Menuju konten utama

Menteri Darmin Tak Ingin Cepat Puas atas Kenaikan Rating dari Fitch

Menteri Darmin menilai, kenaikan peringkat layak investasi dari Fitch Ratings tersebut dipengaruhi reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam tiga tahun terakhir.

Menteri Darmin Tak Ingin Cepat Puas atas Kenaikan Rating dari Fitch
Menko Perekonomian Darmin Nasution. ANTARA FOTO/Arif Firmansyah.

tirto.id - Lembaga Pemeringkat Internasional Fitch Ratings baru saja menaikkan peringkat layak investasi Indonesia dari BBB- menjadi BBB. Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengaku senang namun tidak ingin cepat berpuas diri.

Menurut Darmin, kenaikan peringkat tersebut dipengaruhi oleh sejumlah reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam tiga tahun terakhir. Darmin menyebutkan bahwa perekonomian Indonesia membaik seiring dengan upaya pemerintah untuk melakukan stabilitas, serta menekan angka pengangguran, ketimpangan, dan kemiskinan.

“Kami senang tapi tidak berarti puas. Artinya kami tetap berkewajiban untuk terus mengembangkan, memperbaiki, serta menjawab semua tantangan yang dihadapi,” ujar Darmin di Hotel Borobudur, Jakarta pada Kamis (21/12/2017).

Adapun Darmin menilai peningkatan peringkat layak investasi tersebut dapat mendorong kepercayaan pasar terhadap Indonesia.

Darmin berpendapat kalau pengakuan dari Fitch dapat melengkapi sejumlah pencapaian yang telah diraih pemerintah selama ini, mulai dari pembuatan paket-paket kebijakan hingga naiknya peringkat dalam kemudahan berbisnis (ease of doing business/EODB) menjadi di posisi 72.

“Intinya mereka melihat daya tahan kita terhadap goncangan ekonomi dunia. Kita termasuk negara yang mampu meredam [goncangan] itu,” ungkap Darmin.

Lebih lanjut, Darmin tidak menampik kalau pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini memang masih berada di kisaran angka 5 persen. Akan tetapi, Darmin mengatakan kalau Fitch pun menilai Indonesia mampu mengendalikan utang negara sehingga besaran utang yang ditanggung saat ini relatif lebih rendah dibandingkan negara-negara sejawat.

Dalam laporannya, Fitch sempat menyinggung tentang agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang berpotensi menjadi gangguan terhadap kebijakan ekonomi. Fitch menilai tahun politik berpotensi jadi risiko terhadap dorongan reformasi yang kuat, serta dapat merusak sentimen pasar domestik dan asing.

Saat disinggung mengenai potensi Pilkada 2018 yang disebut-sebut mampu mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia, Darmin menyanggahnya. Darmin mengklaim tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari kontestasi politik tersebut.

“Katanya tahun politik mau wait and see. Apanya yang mau di-wait? Tidak ada masalah dengan Pilkada. Saya pernah bilang, [Pilkada] positifnya lebih banyak terhadap perekonomian,” ujar Darmin.

Baca juga artikel terkait INVESTASI atau tulisan lainnya dari Damianus Andreas

tirto.id - Ekonomi
Reporter: Damianus Andreas
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yuliana Ratnasari