Muhammadiyah Siap Jadi Mediator Rekonsiliasi Kubu Jokowi & Prabowo

Oleh: Irwan Syambudi - 18 April 2019
Muhammadiyah kata Haedar menawarkan supaya ada recovery atas proses politik yang menurutnya tampak memecah belah selama kontestasi politik di Pemilu 2019 berlangsung.
tirto.id - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan siap untuk menjadi mediator bagi kedua pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yakni Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandiaga setelah proses Pemilu 2019 selesai.

Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir saat jumpa pers di kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Kamis (18/4/2019) sebagai respons atau pernyataan sikap atas penyelenggaraan Pemilu 2019.

"Tradisi Muhammadiyah yang juga menjadi tradisi bangsa kita itu kan silaturahmi, jadi setelah pesta usai itu Insyallah nanti akan ada langkah-langkah yang biasanya otomatis dan alamiah dilakukan oleh para kontestan, baik 01 atau 02 untuk bersilaturahmi," katanya.

Namun di luar hal yang alamiah itu, Muhammadiyah kata dia akan ikut dalam upaya melakukan rekonsiliasi antara kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Kami Insyallah juga akan melakukan langkah serupa untuk menjadi mediator. Ataupun kita menyelenggarakan acara-acara yang bisa mengarahkan pada rekonsiliasi dalam arti luas. Karena kami percaya sebenarnya situasi-situasi yang tampak membelah itu mungkin juga karena faktor durasi proses pemilu yang cukup panjang," katanya.

Muhammadiyah kata Haedar menawarkan supaya ada recovery atas proses politik yang menurutnya tampak memecah belah selama kontestasi politik di Pemilu 2019 berlangsung.

"Kami tawarkan ada juga recovery. Jadi Insyallah kami akan mengajak semua komponen bangsa, kekuatan nasional," kata dia.

Haedar menilai dan percaya bahwa Indonesia memiliki potensi kerukunan yang lebih besar dari pada potensi konflik dan perpecahan.

Adanya konflik dan permasalah yang terjadi menurutnya adalah bagian dari proses politik yang tidak sederhana dari sebuah bangsa yang besar.

Oleh karena itu, atas segala permasalah yang terjadi menurutnya dapat diselesaikan secara konstitusional atau kultural.

"Secara konstitusional adalah proses hukum. Yang kultural kami tadi menawarkan terus bermusyawarah di dalam menyelesaikan politik nasional," jelas Haedar.


Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan menarik lainnya Irwan Syambudi
(tirto.id - Politik)

Reporter: Irwan Syambudi
Penulis: Irwan Syambudi
Editor: Nur Hidayah Perwitasari