Jelang Debat Pilpres 2019

Pekerjaan Rumah Jokowi-Prabowo Tekan Angka Kemiskinan Lewat Bansos

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 12 April 2019
Dibaca Normal 2 menit
Salah satu isu yang mungkin akan dibahas dalam debat Sabtu (13/4/2019) nanti adalah soal kemiskinan.
tirto.id - Angka kemiskinan diprediksi akan dibahas dalam debat Pilpres 2019 ke-5, Sabtu (13/4/2019) besok. Debat yang menghadirkan seluruh capres-cawapres tersebut akan membahas tema ekonomi dan kesejahteraan sosial, keuangan, investasi, serta perdagangan dan industri.

Seperti pada debat-debat sebelumnya, biasanya petahana, yakni Joko Widodo, akan memaparkan apa yang telah ia lakukan selama empat setengah tahun memimpin. Sementara oposisi, Prabowo-Subianto, bakal mengkritiknya lantas memberikan tawaran alternatif.

Di sini poin menariknya: salah satu program pengentasan kemiskinan yang dilakukan Jokowi adalah bantuan sosial (bansos). Meski persentase penduduk miskin berangsur turun sejak 2016, namun angkanya mengalami perlambatan.

Hal ini disinggung ekonom dari Center of Reform on Economics (CORE), Akhmad Akbar Susamto. Akhmad bilang hal ini tidak dapat diklaim sebagai capaian yang mutlak berhasil dan mungkin akan jadi 'senjata' Prabowo untuk menyerang Jokowi.

“Jadi apakah pemerintah berhasil dari sisi [mengentaskan] kemiskinan? Dari tingkatnya turun, tapi perubahan tingkat kemiskinannya melambat,” ucap Akhmad kepada reporter Tirto, Selasa (9/4/2019).

Tahun 2016, angka bansos hanya sebesar Rp50 triliun, dan meningkat menjadi sekitar Rp80 triliun pada 2017 dan hampir Rp100 triliun tahun lalu.

Seiring dengan itu, persentase penduduk miskin dari 2016 juga berangsur-angsur mengalami penurunan. Dari 10,86 persen pada tahun 2016, per September tahun lalu angka itu berkurang menjadi 9,66 persen.


Selain perkara efektivitas, program bansos itu sendiri mungkin yang akan dikritik Prabowo. Soalnya, seperti dikatakan Direktur Eksekutif Perkumpulan Prakarsa, Ah Maftuchan, bansos punya banyak celah. Misalnya, dari segi anggaran serta koordinasi antarkementerian.

Menurutnya, kendati tujuannya sama untuk mengentaskan kemiskinan, tapi ego sektoral tiap kementerian masih terasa dan itu menghambat pelaksanaan program.

“Masih kurang kuat koordinasi untuk menurunkan kemiskinan. Banyak program-program terpisah di banyak kementerian. Jadi sering error,” ucap Maftuchan kepada reporter Tirto.

“Yang krusial bagaimana kelanjutannya. Jadi penting bagaimana pembiayaannya,” tambahnya.

Selain saling kritik, kedua paslon juga perlu menjabarkan dengan lugas apa yang akan mereka lakukan dalam lima tahun ke depan. Apalagi, seperti yang dikatakan peneliti dari Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdullah, beban presiden selanjutnya dalam menurunkan angka kemiskinan cukup sulit.

Ia bilang, tingkat kesulitan akan lebih tinggi ketika angka kemiskinan mencapai single digit.

“Di angka single digit ini, tantangannya semakin berat. Kalau masih dari 20 persenan paling kasih [program] padat karya turun. Tapi kalau 9,6 persen lebih sulit,” ucap Rusli saat dihubungi reporter Tirto.


Strategi Kedua Kubu


Pada kesempatan yang sama, juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Tsamara Amany Atalas, mengatakan paslon nomor urut 01 akan melanjutkan berbagai capaian program pemerintah. Baik itu PKH, dana desa, maupun kartu-kartu perlindungan sosial yang sudah diterapkan.

Ia mengatakan pemerintahan saat ini sudah berada di jalur yang benar.

Tsamara juga memastikan penambahan tiga kartu: pra kerja, sembako murah, dan KIP kuliah, tidak akan tumpang tindih dengan program lainnya.

Ia berdalih, kartu-kartu tersebut akan lebih meluaskan cakupan bansos, seperti bisa membeli sembako selain beras dan telur, mendata pengangguran, hingga menyediakan dana pendidikan sampai kuliah.

“Kartu-kartu ini untuk klasifikasi dan membedakan cakupannya. Ini untuk memberi pemahaman kepada masyarakat apa saja yang bisa didapatkan,” ucap Tsamara

Sementara itu, Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Alexander Yahya Datuk, menilai banyaknya kartu itu tidak akan efektif. Ia bilang, yang ideal adalah negara menyediakan bansos dengan berdasarkan satu kartu saja: KTP. Dan itulah yang akan Prabowo-Sandiaga lakukan.


Untuk dapat merealisasikan itu, kata Alexander, fokus paslon 02 adalah membenahi dulu data yang kini tercecer atau bahkan berbeda-beda.

“Terus terang saya agak kecewa ketika Pak Jokowi nunjukin kartu banyak-banyak. Ini kan soal pengelolaan data. Gimana kita menyalurkan bantuan sesuai sasaran dan kebutuhan,” ucap Alex.

Ketika ditanya mengenai program konkret untuk mengentaskan kemiskinan, Alex enggan menjawab. Ia bilang hal itu akan diutarakan Prabowo-Sandiaga pada debat.

“Nanti akan disampaikan. Kasih kesempatan kepada Pak Prabowo-Sandiaga untuk menjawabnya kepada publik,” kata Alex.

Baca juga artikel terkait DEBAT CAPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Gilang Ramadhan
DarkLight