Menuju konten utama

Nama Munir Dijadikan Museum HAM di Jatim meski Kasus Masih Misteri

Museum Hak Asasi Manusia (HAM) Munir akan dibangun di Kota Batu, Jawa Timur, diharapkan dapat menjadi wadah edukasi terkait HAM meski kasus hukumnya sendiri malah menggantung.

Nama Munir Dijadikan Museum HAM di Jatim meski Kasus Masih Misteri
Mahasiswa melakukan unjuk rasa dengan membawa foto almarhum Munir Said Thalib di Kampus UNS, Solo, Jawa Tengah, Selasa (10/9/2019). ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha.

tirto.id - Museum HAM Munir akan dibangun di Kota Batu, Jawa Timur dengan rencana anggaran Rp10 miliar meski kasus hukumnya juga masih misteri hingga sekarang.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa Kota Batu merupakan destinasi wisata unggulan dengan jumlah pengunjung terbesar di Jawa Timur. Keberadaan Museum HAM Munir tersebut diharapkan selain menjadi sarana edukasi bagi masyarakat dan para wisatawan juga semakin meningkatkan angka kunjungan wisatawan.

"Dari awal saya berharap museum ini akan menjadi destinasi wisata, supaya orang juga mendapatkan pencerahan secara kualitatif saat berkunjung ke Batu," kata Khofifah di Kota Batu, Jawa Timur, Minggu (9/12/2019).

Langkah untuk membangun Museum HAM Munir tersebut, lanjut Khofifah, merupakan bentuk dari komitmen bersama dalam membangun kebersamaan, serta melindungi dan menjaga HAM masyarakat Indonesia.

"Hal tersebut merupakan prinsip universal kemanusiaan yang harus terus kita diseminasikan," ujar Khofifah.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Batu Punjul Santoso mengatakan bahwa pembangunan Museum HAM Munir tersebut dinilai akan memperkaya destinasi wisata yang ada di Kota Batu. Pada 2018, Kota Batu dikunjungi 6,5 juta wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

"Kehadiran Museum HAM Munir ini menjadi salah satu destinasi untuk wisatawan, dan wadah pembelajaran kepada masyarakat, dan juga wisatawan yang datang ke Kota Batu, termasuk anak didik kita supaya memahami soal HAM," ujar Punjul.

Pembangunan Museum HAM Munir yang memiliki luas 2.200 meter persegi tersebut berada di atas tanah milik Pemerintah Kota Batu. Pembangunan tersebut, membutuhkan biaya kurang lebih Rp10 miliar dan bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Pada 2020, akan digelontorkan pembiayaan senilai Rp5 miliar, sementara sisanya akan dianggarkan pada tahun berikutnya. Desain museum tersebut, dirancang oleh Achmad Tardiyana, yang merupakan pemenang sayembara desain arsitektur Museum HAM Munir.

Secara arsitektural, rancangan museum tersebut memiliki kesederhanaan dan kelugasan geometris, namun dengan perlakuan permukaan dan dan material yang mengkontraskan kesan berat gelap dan kesan ringan terang.

Kesan berat dan gelap ditampilkan pada bagian bawah bangunan yang menampung galeri pelanggaran HAM. Sementara kesan ringan terang ditampilkan pada bagian bangunan yang menampung ruang kontemplasi bagi perjuangan penegakan HAM.

Tampilan kesan ringan terang pada bagian bangunan tersebut, diharapkan bisa mengajak pengguna museum untuk tetap mengingat para pejuang HAM, dan sekaligus juga tetap memiliki harapan-harapan baik dalam usaha penegakan HAM.

Munir Said Thalib atau lebih dikenal dengan sapaan Munir merupakan seorang aktivis HAM Indonesia keturunan Arab-Indonesia. Jabatan terakhirnya adalah Direktur Eksekutif Lembaga Pemantau Hak Asasi Manusia Indonesia Imparsial.

Saat menjabat Dewan Kontras, namanya melambung sebagai seorang pejuang bagi orang-orang hilang yang diculik pada masa itu. Munir meninggal dunia karena diracun dalam penerbangan dengan Garuda Indonesia dengan rute Jakarta-Amsterdam pada September 2004.

Rusdi Marpaung, kawan akrab Munir saat di Imparsial, kecewa 14 tahun lebih berlalu sejak Munir dibunuh tapi dalang utama tindakan biadab itu belum diungkap. Ia khawatir dalang pembunuhan itu masih bebas berkeliaran dan tanpa tersentuh masalah hukum.

Rusdi menilai ada dua titik kelemahan krusial yang membuat kasus Munir tak kunjung selesai: hukum dan politik. Dalam ranah hukum, permasalahan substansial yang belum selesai karena dalang belum diketahui hingga saat ini. Sedangkan dalam ranah politik, tak ada political will Presiden Joko Widodo untuk menyelesaikan kasus ini.

Baca juga artikel terkait KASUS MUNIR

tirto.id - Hukum
Sumber: Antara
Penulis: Maya Saputri
Editor: Abdul Aziz