Menuju konten utama

Muchdi Pr Dukung Jokowi, Yenny Wahid: Yang Penting Dia Tak Mendikte

Yenny Wahid tak mempersoalkan Muchdi Pr mendukung Jokowi asal tidak mendikte pemerintah ke depan.

Muchdi Pr Dukung Jokowi, Yenny Wahid: Yang Penting Dia Tak Mendikte
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berjabat tangan dengan Direktur Eksekutif The Wahid Institute Yenny Wahid didampingi Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Pariwisata Wiryanti Sukamdani saat melakukan pertemuan di The Wahid Institute, Senin (5/2/2018). ANTARA FOTO/Reno Esnir

tirto.id - Direktur Eksekutif The Wahid Institute Zannuba Ariffah Chafsoh alias Yenny Wahid angkat bicara soal dukungan dari Mayor Jenderal (purn) TNI Muchdi Purwoprandjono kepada paslon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin. Bagi putri almarhum Putri Abdurrahman Wahid ini dukungan adalah hak politik setiap orang.

Meski Muchdi disebut bermasalah dengan pelanggaran HAM, Yenny menganggap hal itu tidak masalah. Putri dari mantan Presiden Gus Dur yang dikenal sangat perhatian dengan penegakan HAM ini menyatakan siapapun boleh memberikan dukungan kepada Jokowi-Ma'ruf.

"Yang paling penting dukungan itu tidak mendikte atau membelenggu kebijakan pemerintahan ke depan. Siapapun boleh mendukung," tegas Yenny di Menteng, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Yenny menyatakan bahwa komitmen Jokowi-Ma'ruf sudah sangat tegas soal penegakan HAM. Dengan adanya dukungan dari terduga pelanggar HAM, Yenny tetap yakin komitmen dan rencana kebijakan Jokowi-Ma'ruf ke depan tak akan goyah.

"Hal yang menarik dari Jokowi-Ma'ruf adalah beliau berdua bukan orang yang bisa didikte. Jadi menurut saya orang bebas kok mengekspresikan dukungan kepada paslon 01. Nah kita lihat, bagi kami adalah kualitas dari beliau berdua yang punya sikap ketegasan dan tidak bisa didikte," ucap Yenny.

Direktur Amnesty International, Usman Hamid menilai, dukungan Muchdi ini bisa jadi semakin melanggengkan pembiaran terduga kejahatan HAM berkeliaran. Jokowi sebenarnya bisa mengizinkan penyelesaian kasus terduga kejahatan dari militer dengan pengadilan HAM ad-hoc berdasar usulan DPR.

Tapi kasus penculikan aktivisi 1998 yang juga melibatkan nama Muchdi dibiarkan terkatung begitu saja tanpa ada pengadilan HAM ad-hoc. Hal ini makin mempertegas bahwa ada konflik kepentingan antara Jokowi dan pendukungnya.

Usman pesimistis karena sampai sekarang tidak ada pelanggaran HAM berat yang sudah diselesaikan, termasuk juga impunitas militer.

"Sebenarnya buat saya tidak mengagetkan sebab Muchdi PR memiliki hubungan dekat dengan Jenderal purnawirawan di kubu Jokowi, yakni Hendropriyono. Dan keduanya dekat dengan peristiwa pelanggaran HAM," ucap Usman kepada Tirto, Senin (11/2/2019).

Baca juga artikel terkait PILPRES 2019 atau tulisan lainnya dari Felix Nathaniel

tirto.id - Politik
Reporter: Felix Nathaniel
Penulis: Felix Nathaniel
Editor: Agung DH