Menuju konten utama
Tuntutan Driver Ojek Online

Organisasi Ojol KATO Kritik Empat Tahun Pemerintahan Jokowi

"Driver ojek online sudah tidak bisa berharap lagi kepada pemerintahan saat ini, aksi berkali-kali, menyuarakan aspirasi dan keluhan tapi tak pernah ada solusi."

Organisasi Ojol KATO Kritik Empat Tahun Pemerintahan Jokowi
Pengendara Ojek Online mengendarai motor sembari memainkan telepon genggam di kawasan Palmerah, Jakarta, Senin (5/3/2018). Tirto.id/Arimacs Wilander.

tirto.id - Komite Aksi Transportasi Online (KATO), organisasi driver ojek online, mengkritik keras pemerintahan Joko Widodo selama empat tahun terakhir karena tak memberikan kepastian atas nasib tuntutan driver ojek online selama ini. Hal tersebut dikatakan oleh Ketua Bidang Perekrutan Anggota KATO Rusli.

"Driver ojek online sudah tidak bisa berharap lagi kepada pemerintahan saat ini, aksi berkali-kali, menyuarakan aspirasi dan keluhan tapi tak pernah ada solusi. Bahkan perwakilan ojol sudah bertemu Jokowi di Istana pun tetap tak ada perubahan," katanya kepada reporter Tirto, Rabu (7/11/2018) malam.

Beberapa permasalahan yang dikritik oleh Rusli mengenai tak adanya payung hukum dan perubahan tarif ojol yang terus turun, kendati harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus naik.

Beberapa bulan lalu ratusan driver ojek dari Gojek dan Grab, dari ragam aliansi salah satunya JPOI, banyak yang demo dan mengeluhkan alasan Pemerintah belum meminta perusahaan aplikasi untuk menaikkan tarif per kilometer.

Semula, ketika pelayanan ojek online dibuka pada 2012 hingga 2015 tarif yang dipatok adalah Rp3.000 hingga Rp4.000 per km. Namun saat ini, tarif yang ditetapkan adalah Rp1.200 hingga Rp1600 per kilometer.

Ratusan bahkan ribuan driver pernah mendemo pemerintah karena tidak bisa menekan perusahaan aplikator agar memberikan tarif pelayanan ojek online sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilometer.

Rusli mengatakan pihaknya sangat menyayangkan kepemimpinan Jokowi selama satu periode terakhir karena tak memberi banyak kemudahan dan keuntungan bagi driver ojek online, apalagi itu adalah warganya sendiri.

"Yang anehnya Tenaga Kerja Asing (TKA) saja dibuatkan PP 20 oleh bapak Presiden Jokowi masa kita anak bangsa pemilik dan kedaulatan ada di tangan rakyat tidak bisa mendapatkan regulasi dan solusi permasalahah driver ojek online," kataya.

Oleh karena itu ia sepakat bersama teman-teman lainnya di KATO memberikan suara kepada Prabowo-Sandi di Pilpres 2019 mendatang.

"KATO dan seluruh wadah ojek online di bawah naungan KATO sebagai Indonesia, mendukung pasangan Prabowo dan Sandi itu dibuktikan dengan sebuah perjanjian kontrak politik SEPULTURA di Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu," katanya.

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Haris Prabowo

tirto.id - Sosial budaya
Reporter: Haris Prabowo
Penulis: Haris Prabowo
Editor: Maya Saputri