tirto.id - Kepala Balai Jalan Nasional X Papua Osman Marbun mengatakan hingga kini pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua masih terkendala masalah ganti rugi tanah milik warga setempat.
Osman, di Jayapura, Senin (18/4/2016), mengatakan, untuk mengatasi hal tersebut, pihaknya juga bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) setempat dengan cara memberikan ganti rugi kepada warga setempat.
Menurut Osman, ganti rugi tanah tersebut tidak dianggarkan dalam pelaksanaan pembangunan jalan dan kalau pun ada, jumlah anggaran tersebut sangat terbatas.
Selain terkendala masalah ganti rugi tanah, kata dia, pembangunan jalan itu juga terhambat karena melewati kawasan hutan lindung atau taman nasional. Ia juga mengungkapkan, selama ini pihaknya terpaksa membangun jalan melingkar guna menghindar kawasan hutan tersebut.
Menurutnya, kondisi itu yang menyebabkan ruas jalan semakin menjauh atau bahkan pembangunannya dihentikan, seperti halnya yang terjadi pada jalan di Wamena menuju Kabupaten Lanny Jaya yakni di sekitar daerah Makki.
"Konflik sosial juga seringkali menjadi penyebab terhambat pembangunan jalan," tambah Osman.
Terkait dengan terhentinya pembangunan ruas jalan Sinak-Mulia sepanjang 41 km akibat kasus penembakan empat karyawan PT Jayapura Pasifik Permai, anak perusahaan Modern Group, Osman mengatakan kedua perusahaan yang mengerjakan ruas jalan tersebut sudah menyatakan kesiapan untuk mengerjakannya kembali.
Pengerjaan jalan Sinak-Mulia dilakukan oleh PT Jayapura Pasifik Permai, sedangkan jalan Mulia-Sinak yang dikerjakan PT Irwan akan kembali dilaksanakan bulan Mei mendatang.
"Memang ruas jalan itu dikerjakan dua kontraktor untuk mempercepat pengerjaannya," ujar Osman. (ANT)
Reporter: Alexander Haryanto
