Panama Papers Picu Aksi Global Antipengemplang Pajak

tirto.id - Rilis nama ribuan perusahaan offshore dan data keuangan orang kaya dalam Panama Papers telah memicu perang terhadap korupsi dan pengemplangan pajak di tingkat global.

Mengutip ABC News, Selasa (10/5/2016) ini Yoshihide Suga, Kepala Sekretaris Kabinet Jepang mengatakan pemerintahan Jepang berencana mengajukan rencana aksi untuk memerangi korupsi dan pengemplang pajak. Rencana itu akan disampaikan pada KTT kelompok negara industri G-7 (KTT G-7) yang akan diadakan di Ise, Jepang pada 26-27 Mei mendatang.

Jepang mengharapkan pertemuan itu menghasilkan pula rencana keterbukaan informasi pajak di antara negara anggota.

Proposal Jepang tersebut mendapat sambutan dari sejumlah negara yang menginvestigasi dan memperketat pengawasan kesepakatan-kesepakatan keuangan semacam itu menyusul disiarkannya database Panama Papers.

D.S. Malik, juru bicara kementerian keuangan India, mengatakan bahwa otoritas pajak negara mereka telah memberi tahu semua warga India yang tercantum dalam Panama Papers itu akan diselidiki oleh otoritas pajak India.

Sementara di Inggris, 300 ekonom menandatangani surat “petisi” kepada para pemimpin dunia untuk menutup surga pajak dengan menyebutnya hanya menguntungkan kaum kaya dan korporasi multinasional. Selain itu mereka juga mendorong dunia memerangi ketidakmerataan ekonomi.

"Keberadaan surga pajak tidak menambah kesejahteraan atau kemakmuran dunia," kata mereka dalam surat itu.

Pekan lalu, si pembocor Panama Papers, "John Doe", mengeluarkan pernyataan sepanjang 1.800 kata dengan mengungkapkan bahwa "ketimpangan penghasilan" adalah motif dia membocorkan dokumen milik firma hukum Mossack Fonseca itu.

Sembari berkata, "bank, regulator keuangan dan otoritas pajak telah gagal," dia mengaku dia tidak pernah bekerja untuk sebuah badan intelijen atau pemerintah mana pun.

Orang yang menolak mengungkapkan jati dirinya dan tidak diketahui jenis kelaminnya itu menawarkan bantuan kepada pihak berwajib di seluruh dunia untuk memperkarakan para pelanggar dalam Panama Papers, dengan syarat dia mendapatkan kekebalan hukum, demikian BBC seperti dikutip dari Kantor Berita Antara.