Mochtar Kusumaatmadja, Diplomat Sunda Penggagas Wawasan Nusantara

Oleh: Petrik Matanasi - 23 Juli 2021
Dibaca Normal 3 menit
Sejak muda Mochtar dikenal sebagai akademisi yang cerdas dan kritis. Sempat merana di era Demokrasi Terpimpin, lalu moncer di era Orde Baru.
tirto.id - Suatu hari, Rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) dapat panggilan dari Presiden Soeharto. Sang rektor memenuhi panggilan itu pada 11 Januari 1974. Dia tidak lantas datang ke istana negara, tapi ke Jalan Cendana—rumah pribadi daripada Soeharto.

Sang rektor tidak tahu apa maksud pemanggilan itu. Kala itu, aksi mahasiswa sedang ramai, tapi dia yakin perkaranya bukan itu. Demonstrasi mahasiswa bisa diatasi aparat keamanan Orde Baru. Terlebih, dirinya bersama beberapa rektor dari kampus lain juga sudah berusaha mencegah mahasiswa Bandung bergerak ke Jakarta.

Perkaranya jadi lebih jelas kala sang rektor akhirnya bertemu langsung dengan Soeharto. Mochtar Kusumaatmadja, rektor itu, melihat Soeharto tampak tenang ketika pembicaraan dimulai.

“Ternyata maksud beliau memanggil saya adalah lain daripada yang saya duga,” aku Mochtar dalam memoar Di Antara Para Sahabat: Pak Harto 70 Tahun (2009, hlm. 513).

Dengan gaya bicara dan logat Jawanya yang khas, Soeharto berkata, “Melihat ilmu pengetahuan dan keahlian yang Saudara miliki di bidang hukum dan juga pribadi dan sikap yang pantas menjadi tauladan dan memiliki pengalaman memimpin, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan ini kami, seandainya Saudara bersedia, minta Saudara untuk membantu kami melaksanakan pemerintahan di bidang hukum.”

Secara lebih spesifik, yang dimaksud Soeharto sebagai “melaksanakan pemerintahan di bidang hukum” adalah memimpin Departemen Kehakiman. Soeharto juga menjelaskan bahwa penunjukannya bukan karena klik kekuasaan. Mochtar yang merasa sanggup mengemban tugas itu lantas menyatakan bersedia menerima penunjukan itu.

Begitulah awalnya Mochtar menjadi Menteri Kehakiman menggantikan Oemar Senoadji yang digeser posnya sebagai Ketua Mahkamah Agung.

Bagi Mochtar, jabatan itu berarti sebuah peluang untuk mengembangkan gagasan-gagasannya menjadi sesuatu yang lebih kongkret. Salah satunya adalah perkara hukum laut yang selama ini masih belum sempurna. Merasa didukung penuh oleh Soeharto, Mochtar yakin akan mulus menjalankan tugas-tugasnya.

Dosen Cerdas dan Kritis

Mochtar lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekira 1955. Sejak itu, sudah mulai dikenal sebagai ahli hukum yang juga piawai dalam diplomasi. Bidang yang menjadi minat terbesar dan digelutinya betul-betul adalah hukum laut dan hukum internasional.

Di pertengahan 1950-an dia sudah terlibat dalam delegasi Indonesia untuk perundingan-perundingan soal hukum laut dan persoalan batas teritorial.

“Aku sudah mendengar bahwa Mochtar pada tahun 1957 menyusun konsep batas negara kepulauan yang kemudian dideklarasikan sebagai pendirian Indonesia, dikenal sebagai Deklarasi Djuanda,” tulis Ajib Rasidi dalam Hidup Tanpa Ijazah (2008, hlm. 266). Konsep-konsepnya tentang Indonesia sebagai negara kepulauan kemudian dikenal sebagai Wawasan Nusantara di era Orde Baru.

Pria Sunda yang lahir pada 17 Februari 1929 itu lalu mengawali karier profesionalnya sebagai dosen Fakultas Hukum Unpad pada 1959, di era awal Demokrasi Terpimpin. Kala itu, Mochtar dikenal sebagai dosen muda yang cerdas. Dia turut berperan dalam pengembangan pendidikan hukum di universitas itu—juga Indonesia secara umum.

Selain cerdas, Mochtar juga kritis. Esai-esainya yang tajam cukup sering terbit di media massa dan sesekali membikin kesal rezim Sukarno. Pernah suatu kali, pria Sunda yang lahir pada 17 Februari 1929 itu mengkritik Manifesto Politik yang digaungkan Sukarno.

Tahu-tahu dia dipecat dari tempatnya mengajar di Fakultas Hukum Unpad sekira 1963. Sukarno dirumorkan ada di belakang pemecatan itu. Padahal, dia baru saja mencapai gelar doktor di bidang hukum laut dari Unpad.

Karena tak lagi jadi dosen Unpad, Mochtar harus angkat kaki dari rumah dinasnya di Jalan Tengku Angkasa. Untunglah pemasukannya tidak sepenuhnya hilang karena dia masih bisa mengajar di kampus swasta.

“Dia masih mengajar Universitas Parahyangan (Unpar) dan satu-satunya instansi pemerintah yang masih mempergunakan jasanya adalah Seskoad (Sekolah Staf Komando Angkatan Darat),” tulis adik Mochtar, Sarwono Kusumaatmadja, dalam Menapak Koridor Tengah (2018, hlm. 63).

Kala itu, Seskoad dipimpin Letnan Jenderal Sudirman dan Mayor Jenderal Suwarto. Angkatan Darat adalah lembaga yang cukup berani berseberangan opini dengan Presiden Sukarno serta lawan penting Partai Komunis Indonesia (PKI). Gara-gara hubungan itu, seingat Sarwono, Mochtar agak dijauhi banyak orang.

Selain mengajara, Mochtar juga membuka praktik pengacara. Dia berkantor ruangan sederhana yang sebelumnya adalah garasi seorang kawannya. Pekerjaan ini tidak berhasil karena dia nyaris tak punya klien. Untuk bertahan hidup, Mochtar terpaksa menjual satu persatu perabot rumahnya.


Infografik Mochtar Kusumaatmadja
Infografik Mochtar Kusumaatmadja. tirto.id/Fuad


Moncer di Era Orde Baru

Pada 1964, Mochtar dapat beasiswa untuk sekolah lagi ke Amerika Serikat. Dia kemudian menimba ilmu lagi di Universitas Harvard dan Universitas Chicago. Menurut Sarwono, Mochtar bisa pergi ke Amerika Serikat dengan membawa paspor yang dikeluarkan dengan campur tangan Seskoad yang meyakinkan konsuler Departeman Luar Negeri.

Saat Peristiwa G30S 1965 meletus, Mochtar masih di Amerika. Dia baru pulang ke Indonesia pada 1966, saat kondisi politik Indonesia berubah. Sukarno melemah dan Angkatana Darat yang dipimpin Soeharto perlahan menegakkan Orde Baru.

Angkatan Darat menjadi beking dari kelompok anti-Sukarno yang belakangan mendaku diri sebagai Angkatan 1966. Sarwono adalah salah satunya. Mochtar kemudian diajak ikut bergerak oleh aktivis mahasiswa di Bandung. Berubahnya penguasa membuat Mochtar bisa kembali mengajar di Unpad.

“Peristiwa pemecatan Mochtar tahun 1963 bahkan menjadi modal sosial tambahan setelah era pasca Bung Karno,” kata Sarwono.

Karir akademik Mochtar meroket di kampus Unpad. Sejak 1970, Mochtar diangkat menjadi guru besar dan kemudian dekan fakultas hukum. Dalam kurun 1973-1974, dia juga sempat menjadi rektor sebelum kemudian ditunjuk Soeharto menjadi menteri.

Mochtar menjadi Menteri Kehakiman hingga 1978. Setelah itu, Soeharto kembali menunjuknya dalam kabinet, tapi dalam posisi baru sebagai Menteri Luar Negeri. Jabatan ini bahkan dipegangnya lebih lama, antara 1978 hingga 1988 dalam dua periode Kabinet Pembangunan daripada Soeharto.

Di masa menjadi Menteri Luar Negeri itulah, seperti diberitakan harian Angkatan Bersenjata (06/09/1988) dan dikutip dalam buku Presiden RI Ke-2 Jenderal Besar HM Soeharto dalam Berita", Buku X 1988 (2008, hlm. 174-175), Mochtar dapat kesempatan lagi untuk merumuskan dan menyebarkan gagasannya tentang Wawasan Nusantara. Dia juga menulis tentang penerapan Wawasan Nusantara di Indonesia.

Sejak Mochtar menjabat Menteri Luar Negeri, Kementerian Luar Negeri kemudian seakan selalu lekat dengan orang Sunda. Tak hanya itu, banyak juga orang Sunda yang jadi diplomat-diplomat penting dan duta besar di negara sahabat. Setelahnya, ada Ali Alatas, Hasan Wirayuda, hingga Marty Natalegawa. Hal ini barang kali memang hanyalah kebetulan, tapi tetap saja suatu pesona sejarah yang unik.

Mochtar Kusumaatmadja tutup usia pada 6 Juni 2021.

Baca juga artikel terkait DIPLOMASI atau tulisan menarik lainnya Petrik Matanasi
(tirto.id - Humaniora)

Penulis: Petrik Matanasi
Editor: Fadrik Aziz Firdausi
DarkLight