Menuju konten utama

PDIP Bakal Mengadang Interpelasi Golkar terhadap Wali Kota Risma

Interpelasi disuarakan Golkar lantaran Menpora Zainuddin Amali gagal masuk Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat inspeksi pada Minggu (3/11/2019).

PDIP Bakal Mengadang Interpelasi Golkar terhadap Wali Kota Risma
Ketua Bidang Kebudayaan DPP PDI Perjuangan Tri Rismaharini saat dilantik oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019). tirto.id/Andrey Gromico

tirto.id - Fraksi PDIP DPRD Kota Surabaya bakal menghadang upaya interpelasi yang disuarakan politikus Partai Golkar Agung Prasodjo. Interpelasi diwacanakan oleh Golkar lantaran Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali gagal masuk Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) saat inspeksi kemarin, Minggu (3/11/2019).

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Surabaya Syaifuddin Zuhri menyatakan fraksinya akan membela Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

"Tentu fraksi kami akan mem-back-up habis-habisan Wali Kota yang juga kader PDI Perjuangan. Apalagi kami melihat tidak ada masalah konkret. Masa interpelasi hanya karena pintu terkunci," kata Syaifuddin di Surabaya, Senin (4/11/2019).

Menurut Syaifuddin, Humas Pemkot Surabaya dan pejabat Dinas Pemuda dan Olahraga Surabaya sudah mengklarifikasi bahwa tidak ada informasi apa pun terkait dengan sidak Menpora Zainuddin Amali ke Stadion GBT.

Bahkan, lanjut dia, Pemkot Surabaya juga sudah menyatakan kebijakan standar jika ada pejabat dari pusat atau provinsi sidak, jajaran pemkot akan mendampingi.

Syaifuddin yakin Menpora bisa memahami kegiatan sidak ke GBT waktunya tidak tepat karena dilakukan pada hari Minggu. Ia menduga belum ada komunikasi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) dengan Pemkot Surabaya.

Syaifuddin menilai pembelaan yang dilakukan Golkar wajar lantaran Menpora Zainudin Amali merupakan kadernya. Namun ia mengatakan hak interpelasi atau hak bertanya anggota dewan juga sebaiknya tidak sembarangan.

"Saya paham, kok, kalau Menpora dari Partai Golkar. Masa hanya tidak bisa mendapat kunci GBT, lalu menyalahkan Bu Wali Kota, terus interpelasi," kata dia.

Syaifuddin Zuhri menambahkan interpelasi dilakukan semata-mata kalau Wali Kota membuat kesalahan yang mendasar. Akan tetapi, kalau hanya masalah kunci GBT, dia yakin hanya miskomunikasi.

Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kota Surabaya Agung Prasodjo sebelumnya menyatakan akan menggunakan hak interpelasi terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dan Kepala Dispora Surabaya Afghani Wardhana terkait persoalan tersebut.

"Kami menyesalkan tidak adanya iktikad baik dari Dispora (Dinas Pemuda dan Olahraga) Surabaya saat Menpora mengunjungi GBT," kata Agung.

Fraksi Golkar berencana menggunakan hak interpelasi agar menjadi pelajaran bersama di kalangan pejabat Pemkot Surabaya untuk tidak meremekan kunjungan menteri.

Baca juga artikel terkait DPRD SURABAYA

tirto.id - Politik
Sumber: Antara
Penulis: Gilang Ramadhan
Editor: Gilang Ramadhan