Menteri-Menteri Usia Muda di Era Revolusi dan Pasca-Kemerdekaan

Infografik Para menteri usia muda di era perjuangan kemerdekaan
Supriyadi Peta [Foto/ist]
Oleh: Indira Ardanareswari - 12 Juli 2019
Dibaca Normal 4 menit
Upaya mengikutsertakan anak-anak muda ke dalam kabinet pemerintahan sebenarnya bukan hal baru. Sukarno sudah memulainya setelah Indonesia merdeka.
tirto.id - Wacana Presiden Joko Widodo mengangkat menteri dari kelompok usia milenial kembali menjadi pembicaraan. Di periode kedua nanti, Jokowi berencana menempatkan menteri-menteri dengan karakter berbeda yang energik, dinamis, cepat, dan tepat merespons perubahan. Tak tanggung-tanggung, ia menyatakan anak muda berusia 20 atau 30 tahun bisa saja bergabung dalam kabinet 2019-2024.

Upaya mengikutsertakan anak-anak muda ke dalam kabinet pemerintahan sebenarnya bukan hal baru. Kabinet Presidensial yang dibentuk Sukarno pada 2 September 1945 bahkan sempat memasukkan dua nama pemuda usia kepala dua dan tiga. Supriyadi merupakan orang termuda yang namanya disebut kala itu.

Saat pertama kali ditunjuk sebagai menteri keamanan rakyat, usia Supriyadi baru 22 tahun. Supriyadi mungkin bakal tetap menjadi orang termuda yang pernah ditunjuk sebagai menteri untuk beberapa dekade lagi. Setidaknya begitulah keadaannya jika Jokowi batal menunjuk nama-nama berusia 20 tahun sebagai menteri kabinet baru.


Supriyadi yang Legendaris

Pada 14 Februari 1945, Supriyadi yang belum genap 22 tahun memimpin pemberontakan prajurit PETA di Blitar. Upayanya ini gagal setelah militer Jepang berhasil mengambil alih kendali. Supriyadi menghilang, tapi aksinya jadi kisah legendaris.

Catatan Ratnawati Anhar yang terangkum dalam Supriyadi: Pahlawan Nasional (1977, hlm. 94) menyebutkan bahwa Supriyadi terakhir kali terlihat sekitar akhir Februari atau awal Maret 1945. Desas-desus mengatakan pemuda itu berhasil kabur dan meninggal di Bayah, Banten Selatan. Namun, ada pula yang menyebutnya masih hidup dalam pengasingan.

Terlepas dari jejaknya yang misterius, Supriyadi sempat ditunjuk langsung oleh Sukarno dan Hatta untuk menjabat menteri keamanan rakyat sekaligus panglima militer pada 6 Oktober 1945. Meski kenyataannya, Supriyadi sendiri memang tidak pernah hadir untuk menerima pengangkatannya.

Rilis resmi pemerintah kala itu hanya menyebut posisi tersebut belum dilantik. Kendati demikian, nama Supriyadi tetap dipertahankan dalam daftar sampai digantikan oleh Sulyoadikusumo pada 20 Oktober 1945, sebagaimana dirangkum Robert Cribb dan Audrey Kahin dalam Historical Dictionary of Indonesia, Second Edition (2004, hlm. 483).

Menurut Robert Cribb dalam Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution, 1945-1949 (2008, hlm. 93), penunjukan Supriyadi sebagai menteri sebenarnya hanya taktik pemerintah untuk menjauhkan diri dari Jepang. Pemerintah sendiri belum tertarik menjadikan laskar sebagai bagian angkatan bersenjata apalagi bagian pemerintahan, sehingga penunjukan Supriyadi sejatinya sekadar tindakan simbolik.

Baryono Rickum memaparkan hal serupa dalam tulisan “Marginalized by Silence, Victims of Japanese Occupation in Indonesia’s Political Memory”. Saat menunjuk Supriyadi sebagai menteri, Sukarno sebenarnya mengetahui pemuda itu sudah tidak bisa terlacak lagi.

Makalah yang disunting Thomas Stodulka dan Birgitt Röttger-Rössler ke dalam Feelings at the Margins: Dealing with Violence, Stigma and Isolation in Indonesia (2014, hlm. 187) itu menunjukkan upaya sang Presiden memanfaatkan kisah pemberontakan Supriyadi sebagai cara untuk mengukuhkan gagasan politiknya dalam alam pemerintahan yang masih rapuh.

Pemerintah baru mulai serius menaruh perhatian kepada dunia militer saat seorang sosialis muda berusia 36 tahun bernama Sutan Sjahrir dilantik menjadi perdana menteri pada pengujung 1945. Sjahrir menunjuk Amir Sjarifuddin untuk menempati posisi menteri keamanan rakyat yang akan mendampingi Sukarno dan Hatta memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Yogyakarta pada 4 Januari 1946.


Yang Muda yang Revolusioner

Berkaca pada pemaparan Rickum, Indonesia pasca-kemerdekaan membutuhkan sosok-sosok yang dapat menjembatani perubahan di berbagai bidang. Di bidang agama, sosok pemuda Abdul Wahid Hasyim sangat memenuhi kriteria ini.

Wahid Hasyim dilantik sebagai menteri agama di Kabinet Presidensial pada 1945 di usianya yang baru 31 tahun. Menurut Mohammad Rifai dalam buku Wahid Hasyim: Biografi Singkat 1914-1953 (2017, hlm. 80), pemerintah menilai Wahid memiliki potensi vital untuk menjembatani budaya pesantren dengan Indonesia modern.

Pemerintahan Indonesia kala itu penuh dengan kaum revolusioner dan sebagian besar besar bersama buku-buku asing. Kecenderungan modernis yang demikian dinilai berpotensi menimbulkan gesekan dengan kelompok-kelompok tradisional yang agamis, sehingga dibutuhkan seseorang dari kelompok agama yang masih muda dan berpikiran modern.

Seperti yang dipaparkan Rifai, Wahid Hasyim adalah sosok yang paling bersemangat menggeser corak politik keagamaan dari dasar kolonial ke dasar nasional. Wahid menilai pendidikan adalah cara terbaik melepaskan diri dari penjajahan dan mengisi kemerdekaan.

Selain itu, Wahid juga dikenal cukup kritis terhadap Jepang ketika menyebut pendudukan mereka berpotensi menciptakan sistem pemerintahan diktator. Namun, jika dibandingkan dengan golongan muda anti-Jepang seperti Sjahrir, sikap Wahid terhadap Jepang terhitung moderat.

Rosihan Anwar pernah mengungkapkan bahwa zaman Revolusi menyaksikan kebangkitan generasi muda yang sangat unik. Mereka adalah Sjahrir dan Soepeno, menteri pembangunan dan pemuda pada Kabinet Hatta I, sebagaimana diungkapkan Rosihan dalam penutup buku Soepeno: Pejuang Politik dan Gerilyawan (1992, hlm. 23).


Menurut pandangan Rosihan, baik Sjahrir maupun Soepeno adalah orang-orang yang sangat langka. Kendati masih sangat muda dan belum pernah belajar menjadi menteri, keduanya mampu menjalankan tugas kenegaraan di usia kepala tiga tanpa merasa canggung.

Berdasarkan catatan biografinya, Soepeno dilantik menjadi menteri di usia 32 tahun. Ia dan Menteri Kehakiman Susanto Tirtoprojo dikenal sebagai menteri yang pernah bergerilya. Dua hari setelah keberangkatannya meninjau wilayah di sekitar perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur pada 17 Desember 1948, ibu kota Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda. Soepeno dan para ajudannya terpaksa bersembunyi di hutan selama berbulan-bulan bersama 60 orang lain.

Antara Golongan Tua dan Golongan Muda

Supriyadi dan Sjahrir merupakan contoh golongan muda yang tidak mempercayai Jepang, khususnya soal janji Kemerdekaan. Pertentangan antara golongan muda yang independen dan golongan tua yang memilih berdamai dengan janji-janji Jepang kemudian berakhir dengan peristiwa penculikan Sukarno dan Hatta ke Rengasdengklok.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan, kedua golongan memilih jalur tengah. Para pemuda lantas banyak dilibatkan dalam kegiatan kenegaraan. Wikana, salah seorang pemuda “penculik Sukarno-Hatta” malah sempat didaulat menjadi menteri negara urusan pemuda pertama, sebelum Soepeno. Ia menjabat posisi itu berturut-turut pada 1946 dan 1947. Ketika pertama dilantik, usianya sebaya dengan Soepeno.



Herbert Feith dalam The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia (2006, hlm. 137) menunjukkan konstelasi politik Indonesia yang diwarnai oleh golongan tua dan golongan muda masih berlangsung hingga 1950-an. Feith menyebut kecenderungan ini nampak pada perpecahan faksi yang masing-masing dipimpin oleh Natsir dan Sukiman.

Menurut pengamatan Feith, Natsir dan Sukiman merupakan dua sosok yang memiliki pemikiran berbeda terkait penunjukan menteri. Sukiman sendiri lebih banyak dikelilingi orang-orang tua dari etnis Jawa yang sudah pernah mengecap asam garam sebelum masa perang. Sementara itu, Natsir lebih suka memilih orang-orang usia kepala tiga atau awal 40-an untuk duduk dalam kabinetnya.

Orang termuda yang duduk dalam Kabinet Natsir saat itu adalah Sumitro Djojohadikusumo. Sumitro diangkat menjadi menteri industri dan perdagangan pada 1950, ketika usianya baru 33 tahun. Sebagaimana susunan Kabinet Natsir, Sumitro dipandang sebagai pemuda yang paling cocok menunaikan tugas-tugas penting di dalam transisi ekonomi pasca-Revolusi.

Merujuk Sumitro Djojohadikusumo: Jejak Perlawanan Begawan Pejuang (2000, hlm. 140), saat itu Sumitro memiliki dua tugas. Pertama, ia harus bisa menciptakan suatu kebijakan tunggal dalam bidang perdagangan sekaligus menghapus bentuk-bentuk negara boneka Belanda. Kedua, Sumitro dituntut mengatasi monopoli perusahaan perdagangan Belanda di Indonesia.

Pengangkatan pemuda Sumitro nampaknya berangkat dari harapan besar Natsir untuk segera membereskan situasi ekonomi Indonesia yang kacau balau. Inflasi melambung, nilai uang merosot, dan angka pengangguran meningkat.

Kantung mata Sumitro semakin tebal. Setiap hari ia pulang hingga tengah malam. Kendati tertekan, prinsip dan semangat muda Sumitro berhasil menelurkan Rencana Urgensi Perekonomian jangka pendek yang dinilai ampuh memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia selepas Revolusi.

Baca juga artikel terkait KABINET atau tulisan menarik lainnya Indira Ardanareswari
(tirto.id - Politik)

Penulis: Indira Ardanareswari
Editor: Windu Jusuf
DarkLight