Partai Buruh Baru, antara Mengulang atau Mendobrak Sejarah

Oleh: Felix Nathaniel - 13 Oktober 2021
Dibaca Normal 5 menit
Partai yang memperjuangkan kepentingan buruh telah berkali-kali gagal. Kini mereka mencobanya lagi.
tirto.id - “Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan!

Buruh bersatu, tak bisa dikalahkan!”

Slogan itu sering kali muncul ketika ada buruh berdemonstrasi. Saya tidak tahu awal mulanya, tapi ada sepenggal lirik yang mirip dari lagu lama di Chili berjudul '¡El pueblo unido, jamás será vencido': “Rakyat bersatu, tak bisa dikalahkan.” Lagu ini, sama seperti “buruh bersatu, tak bisa dikalahkan,” digunakan massa ketika memprotes pemerintah atau menuntut hak.

Di Indonesia, “buruh bersatu, tak bisa dikalahkan” juga turut dijadikan lirik dalam lagu yang dibawakan oleh Garda Metal Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI).

Ironisnya, meski slogan tersebut selalu digaungkan, kaum buruh kerap kalah. Salah satu kekalahan terbesar adalah ketika pada 2020 RUU Cipta Kerja disahkan pemerintah. Meski buruh—dan banyak kelompok masyarakat lain—berkali-kali berdemonstrasi menolak peraturan tersebut dan bahkan memperjuangkannya lewat saluran seperti pengadilan dan Mahkamah Konstitusi, tetap saja Presiden Joko Widodo bergeming. Omnibus law telah resmi berlaku hari ini.

Kekalahan inilah yang kemudian mendorong buruh menghidupkan lagi Partai Buruh, partai yang berdiri pada 1998 dan terakhir kali mengikuti pemilu pada 2009.

Ada 11 organisasi yang menginisiasi gerakan reinkarnasi Partai Buruh dan menyelenggarakan kongres ke-4 di Jakarta pada 4-5 Oktober 2021. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), salah satu konfederasi buruh terbesar di Indonesia, Said Iqbal, terpilih sebagai ketua umum.

Partai Buruh menargetkan dapat turut serta pada Pemilu 2024. Untuk itu mereka harus lolos verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang syaratnya adalah ada kepengurusan di seluruh provinsi, 75 persen di kabupaten/kota, dan 50 persen kecamatan. Iqbal mengklaim sudah punya perwakilan di 80 persen kabupaten/kota tapi baru 49 persen di kecamatan.

Partai Buruh membawa agenda utama welfare state 'negara kesejahteraan', suatu konsep di mana negara mengalokasikan banyak sumber daya demi menyediakan berbagai jaring pengaman sosial bagi warga. Ia kerap dipertentangkan dengan model neoliberal yang menyerahkan banyak aspek ke mekanisme pasar.

Visi tersebut dijabarkan dalam 13 platform perjuangan: kedaulatan rakyat; lapangan kerja; pemberantasan korupsi; jaminan sosial; kedaulatan pangan, ikan, dan ternak; upah layak; pajak yang berkeadilan untuk kesejahteraan rakyat; hubungan industrial; lingkungan hidup, HAM, dan masyarakat adat.

Kemudian perlindungan perempuan dan anak muda; pemberdayaan kelompok disabilitas; perlindungan dan pengangkatan status PNS untuk guru dan tenaga pendidik, honorer dan tenaga honorer, serta peningkatan kesejahteraan guru atau tenaga pendidik swasta dalam bentuk upah minimum per bulan; dan memperkuat koperasi serta BUMN bersama swasta sebagai pilar utama perekonomian.


Gerakan Buruh Indonesia yang Gagal

Kaum buruh bukannya tidak mampu merebut kekuasaan. Ada beberapa negara yang penguasanya adalah Partai Buruh seperti Norwegia dan Selandia Baru. Dalam Pemilu 2020 lalu, Partai Buruh (Labour Party) yang dipimpin Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Adern meraih 50,01 persen suara dan mendapatkan 65 kursi di parlemen, naik dari 2017 yang hanya mendapat 46 kursi dengan 36,89 persen suara. Sedang Partai Buruh (Labour Party) pimpinan Jonas Gahr Støre di Norwegia mendapat 26,3 persen suara dan 48 kursi pada Pemilu 2021, turun dibanding sebelumnya yang berhasil mengirim 55 wakil ke parlemen.

Di Indonesia hal serupa pernah hampir terjadi puluhan tahun lalu di masa kepemimpinan Sukarno.

Di masa itu partai-partai seperti Partai Sarekat Islam Indonesia dan Partai Nasional Indonesia membangun basis suara mereka di kalangan buruh. Ada juga partai yang sudah mendedikasikan identitasnya sebagai partainya kelas pekerja, misalnya Partai Buruh dan Partai Rakyat Jelata. Namun, di antara itu semua, partai yang banyak didukung oleh buruh—dan petani—adalah Partai Komunis Indonesia (PKI). Lambang PKI bahkan palu dan arit yang tak lain melambangkan buruh serta petani.

Pada Pemilu 1955, PNI yang didirikan Sukarno di masa muda berhasil mendapatkan suara terbanyak. Disusul partai berbasis agama, Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Di urutan keempat ada PKI, partai berlambang palu dan arit yang andal merebut hati petani dan kaum buruh.

Kendati PKI banyak dibenci oleh kelompok elite, tapi petani dan buruh tetap suka dengan program pengentasan kemiskinan yang ditawarkan. Salah satunya perbaikan upah petani dan penghapusan kerja rodi.

Partai Buruh waktu itu ada dan dipimpin oleh Njono—yang di kemudian hari mendukung PKI juga. Tapi suara mereka saat Pemilu 1955 jauh di bawah PKI. Dia bahkan tak masuk deretan 10 besar meski sebelumnya sempat mengirim wakil ke parlemen sebanyak 6 orang.

Sebelum Pemilu 1955, Njoto—Wakil Ketua II Central Committee PKI—menerbitkan satu naskah pendek di Harian Rakjat (12/9/1955). Naskah berjudul 'Pers dan Pemilihan Umum' itu lebih serupa instruksi kepada kaum buruh perkotaan.

“Di-pabrik2, bengkel2, pelabuhan2, perkebunan2, gudang2, toko2, semua fungsionaris serikat buruh harus giat menggunakan tiap2 saat jang ada–sebelum mulai bekerdja, diwaktu mengaso, sesudah habis waktu bekerdja, dsb.- untuk menerangkan kepada anggota2-nja, ja, mengagitasi seluruh kaum buruh ditempat kerdjanja, bahwa mereka wadjib turut memilih, lalu bagaimana tjaranja memilih, dan partai mana jang akan dipilih, dengan djalan membatjakan berita2 dan artikel2 Harian Rakjat,” demikian pembukaannya.

Njoto juga mendekati kaum tani untuk mengambil suara mereka. PKI menjanjikan pembagian tanah dan mengajak agar “partai-partai tuan tanah” tidak dapat suara.


Tapi kekuatan buruh dan petani runtuh ketika Soeharto menjadi presiden dan PKI dinyatakan sebagai organisasi terlarang setelah Gerakan 30 September.

Setelah dipakai untuk melumpuhkan inisiator G30S di Jakarta pada 1 & 2 Oktober 1965, Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang ada di bawah arahan loyalis Soeharto, Sarwo Edhie Wibowo, kemudian diperintahkan untuk ke Jawa Tengah dan Bali. Militer kemudian melakukan genosida kepada orang-orang PKI atau mereka yang sekadar berafiliasi dengan orang PKI dan PKI secara kepartaian.

Geoffrey B. Robinson dalam The Killing Season: a History of the Indonesian Massacres, 1965-66 (2018) mencatat kelompok sipil juga ikut ambil bagian dalam usaha militer melucuti Sukarno dan barisan pendukungnya. Mereka adalah bagian dari kelas menengah, seperti pemimpin NU, Partai Katolik yang didukung oleh Romo Josephus Beek, serta kelompok pelajar dan mahasiswa.

Mereka melumpuhkan gerakan kelompok yang penting di Indonesia, yaitu buruh dan petani. Merekalah korban pembantaian tersebut.

“Yang jadi korban adalah mereka yang luar biasa miskin atau menengah ke bawah–petani dan tukang kebun, buruh pabrik, guru, pelajar, pekerja seni, dan pelayan publik–yang tinggal di pinggiran desa dan perkebunan atau di kampong yang terpisah dari kota. Mereka tidak terafiliasi atau bahkan tahu apa yang terjadi pada 1 Oktober,” catat Robinson.

Artikel dari akademisi ilmu administrasi negara dari Universitas Lampung Dodi Faedlulloh berjudul 'Kegagalan Gerakan Buruh dan Partai Buruh Pada Pemilu Era Reformasi' (2019) juga berpendapat serupa, bahwa Orde Baru berhasil mengooptasi aspirasi politik sehingga buruh hanya bisa bersuara pada fungsi sosio-ekonomis belaka. Singkatnya, gerakan buruh hilang atau rusak total sepanjang Orde Baru.

“Gerakan buruh disatukan dalam satu konfederasi di bawah payung Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) yang membuat para buruh tidak memiliki akses untuk menyampaikan gagasan politiknya. Rezim Orde Baru berhasil membangun pemahaman bahwa partisipasi buruh dalam politik adalah hal yang buruk yang menjadi penghambat bagi tujuan pemenuhan kesejahteraan buruh,” catat Dodi.

Infografik Partai dan Serikat Buruh
Infografik Partai dan Serikat Buruh


Reformasi Belum Mampu Mengangkat Kaum Buruh

Gerakan buruh kembali bergejolak saat Reformasi. Serikat bermunculan seperti juga beberapa partai berbasis buruh seperti Partai Pekerja Indonesia (PPI), Partai Buruh Nasional (PBN), Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI), Partai Solidaritas Pekerja (PSP), dan Partai Rakyat Demokratik (PRD). Tidak ada yang berhasil mengirimkan wakil ke parlemen, termasuk PRD tempat Budiman Sudjatmiko berkarier (pada Pemilu 2004, Budiman dan 51 orang aktivis PRD masuk ke PDIP).

Pada Pemilu 2004 partai yang membawa nama buruh hanya tinggal satu, Partai Buruh Sosial Demokrat (PBSD). Ini merupakan transformasi dari Partai Buruh Nasional yang disokong oleh Muchtar Pakpahan. Meski mendapat 600 ribu suara,PBSD juga gagal mengirim wakil ke parlemen.

Lima tahun kemudian ada Partai Buruh dan Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI). Mereka lagi-lagi gagal merealisasikan cita-cita mengirim satu saja perwakilan buruh ke parlemen. Pada Pemilu 2014, mereka bahkan tidak lagi turut serta.

Mendapatkan suara masyarakat faktanya memang tidak semudah itu. Di masa lalu para pemimpin serikat buruh lebih memilih terlibat dalam politik transaksional. Olle Törnquist, profesor ilmu politik dari Universitas Oslo, menyimpulkan bahwa elite buruh “mencampakkan kesempatan mendorong pembangunan demokrasi nasional.”

“Daripada berusaha membentuk blok politik otonom yang menjangkau tuntutan meluas atas dasar perubahan hak ekonomi dan sosial serta kebijakan kesejahteraan di kalangan serikat pekerja, plus kelompok sejenis seperti kaum miskin kota, petani, dan kelas menengah lain yang bekerja dalam kondisi rentan, banyak serikat buruh terlibat dalam gerakan populis jangka pendek dari politik transaksional kaum elite lawas,” ucap Tornquist kepada Tirto pada 2017 lalu.

Partai politik dan kelompok buruh memang bisa saling memanfaatkan. Partai butuh suara buruh, sedang buruh butuh aspirasinya direalisasikan—kendati biasanya tidak—sebab tak punya partai sendiri.

Contoh paling nyata terjadi pada Pilpres 2019 lalu. KSPI Said Iqbal membuat kontrak politik bersama Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus capres. Ini juga terjadi pada Pilpres 2014. Ketika itu serikat lain, Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), mendukung Jokowi karena dianggap perhatian pada isu perburuhan dan sistem outsourcing. Orang yang sama sekarang justru melegalkan UU Cipta Kerja yang merugikan buruh.


Kemajuan mulai tampak menjelang Pemilu 2019. Ilham Syah, pemimpin Konfederasi Persatuan Buruh indonesia (KPBI), bersama beberapa pihak lain mendeklarasikan Rumah Rakyat Indonesia (RRI). “Itu memang untuk membangun kekuatan politik, partai politik,” kata Ilham dalam diskusi bersama Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI).

Pada saat itu juga muncul Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) yang dipimpin Andi Gani Nena Wea dari Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI). Beda dengan RRI, Andi Gani sudah memutuskan setia kepada Jokowi. Balas jasa apa bukan, kini Andi Gani berhasil mendapat kursi komisaris Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Meski pernah berbeda secara politik, baik KPBI dan ORI kini tercatat sebagai salah dua pendiri Partai Buruh.

Jika lolos verifikasi, maka Partai Buruh akan menghadapi sejumlah tantangan lain. Salah satunya modal ekonomi untuk proses kampanye yang begitu mahal. Kemudian, seperti dicatat Nicholas Carnes di The Guardian, buruh juga harus bekerja ekstra untuk bisa mengejar ketertinggalan dari partai dan politikus biasa. “Ketika kamu sudah bekerja 40 jam seminggu dan mesti bekerja 40 jam untuk kampanye. Itu terlalu banyak,” catat Carnes.

Selain itu tentu adalah ujian untuk konsisten dan loyal pada kaum buruh, bukan untuk menjajakannya demi politik transaksional berupa jabatan di perusahaan pelat merah belaka. Bagaimanapun parlemen Indonesia masih dikuasai oligark. Membentuk partai sekadar agar punya daya tawar lebih tak bakal mengubah apa pun.

Baca juga artikel terkait PARTAI BURUH atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
DarkLight