tirto.id - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto mengatakan akan ada pertemuan antar sekjen partai koalisi pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019. Agenda pertemuan itu nantinya tidak hanya membahas soal sosok calon wakil presiden.
“Akan diadakan pertemuan dalam waktu dekat yang membahas tentang implementasi tata pemerintahan yang sesuai dengan Pancasila,” kata dia di kantor DPP PDI-P, Jakarta, Selasa (24/7/2018). Namun, belum diketahui kapan pertemuan tersebut dilaksanakan.
Hasto menyatakan, koalisi partai berkomitmen mendukung Jokowi untuk memerintah di periode kedua. “Seluruh ketua umum partai berkomitmen secara efektif mendukung Presiden Jokowi,” terang mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 itu.
Kemarin malam, Jokowi dan enam pimpinan parpol bertemu di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat dan menghasilkan enam poin kesepakatan.
Enam pimpinan itu antara lain Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy.
Pertama, koalisi sepakat mengusung kembali Jokowi sebagai capres 2019 tanpa reserve (cadangan). Kedua, koalisi bersepakat enam partai politik sebagai formasi solid pengusungan.
Ketiga, dukungan parpol-parpol kepada pemerintahan Jokowi harus berlandaskan itikad baik, mengedepankan disiplin berkoalisi, konsistensi dalam berkomunikasi di dalam dan di luar ruang rembuk koalisi, serta prinsip saling memahami kelebihan dan kekurangan setiap pemerintahan yang harus dikawal dan dikoreksi terus-menerus secara santun, terukur, dan menjunjung tinggi etika politik.
Keempat, koalisi menyepakati secara bulat satu nama calon wakil presiden warga terbaik Indonesia untuk mendampingi Jokowi.
Kelima, koalisi menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menentukan hari baik pendaftaran pada hari-hari terakhir pendaftaran Pilpres, yaitu 4-10 Agustus 2018, dan menyesuaikan dengan kesibukan Jokowi ihwal tugas-tugas negara.
Keenam, koalisi sepakat untuk memerangi penggunaan hoaks, fitnah, dan kebencian terkait SARA.
Penulis: Adi Briantika
Editor: Alexander Haryanto
