tirto.id - Menteri ATR/BPN Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto mengatakan bahwa pemerintah sudah mencatat 100,14 juta bidang tanah lewat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
Ia mengaku, pemerintah masih butuh sekitar 26 juta bidang lahan yang perlu dicatat agar bisa mendata seluruh bidang tanah di Indonesia.
"Terkait PTSL, saat ini yang sudah kita catat terdaftar itu ada 100,14 juta, sehingga sampai 2025 kurang lebih 26 juta lagi," kata Hadi di Jakarta, Senin (19/12/2022).
Hadi mengatakan, penyelesaian 26 juta bidang tanah terkendala akibat kekurangan anggaran. Pada tahun 2023 mendatang, Kementerian ATR hanya mendapat alokasi anggaran untuk sertifikat 5,9 juta bidang lahan.
Namun, Hadi mengaku ingin lebih. Ia akan bertemu dengan para Kakanwil ATR/BPN untuk menerapkan gagasan PTPR atau Pemetaan Peta Tematik Pertanahan dan Ruang (PTPR).
"Jadi pemetaan yang tematik pertanahan dan ruang menggunakan satelit drone, kita akan tahu tempatnya dimana, wilayah PTSL itu akan kita umumkan ke masyarakat supaya melaksanakan pemasangan patok secara serentak, setelah pemasangan patok, ada pengukuran atau kadastral, setelah terlihat ini girik siapa akan kelihatan luasnya kemudian batasnya akan kelihatan, baru dibantu full data," jelas Hadi.
Hadi menilai, peran serta masyarakat penting pada pengumpulan data yuridis dan data fisik secara lengkap. Ia yakin, partisipasi aktif publik akan membuat Kementerian ATR/BPN mampu melebihi target 5,9 juta. Ia pun berencana untuk memulai kegiatan tersebut pada Januari 2023 mendatang.
"Kita akan lakukan mulai Januari. Saya akan datang ke setiap desa, untuk kita laksanakan pemasangan patok secara lengkap sesuai penentuan lokasi dari mana saja yang Kita utamakan, seluruh wilayah ajak didata," ujar Hadi.
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Maya Saputri
