Pelabelan Kadrun: Membungkam Pengkritik Rezim & Memicu Konflik SARA

Warga memakai topeng bergambar peserta Pilpres 2019, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, di Solo, Jawa Tengah, Minggu (13/10/2019). ANTARA FOTO/Maulana Surya/hp.
Oleh: Felix Nathaniel - 12 Agustus 2020
Dibaca Normal 7 menit
Pelabelan "kadrun" bukan menghapus politik identitas, tapi justru berpeluang melanggengkan politik identitas dan memicu konflik SARA.
Sejak Pilkada Jakarta 2017 sampai Pilpres 2019, politik identitas menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan paslon. Boleh saja sebutan cebong-kampret hilang, tapi perang di media sosial berlanjut dengan satu istilah populer: kadal gurun alias kadrun.

Polarisasi dan pelabelan semacam ini tidak main-main. Pada Pilpres 2019 lalu, beda dukungan politik di media sosial itu pernah berujung kepada duel jalanan. Hasilnya, salah satu berakhir di penjara, satunya lagi berakhir meninggal dunia. Jika dahulu konflik terjadi antara cebong-kampret, kini pendukung Joko Widodo yang sering dianggap “cebong” punya musuh lain, yaitu "kadrun".

Disebarkan Influencer Pro-Jokowi

Lebih dari satu dasawarsa lalu Ade Armando lebih berfokus mendidik generasi muda sebagai dosen di FISIP Universitas Indonesia. Namun, sejak 2016-2017, hidupnya berubah. Setelah mendukung Basuki Tjahaja Purnama (BTP) dan kemudian Joko Widodo, sekarang, selain dosen, Ade juga terkenal sebagai pendukung dan influencer pro-Jokowi.

Pada 2016 BTP dituduh sebagai “penista agama”, lalu dipenjara karena tuduhan itu. Ade adalah salah satu pembela setia BTP. Kala itu Ade justru mendorong agar orang-orang yang menuding BTP sebagai penista agama untuk dipidana. Momen inilah yang kemudian mengubah popularitas Ade. Ia mengaku namanya menjadi lebih terkenal dan unggahannya di Facebook lebih banyak dibaca orang.

Menjelang Pilpres 2019, kegiatan membangun narasi dan kampanye di media sosial menjadi agenda rutin Ade. Meski tidak masuk dalam tim kampanye Jokowi, Ade memandang mantan Wali Kota Solo itu sebagai sosok penyelamat Indonesia. Di media sosial, Ade mulai banyak mengunggah meme berisi sentilan soal Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dan para pendukungnya.

Setelah Pilpres 2019, Ade diajak bergabung ke CokroTV oleh Nong Darol Mahmada, istri dari kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Guntur Romli. PSI adalah salah satu pendukung paslon Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Dalam sebagian besar unggahan di YouTube, CokroTV selalu mendukung Jokowi dan cenderung menyudutkan Gubernur DKI Anies Baswedan dan pelbagai pihak yang diidentifikasi sebagai kadrun.

Ada beberapa tokoh yang memang sempat melontarkan kritik kepada pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Misalnya saja Akhmad Sahal dan Faisal Basri. Namun jumlah itu tak sebanding dengan unggahan pujian pada Jokowi, menyudutkan Anies, atau melabeli kadrun pada kelompok tertentu. Di Cokro TV, dalam satu bulan terakhir, kritik kepada Jokowi hanya mengalir sekitar 2-3 unggahan, sedangkan mengkritik Anies atau memuji Jokowi ada lebih dari 10 video.

Ketika bergabung dengan CokroTV, Ade mengaku sudah saling kenal satu sama lain sebagai pendukung Jokowi. Atas kesamaan visi mendukung ide Jokowi dan pemerintahannya ke depan itulah Ade tertarik untuk mengisi acara di CokroTV.

“Yang kita perjuangkan adalah ide, bukan orangnya ya. Tapi visi itu memang tidak tertulis. Semangat itu ada,” kata Ade kepada Tirto, Selasa (11/8/2020).

Ade memang mengaku tidak terlibat dalam gerakan-gerakan buzzer Jokowi. Selama ini dia selalu bergerilya sendirian mendukung Jokowi atas dasar kesadaran pribadi. Ketika mengiyakan ajakan CokroTV, Ade hanya berlandaskan bahwa dirinya punya visi yang sama yaitu mendukung pemerintahan Jokowi. Baginya, Jokowi adalah sosok idaman yang tidak mengandalkan agama sebagai alat politik dan menyudutkan kadrun sama halnya dengan usaha menghapus politik identitas di Indonesia.

Selama membuat konten YouTube, tidak ada pengarahan dari Nong ataupun Denny Siregar dan Eko Kuntadhi meskipun sama-sama mengisi acara di CokroTV. Penggunaan kadrun pun menjadi "tren" begitu saja tanpa ada diskusi atau kesepakatan bersama. Ade tak merasa dukungannya kepada Jokowi dengan melabeli kelompok lain sebagai kadrun justru bisa memperpanjang politik identitas itu sendiri.

"Nggak. Istilah itu kan kita pakai untuk mem-branding kalangan anti keberagaman dan kaum radikal saja. Kalau mereka marah ya tujuannya memang untuk meledek. Narasi yang mereka gunakan kan lebih kasar," kata Ade kepada Tirto, Selasa (11/8/2020).

Nong Darol Mahmada selaku pendiri CokroTV bersama Akhmad Sahal dan Denny Siregar mengaku tujuan awal mereka adalah mendukung kemenangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dalam Pilpres 2019. Setelah kontestasi berakhir, upaya menghadirkan media alternatif ini, menurut Nong, adalah demi dukungan terhadap program-program Jokowi-Ma’ruf lima tahun ke depan.

“Memang iya, kita-kita yang di CokroTV memang pendukung Jokowi. Tapi kita itu dukungnya yang bagus. Kita disuruh memilih dalam pilpres itu kan yang baik. Dan yang kita lihat yang baik ada di Pak Jokowi. Semua yang ada di CokroTV itu pendukung Jokowi,” tegas Nong kepada Tirto, Kamis (13/8/2020).

Alasan lain adalah untuk mengadakan narasi perlawanan terhadap kelompok yang radikal atau intoleran. Nong mendefinisikan kondisi perlawanan terhadap kelompok tersebut sebagai “perang.” Namun sama seperti Ade, Nong menolak jika dikatakan pelabelan “kadrun” justru berpotensi memperpanjang konflik SARA. Nong justru menganggap dengan pelabelan ini masyarakat bisa mengidentifikasi kelompok radikal tersebut.

“Mungkin justru ini keberhasilan,” kata Nong kepada Tirto.

Istilah cebong berasal sejak 2015-2016. Nama anakan kodok itu disematkan kepada pendukung Joko Widodo. Ada beberapa versi kemunculannya. Ada yang menyebut karena Jokowi melepas kodok di Istana Bogor. Versi lain menyebut karena Jokowi senang memelihara kodok sejak menjadi Wali Kota Solo.

Sebutan kampret muncul dengan berbagai versi pula. Salah satunya karena koordinator demo Prabowo Subianto meneriakkan “kampret” pada 2014. Lainnya karena Koalisi Merah Putih (KMP) yang dipelesetkan menjadi kampret.

Seiring waktu, istilah itu terus berkembang mulai cebong-togog-BuzzeRp atau kampret-sobat gurun-sobat Miramar. Namun yang paling bertahan dan populer sampai sekarang adalah kadrun. Dalam satu bulan terakhir saja, berdasarkan perhitungan Ismail Fahmi dari Drone Emprit, istilah cebong sudah menurun hingga 49.405 cuitan dan kampret sebanyak 71.313 cuitan. Namun istilah kadrun dicuitkan sebanyak 155.374 kali.

Selain Ade, yang banyak menggunakan istilah kadrun adalah Denny Siregar. Sepanjang 2019-2020, Denny berhasil menjadi top influencer istilah kadrun. Data dari Drone Emprit menunjukkan jumlah retweet dan balasan soal cuitan kadrun itu mencapai 27.258.

Denny terkenal sebagai pendukung setia Jokowi yang dengan pengikut Twitter terbesar 841 ribu akun. Ia bahkan kerap disebut sebagai buzzer Jokowi. Berbeda dengan influencer yang terbiasa hanya mempromosikan produk atau isu tertentu dalam satu waktu, buzzer secara intens dan konsisten mengulang-ngulang promosi dan isu yang serupa. Dalam salah satu foto pertemuan orang-orang yang diduga sebagai buzzer Jokowi itu, Denny ada di antaranya.

Denny tidak mengelak jika istilah kadrun ini memang menyasar menyasar kelompok yang menggunakan agama Islam untuk kepentingan politik.

“Siapapun mereka yang beragama Islam baik itu perorangan/kelompok yang tidak moderat, intoleran, dan khususnya memainkan politik agama demi tujuannya,” kata Denny kepada Tirto, Rabu (5/8/2020).

Bila definisinya seperti itu, Jokowi yang merangkul Ma’ruf Amin dari Nahdlatul Ulama sebenarnya berkemungkinan teridentifikasi sebagai kadrun, tapi Denny tidak menilainya demikian.

Denny mengklaim gerakan memopulerkan istilah kadrun ini bukanlah gerakan sistematis. Sama seperti Ade atau Eko Kuntadhi, menurutnya penggunaan itu “mengalir saja di media sosial sebagai gerakan perlawanan.”

“Istilah kadrun itu jadi populer karena orang-orang Islam seperti saya ingin melepaskan diri dari mereka (yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik),” tambah Denny.

Satu yang Denny dan Ade mungkin tidak pikirkan: penyematan julukan yang mendemonisasi macam itu justru berpotensi menambah panjang konflik SARA dan politik identitas.

Bahaya Laten Pelabelan

Geoff Wood seperti dikutip Rosalind Eyben dan Joy Moncrieffe dalam The Power of Labelling: How People Categorized and Why It Matters (2007) memaparkan tujuan dari pelabelan adalah menyederhanakan kompleksitas sesuatu. Tujuan lain adalah untuk mengidentifikasi seseorang atau kelompok dengan perilaku menyimpang.

Dampak dari pelabelan bisa membentuk stigma pada satu orang atau kelompok tergantung dari respons masyarakat yang membentuk pelabelan itu sendiri. Terkadang stigma yang terbentuk tidak selalu positif. Pelabelan ini yang juga terjadi dalam politik untuk kepentingan tertentu.

Di Amerika Serikat, misalnya, calon presiden Hillary Clinton pernah melabeli beberapa pendukung pesaingnya, Donald Trump, dengan sebutan “sekeranjang orang yang menyedihkan.” Ucapan itu untuk menyederhanakan pendukung Trump yang menurutnya rasis, anti-Semit, dan xenofobia. Akibatnya justru kontraproduktif. Di media sosial, Clinton mendapat banyak kecaman daripada pujian. Beberapa hari setelahnya, dia mengaku menyesal atas pernyataan itu.

Dengan melabeli seseorang menyimpang, maka stigma yang terbentuk kepada orang atau kelompok tersebut adalah penyimpangan. Ini pula yang hendak dicapai Denny dengan melabeli kelompok tertentu dengan sebutan kadrun. Apapun yang dilontarkan oleh mereka yang dianggap sebagai kadrun maka oleh Denny, teman-teman, serta pengikutnya akan dianggap sebagai sebuah kesalahan atau penyimpangan.

Dalam beberapa kasus, dampak pelabelan bisa lebih parah dan menyasar kesehatan mental mereka yang mendapat pelabelan. Selain merasa tak dihargai, korban juga merasa didiskriminasi dan menguatkan perasaan ditolak oleh masyarakat. Mereka juga cenderung mengisolasi diri dan tidak berani bergaul dengan banyak orang.

Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Masduki Baidowi menilai pelabelan sebenarnya boleh saja jika memang artinya baik. Apapun penjelasan Denny, baik kadrun maupun cebong, bagi Masduki adalah pelabelan yang bermakna buruk. Julukan itu justru mengarah kepada sikap sinis dan penghinaan.

“Jadi dua-duanya itu harus dihilangkan,” kata Masduki kepada Tirto, Rabu (5/8/2020).

Masduki juga bingung mengapa pelabelan terkait politik itu masih saja dipertahankan kendati kedua kubu yang berkontestasi di Pilpres 2019 sudah berdamai. Tandanya adalah Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di bawah kepemimpinan Jokowi. Masduki menganggap pihak-pihak yang masih meneruskan sebutan kadrun ataupun cebong memang sengaja ingin menciptakan polarisasi di kalangan akar rumput.

“Perlu langkah-langkah supaya grass root itu tenang. Jangan diobok-obok lagi. Ini ada kemungkinan mau diobok-obok lagi untuk kepentingan (pilpres) 2024 nanti. Diciptakan lagi musuh bersama,” tambah Masduki.

Masduki mengerti bahwa sebutan itu memang tidak bermaksud menyinggung agama Islam. Namun pelabelan seperti itu justru kontraproduktif bagi kerukunan umat beragama. Belum tentu umat Islam di akar rumput paham seperti dirinya dan menambah potensi bentrok antarumat beragama: Islam dengan bukan Islam. Jika hendak membangun narasi untuk kepentingan politik, Masduki berharap tidak ada yang menciptakan pelabelan bernuansa SARA.

“Kampanye itu jangan mempolarisasi masyarakat,” tegasnya.

Sedangkan Juru Bicara Persaudaraan Alumni (PA) 212 Novel Bamukmin merasa sebutan itu memang bisa menyinggung agama Islam. Meski hanya ramai di media sosial, pernyataan itu berdampak buruk bagi kehidupan beragama di Indonesia.

“Memang tujuannya ingin mengadu domba lewat unsur SARA. Ada yang sengaja menggunakan kata-kata itu atau ada juga yang sekadar ikut-ikutan,” kata Novel kepada Tirto, Selasa (4/8/2020).

Novel tidak bisa berbuat banyak terhadap narasi yang beredar di media sosial terkait sebutan kadrun. Namun menurut dia, pemerintah seharusnya bisa membungkam narasi tersebut daripada sekadar membiarkan begitu saja. Jika tidak, maka masyarakat akan terbelah dan lagi-lagi akibat politik identitas berdasar agama belaka.

“Kalau pemerintah jeli, mereka bisa melihat ini berdampak kepada rusaknya rasa persatuan dan pemerintah harus menertibkan pengkotak-kotakan yang justru merugikan,” ucapnya lagi.

Denny sempat menyatakan upaya pelabelan ini sesungguhnya agar umat Islam seperti dirinya bisa lepas dari politik identitas yang mengatasnamakan umat Islam. Denny tidak berpikir jika pelabelan ini berkemungkinan memperpanjang konflik SARA di Indonesia, tapi justru sebaliknya.

“Yang bikin SARA ya mereka (kadrun), mengatasnamakan agama untuk merusak kebangsaan,” tuding Denny.



Salah Fokus Pelabelan Kadrun

Peneliti Drone Emprit and Kernels Indonesia, Ismail Fahmi, memandang istilah kadrun lebih banyak digunakan akun-akun media sosial yang mendukung Jokowi pada Pilpres 2019. Setelah istilah kampret perlahan-lahan hilang, istilah kadrun menjadi sangat populer.

“Kadrun banyak dipakai buzzer yang pro-pemerintah terhadap siapapun yang mengkritik pemerintah. Siapapun bisa dibilang kadrun. Saya pun pernah dibilang kadrun. Ini labelling,” kata Ismail kepada Tirto, Selasa (11/8/2020).

Dalam beberapa isu, termasuk yang berkaitan dengan agama Islam, maka buzzer yang mendukung Jokowi biasanya akan menyebut kadrun sebagai biang kerok. Misalnya saja isu “klepon tidak islami” yang tidak jelas penyebarnya. Isu itu menjadi bola liar di mana “kadrun” dituduh oleh kelompok pendukung Jokowi seperti Denny Siregar menjadi penyebarnya. Justru bagi Ismail, orang-orang yang meramaikan masalah klepon itu termasuk mengkapitalisasi politik identitas.

Ismail memandang jika terus seperti ini maka isu terkait politik identitas masih akan bertahan. Sejauh ini, tren di media sosial masih memakai isu agama untuk menyerang kelompok tertentu. Tidak heran, pada Pilkada 2020 ataupun Pilpres 2024 isu SARA akan kembali digunakan oleh kubu manapun.

“Karena itu, kan paling murah,” ucapnya lagi.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Asfinawati menyatakan ada bahaya lain selain isu SARA, yakni terbungkamnya kritik publik. Sejauh ini, sebagian kritik kepada pemerintah selalu ditutup dengan pelabelan kadrun. Siapapun yang mengkritik pemerintah, tanpa memandang latar belakangnya, maka buzzer akan melabelinya sebagai kadrun.

“Stigma itu merembet pada diskriminasi,” kata Asfin kepada Tirto, Senin (10/8/2020). “Ini membuat kritik menjadi tidak bernilai.”

Asfin berharap pemerintah tidak tinggal diam terhadap fenomena ini. Bagaimanapun ini tanggung jawab pemerintah untuk menjaga kritik di ruang publik tetap berkualitas serta menghindarkan proses demokrasi hanya berkutat pada masalah agama, alih-alih membicarakan program kerja.

“Presiden, kan, kepala negara dan kepala pemerintahan. Dia harus memberi pernyataan yang jelas dan tegas soal ini bahwa jangan juga melabeli kritik atau melabeli pengkritik dengan hal-hal yang justru bisa memecah belah Indonesia,” tegas Alfin.

Sayang harapan itu mungkin tak akan terwujud dalam waktu dekat. Kelompok yang menggunakan agama untuk kepentingan politik memang ada, tapi penyalahgunaan pelabelan ini justru mengabadikannya di balik kepentingan politis lainnya.

Denny Siregar mengaku bahwa pelabelan ini tak pernah lepas dari kepentingan politik praktis. Siapapun yang diusung oleh pihak yang disebut Denny sebagai “kadrun” maka ia akan terus menyebarkan pelabelan tersebut.

“Ke manapun kadrun berpihak, maka kita pasti ada di seberangnya,” kata Denny.

==========

Artikel ini telah mengalami perubahan pada Jumat (14/8/2020) pukul 14.50 WIB berupa penambahan beberapa kutipan narasumber dan data yang relevan.

Baca juga artikel terkait POLITIK IDENTITAS atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Ivan Aulia Ahsan
DarkLight