tirto.id - Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo menegaskan, politik yang dimainkan TNI adalah politik negara yang merupakan bagian dari Sapta Marga atau sumpah prajurit. Gatot menyebut, hal itu tidak bertentangan dengan konstitusi.
“Politik yang diabdikan bagi tegak pokoknya NKRI. Yang di dalamnya tercantum ketaatan pada hukum,” kata Jenderal Gatot saat memberikan pidato dalam HUT TNI ke-72, Kamis (5/10/2017).
Pernyataan Gatot tersebut sekaligus merespon statemen Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa TNI tidak boleh bermain dalam politik praktis. Presiden Jokowi juga meminta agar TNI menjaga kesetiaannya kepada pemimpin negara yang telah dipilih secara demokratis oleh rakyat melalui pemilu.
“Kami juga taat kepada atasan, yaitu Presiden RI yang dipilih secara sah sesuai konstitusi,” kata Gatot menambahkan.
Lantaran itu, Jenderal Gatot meminta agar Presiden memberikan kepercayaan penuh kepada TNI dalam mengemban amanat dan tugas yang telah diberikan oleh negara. “Sekali lagi, jangan ragukan kesetiaan TNI,” kata Gatot.
Menurut Gatot, dalam politik negara itu, TNI juga memiliki sikap yang selalu menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan manapun. “Di dalamnya include yaitu mencintai rakyat, melindungi rakyat apapun hanya untuk rakyat,” kata Gatot.
Lebih lanjut, ia juga menegaskan bahwa sampai kapan pun TNI akan memegang sumpah prajurit seperti yang juga disampaikan oleh Presiden Joko Widodo. “Kesetiaan pada NKRI yang berdasarkan UUD 1945, Pancasila adalah sendi utama melekat erat pada setiap jiwa dan raga prajurit TNI,” kata dia.
Baca juga: Pesan Sukarno: Angkatan Perang Dilarang Berpolitik Praktis
Sebelumnya, Presiden Jokowi saat menghadiri peringatan HUT TNI ke-72, di Dermaga Pantai Indah Kiat Cilegon Banten mengingatkan soal makna politik negara yang harus dijalankan tentara.
“Politik dan loyalitas kepada bangsa dan negara itu berarti kesetiaan memperjuangkan kepentingan rakyat, kesetiaan menjaga keuntuhan wilayah dan persatuan kesatuan NKRI, dan kesetiaan kepada pemerintah yang sah,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. TNI mesti menjamin netralitas di era demokrasi dan menjamin keutuhan serta persatuan negara. “TNI adalah milik nasional yang berada di atas semua golongan, tidak terkotak-kotak oleh kepentingan politik yang sempit,” ujarnya.
Jokowi mengaku bangga dan terkesima mendengar sumpah prajurit. Menurut Jokowi sumpah TNI untuk setia kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tunduk dan taat kepada hukum maupun komandan, memegang disiplin keperajuritan, serta menjaga rahasia sekeras-kerasnya patut diteladani rakyat Indonesia.
Di usia TNI yang ke-72 tahun, Jokowi berjanji menjadikan angkatan perang negara ini sebagai kekuatan bersenjata yang disegani di kancah regional Asia. “Terimakasih atas dedikasi prajurit dalam menjalankan tugas berat yang penuh resiko. Terimakasih atas peran sentral TNI dalam menjaga NKRI, Pancasila, dan kewibawaan negara,” ujar Jokowi.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Abdul Aziz
