tirto.id - "Saya dilarang melakukan pelanggaran hukum. Menerbitkan media massa itu melakukan pelanggaran hukum atau tidak?"
Dua penggal kalimat itu diucapkan Setiyardi Budiono, mantan pemimpin redaksi Obor Rakyat, kepada Tirto, Kamis (11/01/), kala diminta tanggapannya soal ancaman Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Yasonna mengatakan jika Setiyardi melanggar hukum, pihaknya akan menyetop cuti bersyaratnya.
Yasonna geram lantaran Setiyardi berencana menerbitkan tabloid lagi. Setiyardi menerima cuti bersyarat sejak Kamis (03/01) dan bakal menjalaninya hingga 8 Mei 2019. Sebelumnya, dia menjalani hukuman penjara atas kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi lewat Obor Rakyat di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014.
Pada Mei 2014 alias dua bulan sebelum Pilpres dihelat, Obor Rakyat terbit dengan headline "Capres Boneka". Lewat muatannya, sebagaimana dijelaskan Adam Tyson dan Budi Purnomo dalam "President Jokowi and The 2014 Obor Rakyat Controversy in Indonesia" (2016, PDF), Obor Rakyat membingkai Jokowi sebagai boneka yang harus menjalankan perintah PDIP dan melayani kepentingan Megawati, Ketua Umum PDIP. Sebagian tulisan tabloid itu juga menuding Jokowi sebagai Muslim yang menyimpang; keturunan Cina dan simpatisan komunis.
Obor Rakyat dicetak sekurang-kurangnya seratus ribu eksemplar dan disebarkan ke pesantren dan masjid di pulau Jawa. Tudingannya pun bikin gempar. Kegemparannya pun terasa hingga skala nasional sebab pelbagai media turut membahas isu tersebut dengan sudut pandang masing-masing. Tyson dan Purnomo mencatat Kompas menerbitkan secara daring 153 artikel dalam tag "kampanye hitam Obor Rakyat" semasa 27 Mei 2014 hingga 21 Januari 2015. Di kurun waktu serupa, Tempo membahas kontroversi Obor Rakyat dalam 64 artikel.
Tyson dan Purnomo menggelar survei di Bandung, Jakarta, dan Surakarta pada Juni-Juli 2015 guna mengukur dampak Obor Rakyat. Total respondennya sebanyak 324 orang. Walhasil, lima puluh delapan persen di antara mereka pernah mendengar tentang laporan Obor Rakyat.
Dari kelompok yang mengatakan demikian, 34 persen di antaranya ingat laporan itu menyebut Jokowi bukan Muslim yang baik. Sebanyak 21 persen kelompok itu juga ingat Obor Rakyat menyebut Jokowi keturunan Cina atau dekat taipan Cina. Isu Jokowi keturunan komunis disebarkan Obor Rakyat juga diingat 9 persen kelompok itu.
Sedikit yang Tahu, Sedikit yang Percaya
Sekarang sudah lebih dari empat setengah tahun sejak Obor Rakyat terbit. Hasil survei yang digelar Indikator Politik Indonesia pada 16-26 Desember 2018 menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia pernah mengenai kabar yang menyatakan orangtua Jokowi penganut Kristen atau Jokowi beretnis Cina. Sebagian juga menganggap PKI sedang berusaha bangkit kembali.
Dua dari sepuluh responden mengatakan tahu atau pernah mendengar kabar yang menyebut Jokowi terlahir dari orang tua yang beragama Kristen. Sebanyak 80 persen lainnya menjawab tidak tahu. Dari penelusuran pendapat responden yang menjawab tahu terungkap bahwa 57 persen di antaranya tidak percaya informasi tersebut, sementara 20 persen lainnya percaya.
Sebanyak 23 persen mengatakan tahu soal kabar yang menyatakan Jokowi beretnis Cina. Sedangkan 77 persen lainnya tidak tahu. Dari yang menjawab tahu, sebanyak 58 persen di antaranya tidak percaya kabar tersebut, sementara 24 persen lainnya percaya.
Hanya 18 persen responden menganggap komunisme, seperti yang diusung Partai Komunis Indonesia (PKI), sedang berusaha bangkit kembali. Sebanyak 85 persen dari kelompok responden ini yakin kebangkitan komunisme mengancam negara, sementara 9 persen lainnya tidak yakin.
Jumlah yang mengetahui kabar itu memang lebih sedikit daripada yang tidak tahu. Mereka yang tahu lantas mempercayai kabar tersebut juga lebih sedikit ketimbang yang tidak percaya. Pertanyaannya, tipe responden seperti apa yang mengetahui dan percaya kabar semacam itu?
Percaya Karena Partisan?
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, survei Indikator juga menanyakan kepada respondennya: "Seberapa tertarikkah Ibu/Bapak dengan masalah-masalah politik dan pemerintahan?" Secara umum, sebagian besar masyarakat tidak tertarik isu politik dan pemerintahan. Sebanyak 28 persen dari mereka menjawab sangat atau cukup tertarik. Sedangkan 69 persen lainnya menjawab kurang atau tidak tertarik.
Dari kelompok yang menyatakan tertarik, tiga dari sepuluh di antaranya tahu kabar yang menyebut Jokowi terlahir dari orang tua penganut Kristen; dan 70 persen lainnya tidak tahu. Kelompok ini dapat dipecah lagi berdasarkan dukungannya di Pilpres 2019. Sebanyak 84 persen pendukung Jokowi-Ma'ruf menyatakan tidak percaya kabar tersebut. Sedangkan jumlah pendukung Prabowo-Sandiaga yang percaya (30 persen) dan tidak percaya (39 persen) kabar tersebut berbeda tipis.
Di situ, terlihat kecenderungan bahwa pendukung Jokowi-Ma'ruf tidak percaya mengenai isu miring yang lekat dengan Jokowi. Pola serupa juga tampak dalam jawaban pertanyaan lain.
Dari kelompok yang menyatakan tertarik, 34 persen di antaranya tahu kabar yang menyebut Jokowi beretnis Cina. Sebagian besar (82 persen) pendukung Jokowi-Ma'ruf di responden kategori itu menyatakan tidak percaya kabar tersebut; dan hanya 7 persen yang percaya.
Isu komunisme dianggap sedang berusaha bangkit diketahui dari 28 persen kelompok yang menyatakan tertarik isu politik dan pemerintahan. Pencacahan responden kategori ini lebih lanjut menyatakan: hanya sebagian kecil dari mereka yang mendukung Jokowi-Ma'ruf (17 persen) percaya komunisme sedang berusaha bangkit.
Temuan ini dapat dibandingkan dengan responden yang menjawab tahu ketika ditanya "Apakah Ibu/Bapak tahu atau pernah mendengar berita yang menyebut Prabowo Subianto terlibat dalam peristiwa penculikan dan penghilangan paksa aktivis demokrasi pada 1997-1998?" Jumlahnya sebanyak 30 persen.
Dari kelompok yang menyatakan tertarik isu politik dan pemerintah, sekitar empat dari sepuluh di antaranya tahu kabar yang menyebut Prabowo terlibat penculikan tersebut. Di kelompok responden ini, sebagian besar pendukung Prabowo-Sandiaga (63 persen) tidak mempercayai kabar itu. Sedangkan sebagian besar (65 persen) pendukung Jokowi-Ma'ruf percaya.
Angka-angka tersebut menggambarkan dukungan seseorang terhadap paslon memengaruhi sikapnya terhadap isu-isu miring yang melekat di diri paslon yang mereka dukung.
Gejala Partisan di Partai
Gejala partisan serupa juga ditunjukkan para kader partai. Sebagian besar dari mereka yang berasal dari partai pendukung Jokowi di 2014 (PDIP, Nasdem, Hanura, PKB) cenderung tidak percaya rumor kebangkitan PKI. Sementara yang mendukung Prabowo (Gerindra, PKS, dan PPP) percaya.
Hal tersebut tergambar dalam hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) dan Australia National University (ANU) yang digelar pada akhir Desember 2017 hingga awal Januari 2018. Mereka melakukan survei untuk mengetahui pandangan kader partai politik terhadap sejumlah isu. Salah satunya menyoal kebangkitan komunisme. Survei tersebut melibatkan 508 responden anggota DPRD tingkat provinsi di 31 provinsi di Indonesia.
Hasil survei itu, kemudian, ditelaah Diego Fossati dan Eve Warburton. Telaahannya diterbitkan dalam makalah "Indonesia's Political Parties and Minorities" (2018, PDF) di jurnal ISEAS Perspective.
Secara umum, 43 persen anggota DPRD itu percaya PKI sedang berusaha bangkit, sementara 57 persen lainnya tidak percaya. Di kelompok mereka yang percaya, sebanyak 95 persen merasa PKI mengancam negara.
Sebagian besar anggota DPRD Provinsi dari PAN (79 persen), PKS (73 persen), Gerindra (67 persen), dan PPP (70 persen) percaya PKI berusaha dan telah bangkit lagi. Bersama Demokrat, PAN, PKS, dan Gerindra kini mengusung Prabowo-Sandiaga.
Sementara itu, hanya sebagian kecil anggota DPRD dari PKB (40 persen), Hanura (31 persen), Nasdem (19 persen), dan PDIP (5,2 persen) yang percaya PKI sedang bangkit . Keempatnya, ditambah PPP dan Golkar, sekarang mengusung Jokowi-Ma'ruf.
Mau Berujung Jeruji Lagi?
Setiyardi perlu berpikir dua kali untuk kembali menerbitkan Obor Rakyat. Apalagi jika format isu yang ingin dihembuskannya serupa dengan yang ia lakukan di 2014. Penjabaran di atas menunjukkan bahwa ceruk penggemar isu semacam itu sedikit dan boleh jadi hanya memuaskan orang yang sudah pasti mendukung paslon tertentu.
Yasonna pun sudah mengancamnya. Dua tahun lalu, tepatnya November 2016, Setiyardi dijatuhi hukuman penjara delapan bulan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus pencemaran nama baik dan penghinaan terhadap Jokowi lewat Obor Rakyat di Pilpres 2014. Vonis serupa juga diberikan kepada Redaktur Pelaksana tabloid itu, Darmawan Sepriyosa, atas kasus yang sama.
Putusan Mahkamah Agung 546K/Pid.sus/2017 bertanggal 1 Agustus 2017 menyatakan keduanya dipidana panjara masing-masing 8 bulan. Namun, keduanya buron. Kejaksaan Agung baru menangkap mereka sepuluh bulan kemudian, yakni pada Mei 2018. Setelah ditangkap, keduanya dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.
Masih mau masuk penjara lagi akibat bikin desas-desus?
Editor: Windu Jusuf
