tirto.id - Ketua Komisi III DPR RI dari fraksi PDIP Herman Hery mendukung langkah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly mencopot Direktur Jenderal Imigrasi Kemenkumham Ronny Sompie.
Salah satunya karena Ditjen Imigrasi telah menimbulkan kegaduhan di publik lantaran disinformasi soal keberadaan buron KPK, Harun Masiku.
"Saya menilai langkah Menkumham sudah tepat. Selain karena telah menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah masyarakat, saat ini Kemenkumham juga sedang membentuk Tim Independen yg mengusut delay sistem yang terjadi di Imigrasi Soekarno Hatta," kata Hery di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta pada Kamis (28/1/2020).
Hery juga menyebut langkah Yasonna tepat untuk menghindari konflik kepentingan. Pasalnya saat ini Kemenkumham telah membentuk tim gabungan untuk mengusut penyebab disinformasi atas keberadaan buronan KPK Harun Masiku.
Di samping itu Hery mendorong agar Yasonna selalu mengumumkan perkembangan pengusutan tim gabungan kepada publik.
"Harapannya, error system seperti ini tidak terjadi lagi di waktu yg akan datang," kata Hery.
Masalah ini berawal dari pernyataan Menkumham Yasonna Laoly tentang keberadaan tersangka korupsi suap PAW Harun Masiku yang bermasalah.
Yasonna dianggap menutupi keberadaan pria yang terlibat korupsi yang menjerat eks Komisioner KPU, Wahyu Setiawan itu.
Yasonna sebelumnya mengatakan, Harun Masiku berada di luar negeri pada 6 Januari 2020. Akan tetapi, Harun Masiku ternyata sudah kembali ke Indonesia tanggal 7 Januari 2020.
Imigrasi seakan membalikkan omongan Yasonna yang baru mengakui Harun tiba di Indonesia pada tanggal 7 Januari 2020, Rabu (22/1/2020) lalu.
Hal ini pun menuai reaksi bahkan dari Presiden Joko Widodo yang memperingatkan para menterinya di Kabinet Indonesia Maju agar lebih berhati-hati dalam memberikan informasi ke publik.
"Saya hanya pesan, titip kepada semua menteri semua pejabat kalau membuat statement itu hati-hati, terutama yang berkaitan dengan angka-angka, terutama yang berkaitan dengan data, terutama yang berkaitan dengan informasi. hati-hati," kata Presiden Jokowi di kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat (24/1/2020).
Jokowi meminta informasi yang diperoleh para menterinya tidak langsung ditelan bulat-bulat tanpa adanya pengecekan secara langsung. Kata Jokowi, seorang menteri harus kerap mengecek kembali informasi yang diterima sebelum menyampaikan ke publik.
Jokowi enggan menyebut kalau ada miskomunikasi antara Yasonna selaku menteri dengan jajarannya di Kemenkumham, khususnya di Direktorat Jenderal Imigrasi. Ia hanya ingin pejabat lebih hati-hati dalam berbicara, apalagi mengenai persoalan hukum.
"Saya tidak tahu, tapi yang jelas untuk semuanya harus hati-hati dalam membuat pernyataan. Apalagi yang berkaitan dengan hukum, hati-hati," tegas Jokowi.
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Hendra Friana
