Mette Frederiksen: PM Denmark Sayap Kiri, tapi kok Anti-Imigran?

Infografik Mette Frederiksen
Mette Frederiksen dari Demokrat Sosial Denmark berpidato di depan media di Kastil Christiansborg di Kopenhagen, Denmark, awal Rabu 26 Juni 2019. Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix via AP
Oleh: Tony Firman - 2 Juli 2019
Dibaca Normal 3 menit
Kiri di Denmark memenangkan pemilu. Programnya pro-rakyat, tapi makin anti-imigran.
tirto.id - Denmark punya perdana menteri baru. Mette Frederiksen, perempuan berusia 41 tahun itu resmi duduk di kursi orang nomor satu Denmark pada Kamis (27/6).

Tercatat sebagai perdana menteri termuda dalam sejarah Denmark modern, Frederiksen dengan partainya Sosial Demokrat berhaluan kiri-tengah berhasil memenang 25,9 persen suara mengungguli petahana Lars Løkke Rasmussen dari Partai Venstre yang berhaluan kanan-tengah (23,4) persen. Selebihnya, kandidat lain suaranya berada di bawah sembilan persen.

Kemenangan Frederiksen sekaligus menandai kebangkitan partai kiri-tengah di Denmark dan di Eropa yang belakangan dikuasai oleh partai-partai ultra-kanan. Empat tahun terakhir, Partai Sosial Demokrat bertahan sebagai oposisi.

"Bersama-sama kita telah menciptakan harapan bahwa kita dapat mengubah Denmark, bahwa kita dapat meningkatkan Denmark," kata Mette Frederiksen kepada pendukungnya dilansir dari BBC.


Partai Venstre yang dikalahkan Sosial Demokrat memimpin koalisi partai-partai kanan-tengah di Denmark. Koalisi ini sukses menggaet pemilih dari Partai Rakyat Denmark (DP) yang kanan-mentok. Venstre sendiri dikenal anti-imigran.

Kubu yang dipimpin oleh Partai Sosial Demokrat (Blok Merah) diisi oleh partai-partai kiri seperti Partai Rakyat Sosialis, Aliansi Merah-Hijau, dan Partai Sosial-Liberal.

Dari koalisi tersebut, Frederiksen telah mengumumkan bakal membentuk pemerintahan minoritas yang condong ke kiri untuk mengeluarkan produk undang-undang di parlemen, dilansir dari CNN. Kubu Frederiksen memenangkan 48 kursi di parlemen sedangkan kubu Venstre dapat jatah 43 kursi.

"Dengan senang hati saya dapat mengumumkan bahwa setelah tiga minggu perundingan, kami memiliki mayoritas untuk membentuk pemerintahan baru," ujar Frederiksen.

Niatan koalisi Blok Merah membentuk pemerintahan juga sudah mendapat persetujuan dari Ratu Margrethe II, sebagai bagian dari syarat konstitusi dalam pemerintahan monarki konstitusional Denmark.

Dengan begitu, Denmark menjadi negara Nordik ketiga di tahun ini yang membentuk pemerintahan kiri setelah partai-partai Sosial Demokrat lebih dahulu membentuk pemerintahan serupa di Finlandia dan Swedia. Kecuali Norwegia, seluruh negara kawasan Nordik kini dipimpin oleh pemerintahan kiri.

Frederiksen bukanlah orang baru di lingkungan pemerintahan. Karier politiknya telah dimulai sejak usia 24 tahun saat ia menjadi anggota Folketing (parlemen Dennmark) mewakili wilayah Kopenhagen. Karier politiknya berlanjut sebagai menteri kehakiman (2014-2015), menteri tenaga kerja (2011-2014) dan sejak 2015 memimpin Partai Sosial Demokrat.

Masih Anti-Imigran dan Islamofobia

Frederiksen tampaknya akan mempertahankan kebijakan pemerintahan sayap kanan dalam hal isu-isu imigrasi.

Tahun lalu, pemerintahan sayap kanan Denmark memberlakukan undang-undang anti-imigrasi yang paling keras dalam sejarah Denmark. Mereka membatasi jumlah imigran dari negara-negara non-Barat. Pencari suaka juga didepak ke pusat penerimaan di Afrika Utara. Tak hanya itu, semua imigran yang terlanjur masuk Denmark bakal dipaksa bekerja 37 jam dalam per minggu tanpa keuntungan tambahan berupa jaminan sosial.

Ada pula program yang rencananya menempatkan sejumlah pencari suaka di sebuah pulau terpencil yang biasa dipakai untuk penelitian penyakit hewan menular. Meski akhirnya program itu dibatalkan, masih adaketentuan lain yang mempersulit pencari suaka. Misalnya, kebijakan penyitaan uang tunai dan barang berharga milik pencari suaka untuk pembiayaan kehidupan mereka di Denmark. Pencari suaka muslim juga harus menunjukkan bisa berjabat tangan dengan yang bukan muhrim jika ingin mendapat kewarganegaraan Denmark. Penggunaan burqa atau niqab pun dilarang.

Namun, Frederiksen yang notabene berasal dari kubu opisisi tak tampak memerangi aturan tersebut. Ia tidak terlihat melindungi para imigran dan mencari solusi yang lebih moderat. Bahkan ia sempat menyatakan keinginannya untuk berkompromi "tetapi tidak untuk kebijakan imigrasi."


Frederiksen merangkul Partai Rakyat Denmark yang sangat mendukung kebijakan anti-imigran. Guardian menyebutkan Partai Sosial Demokrat di bawah Frederiksen turut mendukung kebijakan seperti larangan pemakaian burqa hingga pemulangan para imigran bila dirasa negara asal sudah cukup aman.

Sikap itu berbeda dari yang diambilnya pada awal 2000-an. Waktu itu Frederiksen mengecam kebijakan imigrasi Denmark yang dinilai paling keras se-Uni Eropa. Solidaritas internasionalis Frederiksen bahkan terlihat saat ia bergabung dengan Liga Pemuda, organisasi sayap Partai Sosial Demokrat, dan mendukung gerakan anti-apartheid di Afrika Selatan.

Tikungan tajam Frederiksen dapat dibaca sebagai cara untuk mengerek popularitas partai kiri di tengah gelombang populisme sayap kanan.

"Mette Frederiksen paham bahwa jika dia ingin sukses di Denmark, dia harus ketat pada kebijakan suaka dan imigrasi," kata Ulf Hedetoft, seorang profesor politik di University of Copenhagen, dilansir dari The Local - Denmark. "Hari ini, 75 persen anggota perlemen mendukung kebijakan imigrasi yang keras."

Stig Hjarvard, peneliti agama dari University of Copenhagen, menawarkan pandangan sosiologis tentang perubahan masyarakat Denmark kiwari. Menurut Hjarvard, di Denmark sedang larut dalam gejala anti-imigran dan Islamofobia yang berkelindan dengan semangat sekulerisme. Melarang pemakaian niqab atau cadar dianggap sebagai pembebasan terhadap perempuan yang "tertindas".

Naveed Baig, seorang imam dan wakil ketua Pusat Studi Islam-Kristen di Kopenhagen menjelaskan, perkara Islam dan imigrasi telah menjadi bahan perdebatan dalam politik Denmark saat ini. “Iklim seperti ini sangat beracun,” ujar Baig kepada Nation. “Beberapa keluarga Muslim sampai mempertimbangkan meninggalkan Denmark”.

Populasi minoritas muslim di Denmark mencapai 320.000 orang atau sekitar 5,5 persen dari keseluruhan jumlah penduduk. Menghadapi gelombang Islamofobia dan anti-imigran yang meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tak jarang ada perlawanan dari muslim Denmark. Contohnya yang dilakukan Noura Bendali, seorang bidan kelahiran Maroko yang telah tinggal di Denmark sejak 1970-an. Al-Jazeera melaporkan, perempuan berjilbab ini melawannya dengan terjun ke politik bergabung dengan Partai Nasional yang berhaluan sentris. Ia juga kerap berbicara soal toleransi dan pentingnya bersikap terbuka.



"Kita dilahirkan sederajat. Saya ingin rasa hormat itu kembali," kata Bendali kepada Al-Jazeera. "Kami merasakan diskriminasi semakin banyak terjadi," ujarnya lagi sembari bilang bahwa seorang wanita muslim kini bisa tiba-tiba jadi sasaran amukan hanya lantaran memakai jilbab.

Tak sedikit pula orang kiri Denmark kecewa dengan sikap Partai Sosial Demokrat. Mereka menilai partai telah mengkhianati cita-cita progresif dan terjangkiti virus kanan.

Di luar isu imigrasi, Frederiksen selama ini menawarkan program pensiun dini bagi siapapun yang berkarier di bidang perpajakan serta menghentikan kebijakan pemotongan anggaran di bidang kesehatan dan pendidikan.

Selama kampanye 2019, Frederiksen banyak bicara soal emisi gas rumah kaca yang bakal ditekan hingga 70 persen sebelum 2030, meningkatkan jumlah guru di sekolah negeri, menaikkan tarif pajak bagi para pelaku bisnis dan orang kaya, dan meningkatkan anggaran untuk layanan publik gratis.

Frederiksen juga menjawab hausnya publik Denmark akan kehadiran pemimpin muda yang peduli lingkungan. Dalam sebuah jajak pendapat, sekitar 57 persen warga Denmark ingin kepala pemerintahan berikutnya memprioritaskan masalah perubahan iklim. Sebanyak 69 persen warga Denmark menginginkan pemimpin muda di rentang usia 18 sampai 35 tahun. Frederiksen berusaha memenuhi keinginan tersebut, meski sedikit meleset untuk ukuran usia.

Dengan kata lain, Frederiksen akan menyeret ekonomi Denmark ke kiri dan kebijakan imigrasi ke kanan.

Baca juga artikel terkait ISLAMOFOBIA atau tulisan menarik lainnya Tony Firman
(tirto.id - Politik)


Penulis: Tony Firman
Editor: Windu Jusuf
DarkLight