Mensos Verifikasi Data Petani & Nelayan yang Belum Terima Bansos

Oleh: Andrian Pratama Taher - 28 Mei 2020
Dibaca Normal 1 menit
Mensos akan memverifikasi data petani dan nelayan yang belum menerima bantuan sosial.
tirto.id - Kementerian Sosial akan mengklarifikasi ulang data penerima bantuan sebagai dampak dari pandemi COVID-19 untuk petani dan nelayan.

Sebab, Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan data ada sekitar 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan perlu mendapatkan bantuan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Namun Kementerian Sosial melakukan pencocokan data sebelum memberikan bantuan kepada penerima sesuai data Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan.

"Kami akan melakukan pemadanan data dengan DTKS kami, apakah dari 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan tersebut sudah masuk DTKS kami atau belum," kata Juliari usai rapat bersama Presiden Jokowi dan jajaran secara daring, Kamis (28/5/2020).

Juliari mengatakan, DTKS saat ini mencapai 10,825 juta kepala keluarga yang merupakan nelayan, petani dan pekebun.

Juliari justru menyarankan agar pemerintah memberikan bansos reguler kepada para petani dan nelayan bila memang memenuhi kriteria penerima bansos reguler.

"Saya akan usulkan pak menteri, kita berikan sjaa program bansos reguler. Jadi ada covid atau tidak dia dapat terus yakni PKH dan BPNT. Karena sebenarnya peraturan Mensos terkait dua program ini sangat berkaitan dengan sektor pertanian dan perikanan," kata Juliari.

Juliari mengatakan, Kemensos juga akan terbuka menerima para petani dan nelayan untuk bergabung dalam program e-warung Kementerian Sosial. Namun, pelaksanaan teknis di lapangan perlu ada pembahasan lebih lanjut karena luas wilayah dan cakupan segmen yang luas.

"Prinsipnya, Kemensos akan melakukan cleansing data sekali lagi. Terkait yang 2,7 juta petani dan 1,1 juta nelayan. Apabila dari angka itu ada yang belum dapat program bansos, saya usulkan untuk dimasukkan dalam program bansos yang reguler. Jadi terus dia, mau setelah COVID-19, dia tetap dapat bansos, sampai dia naik kelas menjadi keluarga sejahtera," kata Juliari.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengakui data 1,1 juta yang perlu mendapat intervensi berdasarkan angka estimasi dari data di lapangan.

"Saya yakin ini semua sudah sampai, atau sudah kena bantuan. Dari masukan dari lapangan, bahwa yang tidak terbagi sembako atau bansos itu tidak begitu banyak. Ada beberapa masukan dari Indramayu kemarin yang ngga dapat. Alasannya, kepala desanya tidak suka [..] macam-macam lah. Terus di Langkat juga ada. Akhirnya kami intervensi dengan patungan dari kita sendiri. Dan ini semua belum sampai ke Mensos," kata Edhy.

"Nah, bahwa ini akan diverifikasi oleh Mensos, apalagi nanti kalau ada yang belum ter-cover bansos akan diberikan bansos reguler, ini bagus sekali buat kami. Jumlah persisnya, kami terus mendata," lanjutnya.


Baca juga artikel terkait BANSOS COVID-19 atau tulisan menarik lainnya Andrian Pratama Taher
(tirto.id - Sosial Budaya)

Reporter: Andrian Pratama Taher
Penulis: Andrian Pratama Taher
Editor: Zakki Amali
DarkLight