan 1982 muncul kembali di tahun 1994 ketika Fikri menepuk jidatnya. Peristiwa pada 1994 seperti melanjutkan "dendam" Harmoko—yang ketika itu sudah tiga periode menjabat Menteri Penerangan—untuk menggerus majalah berita mingguan ini.
Pada 20 Juni 1994 Soeharto memanggil Harmoko dan Menteri Sekretaris Negara Moerdiono ke kediamannya. Harmoko menyarankan kepada bosnya agar Tempo diberedel saja. Kendati ada menteri yang tak setuju, vonis beredel tak terhindarkan.
Esoknya, pada 21 Juni 1994, tepat hari ini 26 tahun lalu, Direktur Jenderal Pers dan Grafika Departemen Penerangan Subrata meneken surat pemberedelan Tempo. Di hari itu tak cuma Tempo yang dibubarkan. Dua media lain, yaitu Majalah Editor dan Tabloid DeTik, juga turut diberedel. Seperti dicatat buku Perkembangan Menonjol Pers Indonesia Periode 1991-1994 susunan Pusat Data dan Analisa Tempo, hari itu adalah “salah satu hari tergelap dalam sejarah pers Indonesia.”
Membungkam Kritik
Tempo menerbitkan setidaknya enam laporan terkait pembelian 39 kapal perang bekas dari Jerman Timur yang mengakibatkan ia diberedel. Seminggu sebelumnya, satu tulisan pertama yang terpisah dari enam artikel itu muncul pada 4 Juni 1994 dengan judul "Jerman Punya Kapal, Indonesia Punya Beban". Ketika tulisan dimuat, ada 9 kapal perang yang sudah tiba di Indonesia.
Tempo mendapat informasi bahwa Menteri Keuangan Mar’ie Muhammad belum menyetujui anggaran pembelian kapal tersebut. Namun orang-orang yang seharusnya mengetahui hal itu menolak memberikan jawaban. Tempo lantas menelisik harga kapal perang yang diperkirakan mencapai 27,5 miliar rupiah atau senilai 12,7 juta dolar AS.
Entah kenapa, anggaran pembelian yang diajukan Menristek B.J. Habibie kala itu mencapai 1,1 miliar dolar AS. Alasannya karena ada biaya lain-lain seperti biaya perbaikan, transportasi, dan pembuatan pangkalan. Dengan anggaran sejumlah itu, Tempo menulis Indonesia “akan lebih baik” membeli kapal perang “yang baru sama sekali.”
Pada edisi 11 Juni 1994, enam artikel investigasi tentang pembelian kapal keluar sekaligus. Investigasi itu seakan-akan melucuti kredibilitas Habibie, yang membeli kapal atas perintah Soeharto.
Tulisan pertama berjudul "Plus Minus Armada Bekas". Bukan hanya membedah anggaran yang dibutuhkan Indonesia untuk mendatangkan kapal kapal perang, tulisan ini juga membongkar kelemahan kapal-kapal tersebut, termasuk ketakutan Habibie ketika menyalakan sebuah kapal tua. Di akhir artikel, Tempo menulis analisis yang intinya: Indonesia merugi.
“Mungkin kasus 39 kapal bekas ini khas pengalaman negara Dunia Ketiga: karena mau murah, dibelilah barang bekas yang ujung-ujungnya, ya, mahal juga. Apalagi kalau biaya penyelamatan kapal LST yang hampir tenggelam itu ikut dihitung,” catat wartawan Tempo, Ivan Haris.
Tulisan lain menyusul berturut-turut. Mulai dari "Anggaran Itu, Mar’ie Memangkas Rp 327 Miliar", "Habibie & Instruksi Mandataris MPR", "Dihadang Ombak Besar dan Biaya Besar", dan "Habibie dan Kapal Itu: Klimaks Kapal".
“Tanpa lebih dahulu kita menjeling isi kocek, teknologi akan tiap kali membuat kita silau dan terpukau. Dan mungkin juga itulah awal dari sebuah bencana,” tulis Isma Sawitri dalam artikel "Habibie dan Kapal Itu: Klimaks Kapal".
Fikri Jufri menyatakan laporan-laporan itu memang terlalu memojokkan Habibie. Karena itulah Soeharto geram. Fikri heran atas isu yang beredar bahwa pemberedelan dilakukan karena Fikri dekat dengan Jenderal Benny Moerdani, yang tidak disukai pendukung Soeharto. Dugaan lain yang lebih masuk akal: Soeharto kesal dengan Tempo karena mengkritik pemerintahannya.
Pada 27 Juni 1994 Soeharto sempat mengutus Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo Subianto, untuk bertemu Erik Samola, Pemimpin Umum Tempo. Pertemuan terjadi di Hotel Sultan dan dihadiri pula oleh GM dan Fikri.
Intinya: Hashim memberi kesempatan kepada Tempo untuk terbit kembali apabila dirinya diberi kesempatan membentuk tim yang bisa mengangkat pemimpin redaksi sekaligus menyeleksi siapapun yang masuk dalam jajaran redaksi. Dengan begini, keredaksian Tempo akan diisi orang-orang Hashim.
“Bapak boleh jadi seorang negosiator yang ulung, tapi dalam hal Tempo, tidak perlu ada negosiasi. Ijin terbit Tempo sudah dicabut. Kalau mau bisa hidup lagi ya (jalannya) tadi seperti saya katakan,” kata Hashim seperti dicatat GM.
Dalam rapat yang kemudian dilakukan di kediaman GM, para petinggi Tempo kala itu sepakat untuk menolak. Bagi mereka, pilihan itu sama saja menyerah pada kesewenang-wenangan pemerintah. Diberedel masih bisa membuat GM dan kawan-kawan hidup, tetapi menyerah pada Hashim sama saja dengan menanggung malu seumur hidup.
Tabloid DeTik dan majalah Editor juga diberedel tanpa alasan yang jelas. Satu yang pasti, mereka juga sering menulis kritik pada pemerintah yang membuat Soeharto dongkol.
Jika alasan yang dipakai untuk melenyapkan Tempo adalah keamanan nasional, maka alasan yang dipakai untuk memberedel Editor adalah soal birokrasi. Ketika diberedel, Editor memang sedang mengalami ketidakstabilan kepemimpinan.
Departemen Penerangan tidak memberi izin Majalah Editor dipimpin oleh orang yang tak terdaftar di Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). Waktu tiga minggu yang diberikan pemerintah dianggap tak cukup oleh penjabat Pimpinan Perusahaan Editor, Edi Herwanto.
Sepanjang perjalanan majalah ini, pemerintah kerap memberi teguran terhadap isi berita Editor. Salah satu yang diingat Edi adalah berita soal mutasi di Kejaksaan Agung. Surat itu dilayangkan sebanyak dua kali.
Sedangkan DeTik yang didirikan Eros Djarot, menurut pemerintah, sudah menyimpang dari tujuan pendirian awalnya yakni sebagai tabloid tentang detektif dan kriminal. Eros mengaku tidak kaget dengan pemberedelan tersebut. Kendati tidak merinci secara detail tentang berita mana yang kira-kira menyebabkan pemerintah gerah, Eros menyebut, “kami mencoba pers gerakan, sehingga ketika diberedel kami gak terlalu kaget.”
“Dengan kami membuat gerakan media pers yang kemudian diberedel itu, menurut saya, merupakan awal sebuah kemanangan, dan itu kami yakini betul,” lanjutnya dalam catatan Redaksi Kompas di buku Kita Hari Ini 20 Tahun Lalu (2018).
Momentum Kebebasan Pers
Keyakinan Eros Djarot tidak sia-sia. Berbeda dengan kasus-kasus pemberedelan sebelumnya, kini Tempo mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara untuk membatalkan surat keputusan pencabutan SIUPP. Sidang pertama dan kedua dimenangkan Tempo. Namun di tingkat kasasi, kemenangan Tempo dibatalkan Mahkamah Agung.
Pemberedelan ini menjadi catatan besar terakhir terkait pencideraan insan pers di Indonesia yang dilakukan rezim Soeharto. Demonstrasi meledak di berbagai daerah untuk mendukung pers yang merdeka dan bebas dari tekanan. Gerakan ini juga yang menjadi cikal bakal gerakan demonstrasi mahasiswa yang berujung penggulingan Soeharto di tahun 1998.
“Jadi pembredelan itu membuat mahasiswa semakin yakin bahwa kediktatoran Orde Baru ini harus diakhiri. Dan mereka melakukan usaha-usaha untuk mengonsolidasikan diri, mulai ada saling kontak antar pers mahasiswa dan gerakan yang sudah muncul serta telah menguat pada waktu itu,” tutur Nezar Patria, aktivis gerakan mahasiswa 1998 yang diculik rezim Orba dan pernah menjadi jurnalis Tempo, seperti dikutip Okezone.
Selain demonstrasi bertubi-tubi, mereka yang diberedel juga berbenah diri. Tempo, misalnya, membentuk kanal Tempo Interaktif di dunia maya. Pemberedelan yang dilakukan rezim Soeharto membuat wartawan DeTik seperti Hadriani Pudjiarti bergabung dengan Tempo Interaktif. Melalui internet, Tempo Interaktif berhasil meraih 1.500 pembaca per harinya sejak berdiri pada 1996.
Tidak hanya itu, beberapa mahasiswa juga aktif mencetak artikel di Tempo Interaktif dan menyebarkannya dengan harga Rp 1.000 per eksemplar. Dengan begini, pemberedelan Tempo tidak serta-merta menghentikan kegiatan jurnalistik mereka.
Eros lalu mendirikan tabloid DeTak menggantikan DeTik. Sampai sekarang, Eros terkenal karena laporannya yang berhasil meliput sebagian penyintas peristiwa pembunuhan simpatisan PKI pada 1965-1967.
Puncak dari gerakan ini adalah menghasilkan satu organisasi yang terus bertahan hingga sekarang, yaitu Aliansi Jurnalis Independen (AJI). AJI mulanya didirikan sebagai bentuk perlawanan terhadap PWI yang dianggap dekat dengan rezim penguasa. Pada 7 Agustus 1994 sekitar 100 orang jurnalis, termasuk GM, Eros, Fikri, Andreas Harsono, dan Yosep Adi Prasetyo, menandatangani Deklarasi Sirnagalih. Intinya, jurnalis menolak tunduk kepada pemerintah dengan menyediakan hak publik atas informasi dan menentang pengekangan pers.
Pemberedelan 1994 itu justru menjadi momentum bagi banyak wartawan untuk membangkitkan semangat kebebasan pers di Indonesia. Inilah yang luput diprediksi Soeharto dan aparatus beredelnya.
“Pembredelan justru menjadi momentum yang mempertemukan para jurnalis muda, yang sebagian besar justru bukan dari media korban bredel, untuk berhimpun dan mendirikan organisasi yang kelak menjadi alternatif, kalau bukan rival, dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI)," tulis Ahmad Taufik dan kawan-kawan dalam Semangat Sirnagalih: 20 Tahun Aliansi Jurnalis Independen (2014).
Editor: Ivan Aulia Ahsan
