Moeldoko Dinilai Mengintimidasi Enembe soal Opsi Pengerahan TNI

Reporter: Fatimatuz Zahra, tirto.id - 30 Sep 2022 13:31 WIB
Dibaca Normal 1 menit
Moeldoko menyebut tak menutup kemungkinan TNI dilibatkan untuk menjemput Lukas Enembe agar bisa menghadapi proses hukum di KPK.
tirto.id - Presiden Persekutuan Gereja-Gereja Baptis West Papua (PGBWP) Socrates Yoman menyebut ancaman Moeldoko kepada Lukas Enembe soal pengerahan TNI tidak akan menyelesaikan persoalan hukum yang sedang terjadi.

"Kita ikuti teror dan intimidasi yang ditebarkan oleh Moeldoko di depan publik. Persoalan keadilan dan kemanusiaan tidak bisa diselesaikan dengan teror dan intimidasi," kata Socrates dalam keterangan tertulisnya, Jumat, 30 September 2022.

Socrates menyebut ucapan Moeldoko sebagai upaya teror dan intimidasi. Dia menilai tindakan itu sudah usang dan tak relevan lagi dengan zaman.

"Itu sudah kuno dan usang dan tidak relevan dengan dinamika peradaban kemanusiaan dalam era modern ini," katanya.

Terkait dana besar yang juga disebut-sebut oleh Moeldoko, Socrates menyebut dana tersebut tidak sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Papua.

"Uang banyak itu juga dinikmati TNI dan Kepolisian Indonesia di Tanah Papua. POAP (Penduduk Orang Asli Papua) hanya puas dengan sebutan jumlah besar dari mulut para pejabat di media-media," tandasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Presiden Moeldoko menegaskan kasus hukum yang sedang menjerat Gubernur Papua Lukas Enembe adalah murni penegakan hukum dan tidak bermuatan politik.

Bahkan, menurut Moeldoko pemerintah tidak menutup kemungkinan akan mengerahkan pasukan TNI demi bisa menjemput Lukas Enembe, apabila dia masih berlindung di balik masyarakat yang mendukungnya.

"Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang dalam pengaruhnya Lukas Enembe, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan, apa boleh buat," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (29/9/2022).

Moeldoko mengatakan pemerintah dan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan dana besar untuk pembangunan dan kesejahteraan Papua.

Ia tidak ingin upaya pemerintah pusat untuk menimbulkan pemerataan dan keadilan justru rusak. "Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi," jelas Moeldoko.


Baca juga artikel terkait LUKAS ENEMBE TERSANGKA KORUPSI atau tulisan menarik lainnya Fatimatuz Zahra
(tirto.id - Hukum)

Reporter: Fatimatuz Zahra
Penulis: Fatimatuz Zahra
Editor: Fahreza Rizky

DarkLight