Panama & Pandora Papers Mengguncang Dunia, Kecuali Indonesia

Oleh: Felix Nathaniel - 16 Oktober 2021
Dibaca Normal 5 menit
Dampak Panama Papers luas, termasuk para pejabat yang terpaksa mengundurkan diri. Di Indonesia? Ah, Anda sudah bisa menebaknya.
tirto.id - “Lebih dari dua minggu lalu saya memberikan pemimpin-pemimpin Taliban permintaan yang klir dan spesifik: tutup semua tempat latihan teroris, serahkan pemimpin jaringan Al-Qaeda, dan kembalikan semua warga negara asing yang ditahan termasuk warga AS. Tidak ada permintaan yang dipenuhi. Dan sekarang, Taliban harus membayar mahal,” kata Presiden ke-43 Amerika Serikat, George W. Bush, dikutip dari Washington Post.

Mimpi buruk Taliban menjadi nyata pada malam hari 7 Oktober 2001. Koalisi AS dengan Inggris mengirimkan pasukan pengebom untuk menyeret pemimpin mereka, Osama bin Laden, keluar dari persembunyian. Setidaknya 15 bom darat, 25 serangan udara, dan 50 misil jenis tomahawk diletuskan dari kapal perang. Warga Afganistan tidak bisa tenang malam itu.

Dan itu baru permulaan.

Serangan AS tidak pernah berhenti setelah itu. Sampai benar-benar menarik pasukan tahun ini, berarti sudah 20 tahun AS habis-habisan menyerang Afganistan.

Kolumnis The Guardian Marc Herold dalam Counting The Dead (2002) mencatat ketika serangan dilakukan “hitungan resmi orang-orang yang meninggal rasanya tidak dibutuhkan” sebab publik yakin bahwa Inggris dan AS pasti sudah memperhitungkan secara matang agar tidak menyasar sipil. Namun nyatanya tidak demikian.

Serangan untuk merusak instalasi pertahanan udara Taliban dan sektor-sektor energi Afganistan ternyata juga berdampak pada masyarakat sipil. Salah satu sumber Human Rights Watch (HRW) memperkirakan sampai Desember 2001 saja sudah ada 350 sipil yang meninggal dunia.


Ada yang menderita, ada pula yang mendulang untung. Serangan atas nama “perang terhadap teror” ini ternyata jadi ladang bisnis baru buat perusahaan kontraktor asal AS yang bercokol di Irak dan Afganistan. Laporan berjudul Windfalls of War: U.S. Contractors in Iraq and Afghanistan tahun 2003 memuat daftar nama perusahaan, peran mereka, lengkap dengan nilai kontrak. Kewajiban perusahaan adalah menyediakan fasilitas bagi tentara yang ditugaskan ke Afganistan dan Irak.

Perusahaan yang paling banyak mendapat duit adalah Kellogg, Brown & Root (KBR). Mereka anak perusahaan dari Halliburton. Total kontraknya mencapai 316 juta dolar AS di Irak dan 2,013 miliar dolar AS di Afganistan.

Laporan itu sekaligus mengungkap keanehan. Setelah laporan ini keluar, Halliburton kedapatan melakukan mark-up atau menaikan harga dengan semena-mena. Audit pemerintah mencatat setidaknya ada biaya sebesar 1 miliar dolar AS yang wajib dipertanyakan.

Beberapa cara licik Halliburton adalah menjual 1 kaleng soda senilai 45 dolar AS atau setara dengan Rp630 ribu, kemudian mencatat biaya makan sebanyak dua kali, dan yang paling parah memberikan air mandi yang sudah terkontaminasi. Pada 2012, KBR diwajibkan membayar kompensasi karena masalah air ini sebanyak 85 juta dolar AS.

Laporan soal perusahaan-perusahaan di balik okupasi AS ini diganjar penghargaan George Polk Award pada 2003. Organisasi yang membuat laporan mencengangkan tersebut adalah Center for Public Integrity (CPI), didirikan oleh jurnalis asal AS Charles Lewis pada 1989. Organisasi dan tokoh ini pula yang kemudian membentuk International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) pada 1997.

ICIJ juga bertanggung jawab atas laporan signifikan Panama Papers, Paradise Papers, dan Pandora Papers.

Jika laporan tentang perusahaan AS yang mendulang uang di wilayah perang berdampak besar, apakah Panama Papers–laporan trademark ICIJ–juga memberi impak serupa?


Investigasi hingga Mundur dari Jabatan

Panama Papers yang dirilis pada 2016 melibatkan 11,5 juta dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca dengan total data digital mencapai 2,6 juta terabita dan mencatat nama lebih dari 214 ribu entitas offshore.

Isi laporan itu secara garis besar mencatat orang-orang kaya: pebisnis, politikus, kepala negara, dan juga selebritas menghindari membayar pajak dan menyembunyikan kekayaannya. Laporan ini bikin orang-orang kaya pusing kepala.

Ada lebih dari 4.700 cerita dari laporan tersebut dengan mencatat 12 nama pemimpin atau bekas pemimpin negara dan 128 politikus. Nama-nama itu antara lain: Raja Salman dari Arab Saudi; Presiden Argentina Mauricio Macri; Silvio Berlusconi mantan Perdana Menteri Italia, Sergei Roldugin orang dekat Presiden Rusia Vladimir Putin; mantan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull; bintang sepak bola asal Argentina, sang La Pulga, Lionel Messi.

Sedangkan orang Indonesia yang ada di dalam situ mencapai total 72 individu dan perusahaan, di antaranya: Airlangga Hartarto, Bambang Sulistyo, Sandiaga Uno, Luhut Pandjaitan, Harry Azhar Azis, Sugianto Kusuma, Edwin Soeryadjaya, John Riady, Garibaldi Thohir, Franciscus Welirang, dan Hilmi Panigoro.

Global Investigative Journalism Network (GIJN) menyebut Panama Papers adalah salah satu hasil jurnalisme investigasi yang dampaknya gampang untuk diukur.

Dampak bola salju (snowball effect) pertama yang jelas adalah adanya investigasi lanjutan di beberapa negara terkait pengemplang pajak. El Salvador misalnya. Tidak sampai seminggu setelah laporan pertama terbit pada 3 April 2016, otoritas El Salvador menggerebek kantor cabang Mossack Fonseca, menyita dokumen, dan menyegel kantor tersebut. Alasannya: mereka diduga bakal merusak barang bukti.

Di Brasil, kepolisian melakukan interogasi dan investigasi terhadap bank asal Panama, Bank FPB. Layanan perbankan ini diduga bekerja sama dengan Mossack Fonseca dan harus menghadapi tuduhan “kejahatan perbankan, pencucian aset, dan organisasi kriminal lintas negara.”

Australia, Prancis, Jerman, dan Inggris juga melakukan investigasi lanjutan.


Dampak kedua adalah pengunduran diri pejabat publik (setelah mendapat tekanan massa).

Islandia, salah satu negara mungil yang namanya mungkin baru kita dengar dari film The Secret Life of Walter Mitty (2013), adalah salah satu negara paling damai di dunia. Ketika nama Perdana Menteri Sigmundur Davíð Gunnlaugsson muncul, ribuan orang memadati jalanan; berdemonstrasi di depan gedung parlemen. Tuntutannya jelas: Gunnlaugsson harus mundur.

Dia memutuskan mundur hanya dua hari setelah terbitnya Panama Papers.

Selain Gunnlaugsson, Menteri Perindustrian, Energi, dan Pariwisata Spanyol José Manuel Soria juga melakukan hal serupa. Kendati dia menampik segala tudingan yang ada, tapi salah satu dokumen bertanda tangannya sendiri sewaktu menjabat sebagai Presiden Jersey Mechanical Trading Ltd–salah satu perusahaan offshore–tidak mampu dia tangkis. Pada surat pengunduran dirinya, Soria menjelaskan bahwa apa yang dia lakukan jauh sebelum masuk ke politik.

Pengunduran diri Soria adalah kabar besar di Spanyol. Dia adalah menteri kedua yang mengundurkan diri sejak 2011, dan tentu saja menteri pertama yang gugur akibat sebuah tulisan di media daring.

Perdana Menteri Pakistan, Nawaz Sharif, juga sama tapi lebih keras kepala. Dia butuh waktu satu tahun sampai investigasi selesai sebelum akhirnya mengundurkan diri. Dia dianggap tidak jujur dalam melaporkan hasil kekayaan. Dari lima hakim, semuanya sepakat Sharif tidak bertanggung jawab sebagai pejabat negara.


Respons lain adalah menampik tudingan dan murka. Ini yang dilakukan Putin dan Cina. Putin misalnya, menuding ada AS dan agen rahasia di balik terbitan Panama Papers; sedangkan Ciina melakukan langkah yang seperti mereka biasa lakukan: memblokir informasi terkait.

Otoritas Cina mengatakan bahwa mereka selalu mendukung budaya antikorupsi dan mereka ingin menelaah lebih jauh Panama Papers. Tapi pemberitaan soal Panama Papers dilarang di Cina. Pembahasan di media sosial yang awalnya ramai kemudian dihapus pada hari yang sama. Kemungkinan penyebabnya adalah karena ada nama Deng Jiagui, pengusaha perumahan yang juga saudara ipar dari Presiden Xi Jinping.

Di Panama–asal penamaan terbitan Panama Papers–pemberitaan soal pengemplang pajak memang menjadi pemicu gebrakan besar dalam ekonomi. Tapi yang diperhatikan oleh orang-orang Panama lebih soal penamaan. Banyak yang tidak terima sebab seakan-akan negara mereka penuh skandal.

Orang-orang kaya pada akhirnya mencari jalan lain untuk menghindari pajak. Salah satu caranya, tentu beralih dari Mossack Fonseca ke firma lain.

Di negara belahan dunia lain seperti Ghana, Siprus, dan Kenya, laporan ini membuat otoritas menerapkan aturan beneficial ownership registries. Penjelasan mudahnya, pihak penerima keuntungan dari perusahaan harus terdaftar di otoritas setempat sehingga memudahkan melacak harta kekayaan. Hal serupa juga diterapkan di AS pada Januari 2021 tentang aturan Transparansi Korporasi. Pemilik perusahaan harus didaftarkan dan diketahui pemerintah.

Masih banyak lagi dampak dari terbitan Panama Papers di seluruh dunia. Dampak ini juga tidak sekali jadi. Dalam sebuah rekaman ICIJ, setelah lima tahun Panama Papers bergulir di internet, temuan ini masih relevan. Setidaknya ada 300 artikel dari 14 bahasa yang merujuk pada Panama Papers.

Seperti kata kolumnis CNN Frida Ghitis, Panama Papers adalah “gempa bumi.” Dan “efek kejutnya akan berlanjut sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun ke depan.”

Infografik Mozaik Panama Papers
Infografik Mozaik Surga Pajak dalam Panama Papers. tirto.id/Nauval


Tidak Mempan di Indonesia

Dari sekian banyak nama orang Indonesia di sana, ada empat yang cukup menarik perhatian: Luhut Binsar Panjaitan, Airlangga Hartarto, Sandiaga Uno, dan Garibaldi Thohir. Nama terakhir adalah saudara dari Menteri BUMN Erick Thohir, sedangkan tiga lainnya adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, dan Menteri Pariwisata.

Ketika Panama Papers terbit, hanya Luhut yang sudah menjabat menteri, tiga lainnya belum. Airlangga ditunjuk jadi Menteri Perindustrian kira-kira empat bulan setelahnya.

Airlangga tidak memberi klarifikasi, tapi Sandiaga, Luhut, dan Garibaldi menjawab. Sandiaga mengakui perusahaannya, PT Saratoga Global Investama Sedaya Tbk. dulu punya perusahaan offshore. Sedangkan Garibaldi mengklaim penggunaan firma hukum di luar itu biasa saja. Dan Luhut hanya menjawab bahwa dia tidak tahu soal namanya sebagai Direktur di perusahaan Mayfair International Ltd yang ada dalam Panama Papers.


Otoritas tidak sekalipun menyatakan akan melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan pernyataan tersebut. Presiden Joko Widodo hanya menyatakan “sudah punya satu bundel nama-nama yang nyimpen di Swiss, nyimpen di Singapura.”

Tapi sampai sekarang, tidak ada tindak lanjut berarti. Jika di Spanyol dan Islandia bahkan mereka mengundurkan diri meski melakukan itu di masa lalu atau hanya kerabat yang terlibat. Sementara di Indonesia, Airlangga malah diangkat jadi menteri. Luhut juga kembali jadi lingkar satu Jokowi pada periode kedua. Begitu pun Sandiaga dan Erick Thohir.

Orang-orang yang namanya ada di Panama Papers dan jadi menteri semuanya memang orang dekat Jokowi–kecuali Sandiaga yang sebelumnya adalah oposisi. Airlangga juga adalah pemimpin Partai Golkar yang merupakan partai mayoritas kedua di kubu koalisi Jokowi-Ma’ruf Amin.

Setelah lima tahun Panama Papers terbit dan tidak memberikan dampak apa pun pada nama-nama di atas, kini ICIJ kembali menelurkan investigasi serupa bernama Pandora Papers. Nama Luhut dan Airlangga kembali ada di dalamnya.Tapi lagi-lagi minim respons dari pemerintah.

Dampak Panama Papers memang luar biasa, dan Pandora Papers bisa jadi sama. Tapi itu semua tidak akan mempan untuk oligark di Indonesia.

Baca juga artikel terkait PANAMA PAPERS atau tulisan menarik lainnya Felix Nathaniel
(tirto.id - Politik)

Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Rio Apinino
DarkLight