Menuju konten utama

Ombudsman Desak Layanan Publik Nduga Papua Dipulihkan

Pendekatan keamanan di Nduga harus dikurangi untuk mengembalikan rasa aman bagi warga. Salah satunya mulai menarik personel TNI-Polri dari Nduga.

Ombudsman Desak Layanan Publik Nduga Papua Dipulihkan
Puluhan massa dari #SaveNduga menggelar aksi lilin "Biarkan Dorang Natal dengan Damai" di Taman Aspirasi, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/12/18). tirto.id/Bhagavad Sambadha

tirto.id - Ombudsman RI telah menyambangi Wamena, Provinsi Papua, yang ditempati para warga korban konflik bersenjata di Nduga. Di sana, mereka menemukan pelayanan publik dasar di Kabupaten Nduga dilaporkan masih lumpuh.

"[Harus ada] jaminan bahwa pelayanan publik dasar itu akan kembali dan pemerintah pusat perlu menjamin itu. Dalam arti kalau pemerintah daerah tidak berjalan, maka mungkin perlu ada campur tangan atau fasilitasi," kata anggota Ombudsman RI, Ahmad Suaedy di kantornya, Kamis (28/8/2019).

Suaedy juga mengatakan, berawal dari kekerasan bersenjata terhadap 18 pekerja Istaka Karya, pemerintah menerjunkan personel TNI-Polri tambahan ke Nduga. Situasi itu membuat warga setempat pergi mengungsi, termasuk guru dan tenaga kesehatan.

Selama di pengungsian, anak-anak kesulitan dalam menjalani pendidikan. Pada Maret 2019 baru dibangun sekolah darurat guna mempersiapkan anak-anak menjalani ujian.

Pemerintah Kabupaten Jaya Wijaya pun telah mempersilakan anak-anak pengungsi untuk bersekolah sementara di Jaya Wijaya. Namun, ada kesulitan akses dan ada kendala koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Nduga.

Kini, pemerintah telah meminta pengungsi untuk mulai kembali pusat kabupaten Nduga, di Kenyam. Namun, mereka masih enggan kembali lantaran belum ada fasilitas dasar yang memadai seperti perumahan, jaringan listrik, pendidikan, dan kesehatan.

Termasuk juga rasa aman untuk beribadah, berkebun, dan jalani hidup seperti semula.

Oleh karena itu, kata dia, selain mengembalikan layanan publik, Ombudsman pun meminta Pemkab Nduga menyediakan layanan trauma healing bagi para pengungsi.

Pemerintah juga harus menggandeng tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyelesaikan masalah ini.

Pendekatan keamanan juga harus dikurangi untuk mengembalikan rasa aman bagi warga Nduga. Salah satunya mulai menarik personel TNI-Polri dari Nduga.

"Pemkab Nduga, Pemprov Papua, dan Pemerintah Pusat harus merencanakan dan mempunyai target berupa tahapan-tahapan mengembalikan pengungsi ke Nduga sebagai wilayah pemerintahan sipil dengan langkah konkret baik melalui jangka pendek, menengah, dan panjang," ujar dia.

Baca juga artikel terkait KONFLIK PAPUA atau tulisan lainnya dari Mohammad Bernie

tirto.id - Hard news
Reporter: Mohammad Bernie
Penulis: Mohammad Bernie
Editor: Zakki Amali