tirto.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut jabatan sipil yang diemban merupakan hal baru, karena secara kultur organisasi dinilainya berbeda dengan Polri yang sebelumnya ia pimpin.
"Ini adalah hal baru bagi saya, masuk dalam lingkungan yang sepenuhnya sipil, yang memiliki kultur, tata nilai yang mungkin berbeda dengan kepolisian," ucap Tito di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (23/10/2019).
Meski berpengalaman 32 tahun sebagai anggota Polri, Tito menyatakan tantangannya sebagai menteri cukup berat. Ia berpendapat Kementerian Dalam Negeri adalah salah satu lembaga yang disebutkan dalam konstitusi, sehingga itu merupakan lembaga yang tidak bisa dirombak.
"Peran penting dari kementerian ini di era demokrasi menjadi lebih kompleks. Kalau Kapolri, saya kira jauh lebih gampang dalam mengelola manajemen karena memiliki budaya dan kultur yang relatif sama, sehingga ada komando tunggal," sambung Tito.
Berbeda dengan jabatan Menteri Dalam Negeri di era otonomi daerah, para kepala daerah tidak ditunjuk oleh pusat tapi dipilih melalui Pilkada rakyat. Komando tunggal pun tidak sepenuhnya berada dalam wewenang menteri.
"Kami menyesuaikan diri, bagi saya ini pengalaman baru dari kultur yang memiliki tata nilai yang tersendiri [dari] disiplin, komando tunggal kepada kultur yang lebih cair, lebih fleksibel sehingga pendekatannya juga beda," imbuh Tito.
Mantan Kapolda Metro Jaya itu meminta jajarannya untuk membaktikan diri kepada pemerintah, negara dan masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri.
"Termasuk dengan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) dan jajarannya. Saya kira sambil jalan, kami akan kejar sambil memahami persoalan masing-masing," kata Tito.
Hari ini, sekitar pukul 08.30 WIB, di Istana Negara, Presiden Joko Widodo mengumumkan nama menteri yang masuk dalam Kabinet Indonesia Maju.
“Pagi hari ini saya ingin mengenalkan Kabinet Indonesia Maju yang dalam jangka pendek ini, kami akan fokus pada pengembangan sumber daya manusia pada penciptaan lapangan kerja pada pemberdayaan usaha kecil, mikro, dan menengah," ujar Joko Widodo.
Presiden menekankan beberapa hal kepada para menteri. Pertama, jangan korupsi dan menciptakan sistem yang menutup celah terjadinya korupsi. Kedua, menekankan kinerja para menteri harus sesuai dengan visi dan misi Jokowi-Ma'ruf Amin.
Ketiga, para menteri diminta untuk kerja keras dan lebih produktif lagi. Keempat, para menteri tak boleh terjebak dengan rutinitas yang monoton.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Irwan Syambudi
