Menuju konten utama

Menteri Susi Tuding Impor Garam Bocor, Kemenperin: Mana Bocornya?

Kemenperin menjawab pernyataan Menteri Susi Pudjiastuti yang menyebut ada kebocoran impor garam. 

Menteri Susi Tuding Impor Garam Bocor, Kemenperin: Mana Bocornya?
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/foc.

tirto.id - Kementerian Perindustrian membantah tudingan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bahwa impor garam telah bocor sehingga mengakibatkan harga tingkat petani anjlok. Direktur Industri Kimia Hulu, Kemenperin Fridy Juwono menjelaskan, dari kuota impor sebanyak 2,7 juta ton, hampir seluruhnya diperkirakan akan terpakai semua oleh industri hingga akhir tahun 2019.

Ia menyebutkan realisasi saat ini sudah mencapai 1,2 juta ton. Lalu akan ada tambahan penyerapan dari industri Chlorine Alkali Plant (CAP) sebanyak 500 ribu ton. Di samping itu, industri kertas juga akan membutuhkan 480 ribu ton lagi. Alhasil, ia memastikan bahwa impor ini tak bocor seperti yang dituduhkan Menteri Susi.

“Realisasi 1,2 juta ton per Juni 2019. Industri CAP tambah 500 ribu ton jadi 1,7 juta ton. Udah 60 persenan. Lalu pemutihan kertas butuh setahun penuh 480 ribu ton. Udah 2,2-2,3 juta ton,” ucap Fridy kepada wartawan saat ditemui usai konferensi pers di Gedung Kemenko Maritim pada Jumat (12/7).

“Industri udah enggak bisa apa-apa. Kan langsung masuk ke pabrik. Mana bocornya?” tambah Fridy.

Untuk industri ini, kata Fridy, kebutuhan garam mereka memang tak bisa ditawar sebab dapat berpengaruh pada kerja perusahaan.

Saat ini, ia menjelaskan bahwa garam lokal milik petani rakyat memang belum memenuhi standar industri yang minimal kadar NaCl-nya 96 persen.

Kalau pun dipaksakan, ia khawatir malah dapat memicu kenaikan harga sehingga garam impor memang tak terelakan.

“Pabrik kertas itu dia minta tambah (impor). Untuk dia tambah kapasitas ekspor kan kita enggak bisa nahan,” ucap Fridy.

Namun, ketika ditanya mengenai rencana realisasi semester II 2019 mendatang, Fridy mengatakan belum dapat memberi penjelasan. Meskipun ada prediksi kebutuhan hingga akhir tahun, berapa besar yang akan disetujui dari sisa kuota usai realisasi 1,2 juta ton.

Ia menyebutkan bahwa hal itu perlu dibicarakan lagi pada rapat koordinasi antar kementerian. Terutama pada pertemuan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.

“Kalau semester 2 nanti tunggu Menko (Perekonomian). Nanti kami evaluasi dulu. Kami yang audit dari pihak ketiga,” ucap Fridy.

Baca juga artikel terkait IMPOR GARAM atau tulisan lainnya dari Vincent Fabian Thomas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Alexander Haryanto