Pelatihan Komisaris BUMN Dinilai Bukti Proses Asesmen Tak Dilakukan

Oleh: Selfie Miftahul Jannah - 16 Juni 2021
Dibaca Normal 2 menit
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad nilai pelatihan komisaris dan direksi BUMN, bukti proses asesmen tak berjalan sebelum penunjukan.
tirto.id - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan memberi pelatihan pengembangan kepemimpinan kepada komisaris-komisaris perusahaan pemerintah. Pelatihan ini dilakukan melalui pusat pengembangan manajemen dan kepemimpinan atau BUMN Leadership and Management Institute (BLMI).

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, fokus awal pengembangan kepemimpinan ini dimulai dari komisaris dan direksi. Tujuannya, untuk membangun kapabilitas kepemimpinan di perusahaan pemerintah agar mampu bersaing di tingkat global.

"Ingat, tiap direksi dan komisaris tidak hanya siap diangkat, tapi harus siap belajar dan bertransformasi untuk punya kapabilitas kepemimpinan berkelas dunia, juga siap dicopot jika tidak memenuhi KPI, serta tidak sejalan dengan nilai dasar Akhlak dan GCG,” ujar Erick Thohir dalam keterangan tertulis.

BLMI memulai angkatan pertama Onboarding Commissioner Program dan angkatan ke-2 Onboarding Directorship Program secara serentak pada Rabu (7/6/2021). Sebelumnya, institut ini sudah memulai kegiatan perdana pada Januari 2021 dengan penyelenggaraan angkatan ke-1 Onboarding Directorship Program.

Melalui program ini, Erick berharap jajaran direksi dan komisaris BUMN mampu berkompetisi dan menjadi yang terbaik di tengah perubahan dan pasar yang semakin terbuka. Program ini juga diharapkan dapat memberi bekal kepada direksi dan komisaris agar menjalankan kinerjanya sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai tata kelola perusahaan.

“Upaya transformasi BUMN untuk menjadi perusahaan yang akuntabel, profesional, dan berkelas dunia, tidak mungkin terjadi tanpa transformasi human capital (sumber daya manusia)," ujar Erick.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad menjelaskan, pelatihan yang dilakukan untuk komisaris dan direksi adalah bukti proses asesmen tidak berjalan sebelum penunjukan jabatan.

“Harusnya menjadi asesmen di awal. Kalaupun nanti ada pembahasan sifatnya bukan pelatihan atau training, tapi lebih pembekalan penyamaan visi misi dari Kementerian BUMN kepada direksi dan komisaris. Bukan pelatihan. Kalau bahasanya pelatihan itu menunjukkan bahwa asesmen kemarin itu gak bagus,” kata dia kepada reporter Tirto, Rabu (16/6/2021).

Jika proses asesmen berjalan, maka orang-orang yang ditunjuk sudah pasti mampu di bidangnya. Proses selanjutnya setelah penunjukan adalah pembekalan dari Kementerian BUMN agar jajaran direksi dan komisaris paham target-target dan proses perbaikan apa yang harus dilakukan di dalam perusahaan pelat merah.

“Pengambilan keputusan yang jelas semuanya ada di direksi karena komisaris tugasnya adalah untuk memberikan arahan. Tapi ketika arahannya ternyata kurang bagus atau gagasannya di bawah direksi, maka akan sangat sia-sia saja keberadaan komisaris,” jelas dia.

Permasalahan tak berhenti sampai di sana, pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah menilai skema pelatihan dan evaluasi bongkar pasang direksi yang dikonsep Erick Thohir akan sulit diterapkan.

“Kan janjinya kalau komisaris enggak capai target, harus siap jabatannya dicopot. Misalnya KAI enggak perform karena arahan dari strategi bisnisnya kurang tajam, emang Erick Thohir berani copot Said Aqil?" kata Trubus.

Akan sangat rumit jika kinerja BUMN ini harus terhambat karena jajaran direksi dan komisarisnya direcoki oleh kepentingan politis.

Dalam kasus ini, Trubus menyebut beberapa kasus seperti, penunjukan Yenny Wahid sebagai Komisaris Independen PT Garuda Indonesia, Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank sebagai komisaris independen di PT Telkom Indonesia (Persero), ada pula penunjukan Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago menjadi Komisaris PT Pelindo I, kemudian yang terbaru adalah dua kader Partai Gerindra yaitu Cut Meutia Adrina sebagai komisaris independen PT PAL Indonesia (Persero) dan Willgo Zainar sebagai Direktur Pemasaran PT PAL.

“Akan sulit kalau mereka gak paham soal core bisnis dari jabatan yang mereka pegang. Kalau ada bahasa target gak tercapai kemudian harus siap dicopot, emang Erick berani copot Irma Chaniago. Kuat loh Nasdem. Kan sekarang lagi fokus pembenahan perusahaan BUMN,” tandas dia.



Baca juga artikel terkait KOMISARIS BUMN atau tulisan menarik lainnya Selfie Miftahul Jannah
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Selfie Miftahul Jannah
Penulis: Selfie Miftahul Jannah
Editor: Abdul Aziz
DarkLight