Menuju konten utama

PDIP Ajak Surya Paloh dan NasDem Dukung GBHN Dihidupkan Kembali

PDIP mengajak NasDem mendukung dimunculkan kembali GBHN, terkait ucapan Surya Paloh yang menyebut negara Indonesia menganut sistem kapitalis liberal.

PDIP Ajak Surya Paloh dan NasDem Dukung GBHN Dihidupkan Kembali
Ilustrasi GBHN. foto/istockphoto

tirto.id - Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Eva Sundari berharap, Partai Nasional Demokrat (NasDem) mendukung upaya PDIP untuk memunculkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mengamandemen secara terbatas Undang-Undang Dasar 1945.

Harapan ini disampaikan Eva menyikapi pernyataan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang menyebut Indonesia telah menganut sistem kapitalis yang liberal. Bangsa ini, kata Surya Paloh, cenderung malu untuk mengakuinya dan tak sadar telah melupakan Pancasila.

Eva setuju dengan ucapan Surya Paloh yang sifatnya mengingatkan agar bangsa ini tak lepas dari Pancasila dalam segala aspek kehidupan. Ia pun berharap ucapan Surya Paloh itu dibarengi dengan tindakan nyata, seperti salah satunya mendukumg menghidupkan kembali GBHN.

"Kita lihat actionnya, harus progresif di kata dan tindakan. Semoga NasDem mendukung GBHN," ujar Eva saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (15/8/2019).

Eva menilai, kegundahan Surya Paloh harus diwujudkan dengan bersama-sama menata kembali sistem ketatanegaraan untuk menata kehidupan politik, ekonomi dan sosial.

"Makanya mari dukung pembentukan penentuan sistem perencanaan nasional yang mengadopsi sisi baik dari GBHN dan sisi baik pola pembangunan semesta yang berencana agar kemakmuran bisa diambil," jelas Eva.

Sebelumnya, Surya Paloh menyebut Indonesia telah menganut sistem kapitalis yang liberal meskipun bangsa ini cenderung malu untuk mengakuinya.

“Kita ini malu-malu kucing untuk mendeklarasikan Indonesia hari ini adalah negara kapitalis, yang liberal, itulah Indonesia hari ini," kata Surya di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Menurut Surya, bangsa ini selalu mendeklarasikan negara Pancasila padahal sesungguhnya sistem yang dianut adalah kapitalis liberal.

“Ngomong pancasila, mana itu pancasila. Tanpa kita sadari juga, kalau ini memang kita masuk dalam tahapan apa yang dikategorikan negara kapitalis,” katanya.

Baca juga artikel terkait GBHN DIHIDUPKAN LAGI atau tulisan lainnya dari Bayu Septianto

tirto.id - Politik
Reporter: Bayu Septianto
Penulis: Bayu Septianto
Editor: Dewi Adhitya S. Koesno