PA 212 Tolak Pemerintahan Jokowi: Kecewa karena Ditinggal Prabowo?

tirto.id - Saat pelantikan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin yang berlangsung pada Ahad, 20 Oktober 2019, Persaudaraan Alumni (PA) 212 bikin pernyataan yang banyak diperbincangkan publik. Salah satunya menolak kekuasaan dan pemerintahan Jokowi-Maruf selama lima tahun mendatang.

Ketua Umum Persaudaraan Alumni atau PA 212, Slamet Maarif berdalih pihaknya berpegang pada hasil Ijtima Ulama VI yang salah satu poin utamanya adalah menolak kekuasaan yang dihasilkan dari kecurangan dan kedaliman, serta menjaga jarak dengan kekuasaan tersebut.

“Kami tetap akan menjadi gerakan moral untuk melawan ketidakadilan dan kedaliman kekuasaan siapapun. Prinsip kami tidak akan pernah rekonsiliasi dengan ketidakadilan, kedaliman, kecurangan, dan tidak akan pernah rekonsiliasi dengan kelompok yang mengkriminalisasi ulama dan aktivis," kata Slamet saat dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (21/10/2019).

Bentuk konkret dari penolakan kekuasaan tersebut, kata Slamet, dengan mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah Jokowi-Ma'ruf yang tidak sesuai dengan nilai keadilan.

“Kami akan terus jadi gerakan moral, yang terus melawan secara konstitusional segala kedaliman, ketidakadilan, dan terus berjuang untuk memulangkan HRS [Rizieq Shihab]," kata Slamet.

Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin mengatakan hal serupa. Ia bahkan menilai pelantikan Jokowi-Ma'ruf terkesan beringas dan mencekam karena pengamanan yang berlebihan.

“Secara konstitusi jelas kami menolak pelantikan Jokowi-Maruf. Potret pelantikan kemarin jelas adalah pelantikan beringas yang sangat mencekam. TNI dan Polri turun dengan kekuatan penuh kurang lebih 30.000 personel yang sangat menguras uang negara hanya untuk memaksakan pelantikan rezim hoaks yang jelas ditolak rakyatnya,” kata Novel, pada Senin siang.

Novel menambahkan “apalagi duduk [sebagai presiden] dengan cara curang TSMB [terstruktur, sistematis, masif, brutal], dengan memakan korban nyawa, darah, dan memenjarakan para ulama, aktivis, tokoh, dan rakyat.”

Novel bahkan mengklaim banyak masyarakat yang tidak menonton acara pelantikan Jokowi-Ma'ruf kemarin di televisi, kendati PA 212 tak pernah memberikan imbauan.

"Secara resmi tidak ada [imbauan] dari PA 212, namun kami mendukung program yang sudah viral itu [matikan televisi ketika pelantikan] karena bentuk penolakan kami terhadap pelantikan ilegal tersebut,” kata Novel.

Respons Parpol Pendukung Jokowi-Ma'ruf

Ketua DPP Partai Nasdem Irma Suryani mengatakan sikap PA 212 yang menolak pemerintahan Jokowi-Ma'ruf tak perlu direspons berlebihan. Sebab, kata dia, masyarakat sendiri sudah sadar akan persatuan politik hari ini.

"Rakyat Indonesia sudah bersatu-padu kembali, sudah sadar apa akibat perpecahan. Perasaan enggak ada yang matiin tivi, tuh," kata Irma saat dikonfirmasi reporter Tirto, Senin (21/10/2019).

Irma menilai, ajakan PA 212 soal penolakan pemerintahan Jokowi-Maruf bukan hanya tidak signifikan, tapi juga melewati momentumnya sehingga tak akan berdampak apa-apa.

Meski demikian, Irma berharap penolakan tersebut tidak berdampak pada terulangnya konflik di tataran masyarakat. “Kalau bikin gaduh dan mengganggu, kan ada hukum,” kata dia.

Anggota Dewan Syuro PKB Maman Imanulhaq mengatakan hal serupa. Menurut Maman, pasangan Jokowi-Maruf sudah menempuh jalur hukum hingga terpilih dan dilantik secara konstitusional.

“Jadi tak ada alasan bagi siapa pun untuk menolak Jokowi-Maruf sebagai presiden dan wakil presiden. Makanya kalau PA 212 ternyata masih menolak, tentu akan mengandung risiko sendiri. Mereka melawan konstitusi. Siapa yang melawan konstitusi akan berhadapan dengan hukum," kata Maman.

Maman menambahkan “kita kan bernegara mengikuti konstitusi, siapa pun yang menolak konstitusi, maka dia harus keluar dari negara itu.”

PA 212 Kecewa karena Ditinggal Prabowo?

Peneliti politik islam dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Wasisto Raharjo Jati menilai respons yang dikeluarkan PA 212 merupakan bentuk kekecewaan karena dikhianati oleh Prabowo-Sandi.

“Padahal mereka sudah mendaulat keduanya sebagai pimpinan pilihan umat. Hal itu menurut mereka, telah menurunkan kredibilitas kelompok 212 di mata publik,” kata Wasisto saat dihubungi reporter Tirto.

Kredibilitas PA 212 yang dimaksud Wasisto ketika mereka memberi label Prabowo-Sandiaga sebagai pimpinan pilihan ulama dan umat. Secara otomatis, kata Wasisto, itu melegitimasi Prabowo-Sandiaga lebih baik dari Jokowi-Maruf di mata masyarakat.

Hal itu, kata Wasisto, yang menjadikan PA 212 sangat percaya diri Prabowo-Sandiaga akan menang di Pilpres 2019. Ditambah lagi, kata dia, PA 212 telah sosialisasi dan membantu kampanye Prabowo-Sandiaga secara masif, sembari membuat "kampanye hitam" pada Jokowi-Maruf.

“Oleh karena itu ketika Prabowo-Sandi merapat ke Jokowi, PA 212 ini seperti tertampar sendiri karena pada akhirnya pimpinan pilihan ulama dan umat itu malah bergabung ke kubu sebelah,” kata Wasisto.

Prabowo memang sudah merapat ke koalisi pemeritah Jokowi-Ma'ruf. Ketua umum Gerindra itu bahkan hadir memenuhi panggilan Jokowi ke Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin, 21 Oktober 2019.

Prabowo bersama Edy Prabowo mengenakan baju putih, pakaian yang identik dengan calon menteri Jokowi yang dipanggil ke Istana sejak Senin pagi, seperti Mahfud MD, Nadiem Makarim, Wishnutama, Erick Thohir, hingga Airlangga Hartarto.