Menuju konten utama

Pembatalan Pencabutan Izin Shiddiqiyyah Tak terkait Politik Jokowi

PKB yakin pembatalan pencabutan izin ponpes Shiddiqiyyah tak terkait dengan politik Jokowi.

Pembatalan Pencabutan Izin Shiddiqiyyah Tak terkait Politik Jokowi
Polisi berjaga di depan gerbang Pondok Pesantren Shiddiqiyyah Ploso saat proses upaya penangkapan Moch Subchi Azal Tsani (MSAT) di Jombang, Jawa Timur, Kamis (7/7/2022). ANTARA FOTO/Syaiful Arif/rwa.

tirto.id - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid yakin pembatalan pencabutan izin Pesantren Shiddiqiyyah yang dilakukan oleh pemerintah bukan karena alasan politik. Walaupun secara basis massa Shiddiqiyyah banyak yang memilih Jokowi saat Pilpres 2014 maupun 2019.

"Saya pikir ini tidak ada hubungannya dengan basis Pak Jokowi, atau partai politik mana pun. Oleh karenanya, saya harap Kemenag dan lembaga pemerintah benar-benar melayani masyarakat dan tidak mudah menjatuhkan," kata Jazilul kepada Tirto di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta pada Selasa (12/7/2022).

Jazilul juga mengakui bahwa dirinya atau PKB sempat berkunjung ke pesantren tersebut, namun dia menegaskan tidak ada dari pihaknya yang dihubungi oleh Pesantren Shiddiqiyyah saat proses penutupan berlangsung.

"Kami tidak pernah dihubungi oleh pihak ponpes, tapi saya tidak tahu kalau dari pemerintah atau Kemenag," ujarnya.

Dirinya meminta masyarakat agar memberi penilaian objektif atas kasus di Pesantren Shiddiqiyyah dan tidak melekatkannya pada presiden.

"Jangan juga dilekatkan dengan dukungan terhadap presiden, nanti akan melebar kemana-mana. Adapun kasus ini sudah dilaporkan ke Polda Jawa Timur. Sudah cukup sampai disitu saja," terangnya.

Jazilul juga mengkritik Kemenag yang sempat mencabut izin Pesantren Shiddiqiyyah, yang seharusnya perlu dibina dan dilindungi.

"Saya harap Kemenag dan lembaga pemerintah benar-benar melayani masyarakat dan tidak mudah menjatuhkan suatu lembaga atas nama sanksi apalagi lembaga pendidikan. Kemenag ini sebagai pembina, masak fungsinya sebagai membinasakan," sindirnya.

Selain itu, Jazilul meminta pemerintah agar memikirkan nasib ribuan santri Shiddiqiyyah yang saat ini perlu ada pembinaan setelah proses penangkapan MSAT yang merupakan putra dari pimpinan pesantren. MSAT ditangkap atas kasus dugaan pencabulan santriwati.

"Bisa jadi dari mereka ada yang bersalah dan itu juga tidak kita tolerir, biarkan proses hukum berjalan. Tapi sebagai warga negara yang harus dilindungi apa salahnya melindungi murid yang jumlahnya ribuan itu," terangnya.

Baca juga artikel terkait PONPES SHIDDIQIYYAH JOMBANG atau tulisan lainnya dari Irfan Amin

tirto.id - Politik
Reporter: Irfan Amin
Penulis: Irfan Amin
Editor: Fahreza Rizky