Menuju konten utama

Menteri Rini: Tak Ada Prioritas Skema Pembiayaan Infrastruktur

“Jadi untuk penggunaan skema [pembiayaan], memang tergantung karakteristik proyeknya,” ucap Rini.

Menteri Rini: Tak Ada Prioritas Skema Pembiayaan Infrastruktur
Menteri BUMN Rini Soemarno mengamati produk perikanan BUMN saat pelepasan Ekspor Produk Ikan BUMN di Pelabuhan Petikemas Sukarno-Hatta Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat (5/10/2018). ANTARA FOTO/Yusran Uccang.

tirto.id - Menteri BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Rini Soemarno mengaku pemerintah tidak memiliki prioritas dalam mengadaptasi skema pembiayaan untuk proyek infrastruktur. Ia mengklaim proyek bisa didanai dengan menggunakan skema apa saja, namun memang perlu adanya perhatian terhadap karakteristik dari proyek infrastruktur itu sendiri.

Ia menyebutkan skema pembiayaan yang masih sering digunakan ialah melalui pinjaman bank. Akan tetapi Rini tak menampik apabila skema pembiayaan seperti obligasi (bonds), sekuritisasi, maupun investasi langsung juga turut menjadi perhatian pemerintah.

“Tentunya kami terbuka untuk banyak pembiayaan, karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan,” kata Rini di Nusa Dua, Bali pada Selasa (9/10/2018).

Saat disinggung skema mana yang relatif minim risiko, Rini menyebutkan investasi secara langsung. Ia lantas mencontohkan rencana kerja sama senilai 6,5 miliar dolar AS antara PT Pertamina (Persero) dengan perusahaan petrokimia asal Taiwan, CPC.

Menurut Rini, skema investasi langsung yang dilakukan kedua perusahaan dapat membagi risiko yang berpotensi muncul di kemudian hari.

“Sedangkan kalau proyek jalan tol, seringkali kami memang mau jalan dulu untuk menjaga supaya pembebasan lahan berjalan lancar. Kami tidak mau investor terhenti karena masalah pembebasan lahan, sehingga proyek tidak bisa selesai tepat waktu,” jelas Rini.

Oleh karena itu, untuk proyek jalan tol sendiri, pemerintah rupanya lebih gemar menawarkan investasi saat pembangunan sudah setengah selesai. Ketika urusan pembebasan lahan sudah selesai, Rini mengatakan investor baru dicari melalui skema sekuritisasi maupun RDPT (Reksa Dana Penyediaan Terbatas).

“Jadi untuk penggunaan skema [pembiayaan], memang tergantung karakteristik proyeknya,” ucap Rini.

Kementerian BUMN sendiri bakal meluncurkan skema pembiayaan baru untuk proyek infrastruktur di Indonesia. Skema pembiayaan tersebut dinamakan DINFRA (Dana Investasi Infrastruktur).

Menurut Menteri BUMN Rini Soemarno, skema DINFRA akan menawarkan pendapatan yang tetap serta peluang penyertaan modal. “Kami berkeinginan untuk mendorong investasi ekuitas yang bersifat langsung, kemitraan strategis, serta pembiayaan proyek jangka panjang yang inovatif,” ujar Rini.

Baca juga artikel terkait PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Maya Saputri