tirto.id - Yu Patmi meninggal Selasa lalu, 21 Maret 2017. Tak banyak yang bisa dikutip darinya. Perempuan berusia 48 tahun ini akan dikenang melalui sebuah foto, tatkala ia membelenggu kakinya dengan semen bersama puluhan orang, menuntut pembatalan izin pembangunan pabrik semen di kampung halamannya, Pegunungan Kendeng Utara.
Selang sehari kematian Patmi, Presiden Joko Widodo menyatakan urusan Semen Kendeng diserahkan kembali ke Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kabar ini disampaikan oleh perwakilan petani Kendeng yang bertemu dengan presiden di Istana. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah sudah jauh-jauh hari memutuskan agar proyek Semen Rembang terus berjalan dengan mengeluarkan izin baru, setelah kalah di Mahkamah Agung.
Di seberang Patmi dan kawan-kawannya, para pendukung pembangunan pabrik semen di Pegunungan Kendeng Utara senantiasa menyatakan bahwa proyek semen Rembang adalah prasyarat bagi pembangunan infrastruktur yang selama ini digalakkan pemerintah. (Baca: Pabrik Semen Mengepung Pulau Jawa)
Namun, kontras dengan argumen para pejabat dan politikus di DPR, pada 2016 Kemenperindag menyatakan bahwa industri semen mengalami overproduksi. Laman Kemenperindag mengutip pernyataan Ketua Umum Asosiasi Semen Indonesia (ASI) Widodo Santoso: “Tahun ini kapasitas produksi sudah 92,7 juta ton dari permintaan hanya 65 juta ton.”
Artinya, ada angka kelebihan produksi 27,7 juta ton semen tahun lalu. Namun, para pendukung semen masih menyuarakan ihwal pembangunan infrastruktur sebagai alasan mereka mendukung PT Semen Indonesia. (Baca: Antara Kebutuhan Semen dan Ancaman Merusak Alam)
Pejabat Publik Pelontar Mantra Pembangunan
Kata “pembangunan”, “pembangunan nasional”, dan “pembangunan infrastruktur” pernah terlontar dari Arif Budimanta (wakil ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional), Setya Novanto (Ketua DPR RI), dan Airlangga Hartarto (Menteri Perindustrian) sebagai pembenaran atas pembangunan pabrik semen Kendeng.
Publik sudah mengenal Setya Novanto, yang dua tahun lalu dipecat dari kursi pimpinan DPR karena skandal “papa minta saham” Freeport dan belakangan setelah kembali duduk di posisi yang sama, diumumkan terlibat dalam korupsi e-KTP oleh KPK.
Menurut Novanto, pembangunan pabrik semen di Kendeng harus dilanjutkan karena “Baik bagi pemerintah maupun masyarakat … bisa memberi manfaat bagi pembangunan, dan harga di pasar menjadi lebih murah.”
Jika klaim “semen untuk kemaslahatan masyarakat” terdengar janggal karena keluar dari mulut seseorang yang namanya rutin masuk rubrik kriminal sejak era Gus Dur, bunyinya bisa lain ketika diucapkan oleh Airlangga Hartanto. Hartarto adalah orang lama di DPR. Sebagai anak menteri, ia dididik sebagai teknokrat. Ketika Hartarto diangkat ke posisi menteri perindustrian, kekayaan Airlangga mencapai Rp46 miliar.
“Kepastian investasi pembangunan industri strategis seperti pabrik semen perlu dijaga keberlanjutannya karena membawa efek berganda bagi perekonomian daerah dan nasional, antara lain penyerapan tenaga kerja dan penumbuhan industri kecil berbasis semen yang bisa dikembangkan untuk masyarakat Rembang dan sekitarnya," kata Hartanto, seperti dikutip Antara.
"Jika pembangunan infrastruktur dan SDM berjalan baik, maka angka kesejahteraan juga akan meningkat. Terutama di daerah sekitar Rembang yang merupakan salah satu wilayah yang tergolong miskin di Jawa Tengah,” lanjutnya.
Tanpa menjelaskan apa penyebab kemiskinan rakyat Rembang, teknokrat Hartarto buru-buru mengajukan usul pengentasan kemiskinan yang terkenal tidak manjur dan paling tidak ramah lingkungan di seluruh dunia, yakni menyulap lahan bercocok tanam menjadi tambang dan mempekerjakan para petani di sekitar tambang yang tergusur dari ruang hidupnya.
Sikap Hartanto juga diikuti oleh Bupati Rembang Abdul Hafidz. Ia mengatakan, “Multiplier effect-nya banyak. Masyarakat punya mata pencaharian, terus PAD Kabupaten Rembang juga akan terbantu."
Hartarto memuat pernyataan kunci yang menggugurkan klaim bahwa industri semen adalah penyokong proyek infrastruktur pemerintah. “Kami terus dorong agar industri semen nasional memperluas pasar ekspor karena masih sangat potensial. Misalnya ke Australia dan beberapa negara Asia lain,” ujar Hartanto. Ia menggunakan frasa "memperluas pasar ekspor."
Sebagai Wakil Ketua Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), Budimanta bertugas membantu presiden dalam menggenjot laju pembangunan ekonomi nasional. Dalam biografi singkat yang dimuat situs KEIN, Budimanta "aktif dalam pengembangan gagasan pendekatan pembangunan yang holistik dan integratif yang memberikan nilai-nilai keadilan sosial dan kemandirian bagi umat manusia.”
Beberapa tahun lalu, ketika masih duduk di kursi parlemen, Budimanta muda menulis opini di halaman 3 harian Kompas (12/01/11) bernada sentimental yang menyinggung kesenjangan antara orang-orang kaya dan pengambil kebijakan di Davos dengan keluarga petani di Cianjur:
“[A]pa manfaat pertemuan Davos kepada Kang Asep dan keluarganya di Cianjur. Alih-alih mendapatkan manfaat dari pertemuan Davos, persoalan modal untuk menanam padi saja pusing tujuh keliling. Belum lagi uang sekolah buat anak-anaknya dan uang belanja untuk istrinya. Yang pasti, malah Kang Asep selalu memakai benih, pestisida, dan pupuk yang sebagian besar diproduksi oleh perusahaan-perusahaan multinasional: para sponsor utama pertemuan Davos.”
Ketika urusannya adalah semen Kendeng, nada keberpihakan yang pernah ia tunjukkan kepada petani Cianjur hilang tak berbekas dari kader partai Banteng ini. Dikutip bisnis.com, Budimanta mengatakan: “Kalau kita bicara industri semen nasional, maka semen BUMN ikut mengembangkan pembangunan nasional [...] Produksi semen yang dihasilkan dari industri BUMN tentu mengarah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur.
Pelontar Sinisme untuk Orang Miskin
Nama Azam Azman Natawijana belakangan santer di media sosial. Ia melontarkan pernyataan kasar tentang aksi cor kaki. “Biarkan saja mereka mau cor kaki pakai semen, cor kepala, cor hidung sekalian itu tak perlu ditanggapi, sudah jelaskan perkembangan terakhir keputusan untuk semen Rembang sudah sesuai aturan,” tutur Natawijana.
“Semua persoalan perlu secepatnya diselesaikan. Kami dukung beroperasi Semen Rembang supaya cepat berproduksi dan menghasilkan untuk negara,” ujar Natawijana, dalam kesempatan lain.
Pada kesempatan lain ia mengatakan, “Kami sudah gelar rapat dengan Kementerian BUMN, salah satunya bahas Semen Rembang. Mereka sudah menegaskan di depan kami tetap mendukung dan ingin Semen Rembang cepat beroperasi.”
Natawijana adalah anggota Golkar semasa Orde Baru. Pada 2003, ia bergabung ke Partai Demokrat dan setahun setelahnya terpilih sebagai anggota DPR, hingga hari ini. Pada 2014, Kontras menyebut Azam Azman Natawijana sempat didakwa korupsi menilap uang negara saat memimpin proyek Optimalisasi II pabrik semen Baturaja, bekas kantornya dulu selama bertahun-tahun.
Laporan ini menyejajarkan namanya dengan Herman Khaeron (tersangka korupsi pengadaan dekomposer cair dan pupuk sehati senilai Rp 81 miliar di Kementerian Pertanian) dan Djoko Udjianto (terduga diduga korupsi di kementerian Pertanian tahun anggaran 2011-2012). Kedua politikus ini sama-sama berasal dari Partai Demokrat. Azam adalah wakil ketua Komisi VI yang membawahi urusan perdagangan, perindustrian, investasi dan BUMN.
Ketua Komisi VI Teguh Juwarno (dari PAN) menyatakan, “DPR memberikan dukungan politik agar pabrik Semen Indonesia di Rembang bisa beroperasi, kami mendukung Semen Indonesia dan Kementerian BUMN agar melakukan upaya hukum terbaik sehingga tetap bisa beroperasi sesuai rencana,” ujar Juwarno seperti dilansir Tribunnews.
Teguh Juwarno, yang wajahnya mulai wara-wiri sejak jadi presenter Seputar Indonesia, Nuansa Pagi, Buletin Malam di RCTI pada pertengahan 1990-an, berencana mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Mahkamah Agung yang menurutnya “memberi sinyal negatif terhadap kepastian usaha dan iklim investasi di Tanah Air."
Bagi Juwarno, investasi BUMN adalah prioritas karena BUMN adalah milik negara. Baru-baru ini KPK mencantumkan nama Juwarno dalam daftar orang yang terlibat dalam korupsi E-KTP. Dakwaan pengadilan menyebutkan Juwarno menerima 100.000 dolar AS. Daftar KPK yang sama juga mencantumkan nama Ganjar Pranowo yang diduga menerima uang 520.000 dolar AS.
Aliran dana ratusan ribu dolar itu turut mendefinisikan sebagian para pendukung garis keras semen Rembang. Mereka akan diingat karenanya.
Lalu bagaimana Yu Patmi akan diingat? Dengan dua kaki terpasung yang kini abadi menjejak tanah. La historia la absolverá—suatu ketika sejarah akan membebaskannya.
Editor: Maulida Sri Handayani
