tirto.id - Presiden Joko Widodo mengatakan pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur bukan hanya persoalan infrastuktur belaka. Program pembangunan IKN Nusantara adalah transformasi dalam berbagai bidang.
Hal tersebut ditegaskan Presiden Jokowi dalam acara Pengukuhan Majelis Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan Peresmian Pembukaan Rakernas ICMI, Selasa (29/1/2022).
“Pindah ibu kota adalah pindah cara kerja, pindah mindset. Dengan berbasis pada ekonomi modern dan membangun kehidupan sosial yang lebih adil dan inklusif,” kata Jokowi.
Plt. Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Mohammad Ruodo mengatakan, pemindahan IKN sudah direncanakan sejak tiga tahun yang lalu. Mengingat beban DKI Jakarta sudah terlalu banyak.
Sebab itu, kata dia, pemerintah merancang visi untuk 2045, dengan melaksanakan pembangunan merata untuk daerah di luar Jawa, Bali, dan Sumatera.
Awalnya, pemerintah memiliki tiga opsi wilayah: Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Lalu diputuskan Kalimantan Timur karena kecukupan logistiknya sudah terpenuhi. Masyarakat di sana sudah terbiasa dengan akulturasi budaya, kata Ruodo.
Pemindahan IKN ke Kaltim juga mempertimbangkan faktor bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif. Demi transformasi ekonomi, bonus demografi tersebut mesti terdistribusi dengan baik secara merata dan tidak terpusat di Jawa dan Sumatera saja.
“Dari sisi sosial, infrastruktur, ekonomi dan sebagainya. Kami mempertimbangkan dengan pemikiran yang matang dan diputuskan oleh Bapak Presiden Jokowi, ini saatnya pindah ibu kota, dengan berbagai harapan yang tujuan bukan 2 tahun selesai RPJMN tetapi visi tahun 2045,” ujar Ruodo dalam diskusi daring, Rabu (2/2/2022).
Anggota Tim Kajian Ibu Kota Negara dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Raharjo Jati menilai pernyataan Jokowi tersebut mengarah kepada rencana reduksi sentimen pembangunan yang Jawa sentris.
“Korelasi perubahan mindset dan pemindahan IKN lebih bertumpu pada persepsi normatif bahwa menjadi Indonesia secara geografis tidak selalu di Jawa dan barat. Namun, menuju tengah dan luar Jawa,” kata Wasisto saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (3/2/2022).
Tidak bisa dipungkiri, isu dan kebijakan pemerintah akan sangat memengaruhi sinergitas antara perubahan pola pikir dengan proyek pemindahan IKN tersebut. Terutama dalam hal pemerataan infrastruktur.
“Karena pada berbagai pengalaman terdahulu, pembangunan fisik dulu yang dikejar baru kemudian mindset diwacanakan belakangan,” kata Wasisto.
Hal yang tidak kalah penting ialah posisi aspirasi yang setara dalam menimbang suara pusat dan daerah, kata dia. Pemerintah perlu menaruh perhatian utama terhadap suara-suara yang muncul dari daerah.
Jika tidak, maka akan muncul rasa kepemilikan terhadap IKN yang bernuansa elitis, alih-alih inklusif. “Maka penting sekiranya suara-suara dari Kalimantan Timur diperhatikan, terutama masyarakat adat yang kerap kali termarjinalkan,” ujarnya.
Pemindahan IKN juga akan berdampak terhadap perubahan pusat kendali. Selama ini, DKI Jakarta menjadi wilayah yang mengemban berbagai fungsi, baik itu fungsi bisnis, eksekutif, legislatif, dan yudikatif, bahkan industri.
Belum lagi kegiatan pentas-pentas demokrasi semisal unjuk rasa menumpuk di DKI Jakarta. Entah itu berkenaan dengan isu nasional maupun regional. Jakarta menjadi kota yang riuh.
Sehingga rencana pemindahan IKN, menurut Pengamat Kebijakan Publik Universitas Padjajaran Yogi Suprayogi, akan memberikan rasa tenang kepada pemerintah.
“Ibu kota akan menjadi lebih bermartabat. Beradab, dalam artian bagaimana kewibawaan itu muncul dari sebuah kota,” kata Yogi saat dihubungi reporter Tirto, Kamis (3/2/2022).
Ibu Kota Negara yang akan bernama Nusantara tersebut memiliki status pemerintah daerah khusus setingkat provinsi. Ia tidak sama dengan provinsi lain yang dipimpin oleh gubernur. IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN setingkat menteri. Penggunaan frasa otorita dipilih dengan mengacu kepada Pasal 18b UUD 1945.
Pemindahan IKN, menurut Yogi, akan mengatur ulang citra Indonesia di mata dunia internasional. Pemetaan wilayah Indonesia akan menyamai negara lain seperti Malaysia, Amerika Serikat, dan Australia; negara-negara dengan penempatan ibu kota yang tidak multifungsi.
Ia mengambil contoh ketika persepsi publik internasional terhadap Amerika Serikat sebagai bekas jajahan Inggris berubah, ketika mereka memindahkan ibu kota dari New York ke Washington DC. Kini mereka sekarang menyatakan diri sebagai negara terdepan dan maju, kata Yogi.
Hal ini menjadi penting, sebab Indonesia memproyeksikan masuk dalam jajaran lima besar negara maju pada 2050. Apalagi Indonesia telah memegang Presidensi G20 (forum kerja sama multilateral dari 19 negara utama dan Uni Eropa) pada 2022.
“Ini sebuah deklarasi kemajuan peradaban Indonesia, dengan memindahkan IKN,” ujarnya.
Penulis: Alfian Putra Abdi
Editor: Abdul Aziz
