Menuju konten utama

PBB Defisit Anggaran $230 Juta dan Karyawan Terancam Tak Digaji

PBB mengalami krisis keuangan yang akan berpengaruh pada 37.000 karyawannya.

PBB Defisit Anggaran $230 Juta dan Karyawan Terancam Tak Digaji
Kantor PBB di New York. wikipedia/https://www.flickr.com/photos/76074333@N00/157652121/

tirto.id - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengalami defisit keuangan sebanyak 230 juta dolar AS. Karyawan PBB juga terancam tak menerima gaji pada November 2019.

Dikutip dari Telegraph, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres mengingatkan soal krisis keuangan yang disebabkan oleh keterlambatan kontribusi oleh negara-negara anggota dapat membuat PBB tidak mampu membayar upah bulan depan.

"Organisasi ini menghadapi krisis keuangan yang parah," kata Guterres pada Selasa (8/10/2019).

"Implementasi anggaran tidak lagi didorong oleh perencanaan program, tetapi oleh ketersediaan uang tunai pada akhirnya ... kita berisiko menghabiskan cadangan uang untuk program penjagaan perdamaian dan memasuki bulan November tanpa uang tunai yang cukup untuk memenuhi daftar gaji."

Pada Senin (7/10/2019) Antonio Guterres mengirim surat kepada 37.000 karyawan di sekretariat PBB terkait kondisi keuangan PBB saat ini, dikutip dari CBS News.

"Negara-negara Anggota membayar hanya 70 persen dari jumlah total yang diperlukan untuk operasi anggaran reguler kami pada tahun 2019," tulisnya.

"Ini berarti kekurangan uang tunai sebesar 230 juta dolar AS pada akhir September. Hal ini berisiko pada menipis cadangan likuiditas kami pada akhir bulan."

Untuk mengurangi biaya, Guterres menyebutkan pihaknya menunda konferensi dan pertemuan dan mengurangi layanan. PBB juga membatasi perjalanan dinas resmi hanya pada kegiatan penting dan mengambil langkah-langkah untuk menghemat biaya.

Guterres meminta negara-negara anggota PBB agar awal tahun ini untuk meningkatkan kontribusi kepada badan dunia untuk mencegah masalah arus kas, tetapi mereka menolak.

"Tanggung jawab utama untuk kesehatan keuangan kita terletak pada Negara-negara Anggota," kata Guterres.

Dikutip dari website PBB, hingga 8 Oktober, negara-negara anggota telah membayar 1,99 miliar dolar AS.

“Sekretaris Jenderal mencatat bahwa ini adalah masalah berulang yang sangat menghambat kemampuan Sekretariat untuk memenuhi kewajibannya kepada orang-orang yang kami layani,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric.

“Kami sekarang terdorong untuk memprioritaskan pekerjaan kami berdasarkan ketersediaan uang tunai, sehingga merusak pelaksanaan mandat yang diputuskan oleh badan antar-pemerintah."

Daftar Negara Penyumbang Terbesar untuk PBB per 7 Oktober 2019:

Cina - 334.726.585 dolar AS

Jepang - 238.783.713 dolar AS

Jerman - 169.802.990 dolar AS

United Kingdom - 127.338.301 dolar AS

Perancis - 123.434.785 dolar AS

Baca juga artikel terkait PBB atau tulisan lainnya dari Yantina Debora

tirto.id - Politik
Penulis: Yantina Debora
Editor: Agung DH